Katakan Tidak pada Survey
Oleh : Empi MUSLION
Saban hari tiap membaca rubrik tentang pencalonan seseorang menjadi kepala daerah dan bahkan untuk seorang presiden, saya selalu mengerinyitkan dahi dan terbungkam kelu, seakan-akan saya tak habis pikir dengan tokoh-tokoh yang mau-maunya saja/membolehkan fotonya dipajang untuk diukur kapasitas dirinya dengan sebuah metode survey.
Kenapa saya katakan mau-maunya saja ? karena tokoh-tokoh yang akan maju menjadi kandidat kepala daerah dan bahkan untuk Presiden bagi Negara besar Republik Indonesia tersebut tidaklah orang-orang sembarangan, mereka datang dari berbagai latar belakang yang beragam, ada akademisi, birokrat, politisi, pengusaha, bankir, wartawan dan profesi lainnya. Sudahlah pasti yang mana mereka dalam menapak karier diprofesinya tersebut tentu tidaklah mudah, memerlukan perjuangan yang sangat panjang, menguras otak, tenaga, materi dan pengorbanan yang bertahun-tahun lamanya untuk menjadi seorang yang merasa bisa dan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin sebuah organisasi pemerintahan yang membutuhkan skill yang prima dan membutuhkan pengalaman yang panjang dan beragam.
Namun anehnya ketika untuk mendapatkan kendaraan demi menjadi salah satu kandidat calon kepala daerah mereka mau saja tunduk dan ikut dengan aturan partai yakni dengan berdasarkan elektabilitas pada sebuah model marketing politik yang lebih mementingkan kulit daripada isi yakni sistem survey.
Tanpa mengecilkan metodologi dan teori yang digunakan dalam survey politik, secara ilmu metodologi mungkin bisa saja diterima, tetapi jika ilmu dan teori tersebut digunakan untuk mengukur kualitas dan kapabilitas diri seorang manusia tetaplah sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat. Kapasitas, kualitas, kapabilitas dan integritas seorang manusia tidaklah bisa diukur dengan sebuah standar kuantitatif dan diutak atik dengan angka-angka mekanis dan prosentase, apalagi demi mendapatkan angka terbanyak sebagai seorang yang populer ditengah masyarakat.
Isi otak, moral, pengalaman, keahlian, kepemimpinan seseorang tidak bisa dilemparkan begitu saja kehadapan khalayak banyak untuk dinilai hanya dengan melihat gambarnya yang tertera dengan gagah/cantik pada sebuah media, spanduk atau papan-papan baliho.
Kualitas, kapasitas dan kapabilitas seseorang itu adalah akumulasi perjalanan hidup yang sangat panjang dan beragam. Seseorang yang popular belumlah tentu teruji secara pengalaman, belum tentu memiliki kualitas kepemimpinan yang memadai, belum tentu memiliki ilmu pengetahuan yang baik tentang seluk beluk pemerintahan, apalagi memiliki moral dan akhlak mulia.
Metode survey politik ini hanya sebuah metode marketing politik untuk mendapatkan/meningkatkan elektabilitas citra dan kepopuleran seseorang ditengah masyarakat. Yang namanya marketing tentu segala jurus pemasaran untuk mendapatkan respon dari pasar dan menarik perhatian pelanggan mutlak dilakukan dengan segala cara, salah satu jurus pemasaran yang sangat ampuh adalah mengemas casing dan packing barangnya. Tetapi secara kualitas dan mutu isi barangnya belumlah tentu menjamin.
Apalagi jurus ini digunakan untuk menjaring manusia-manusia terbaik untuk menjadi calon atau kandidat yang betul-betul berkualitas, berintegritas, bermoral baik, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang teruji dibidang pemerintahan, apakah bisa diandalkan ?
Fenomena survey politik yang marak terjadi saat ini, terjadi begitu mudahnya karena masyarakat kita digiring dengan gencar untuk menerima sebuah konsep baru yang belum tentu bermasalahat bagi kepentingan rakyat, survey politik ini hanya akan menguntungkan pihak yang mensurvey dan pihak yang disurvey atau yang memesan untuk disurvey, tetapi karena media menggiring kita kepada poling polingan ahirnya secara tidak sadar kita terbawa oleh gaya media dan lembaga survey yang lebih pragmatis untuk meningkatkan oplah dan rating medianya, dan masyarakatpun tergiring kearah sana.
Sama seperti ketika kita mengagungkan investor kelapa sawit atau perusahaan tambang diera sebelumnya, yang mana pemberitaannya selalu mengatakan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja, masyarakat dengan rela dan ikhlas begitu saja menyerahkan lahan-lahannya kepada pihak investor dengan harapan mendapatkan kesejahteraan, dan sekarang apa yang terjadi ? masyarakat berputih mata menyaksikan buah sawit ternyata hanya meninggalkan kegetiran setelah mereka menyerahkan tanahnya dahulu, maka tidaklah heran sekarang ini dimana mana terjadi tuntutan massal diarea perkebunan.
Sebenarnya, jika kita memiliki harga diri dan merasa memiliki integritas, tak pantas rasanya sebuah metode survey dapat dijadikan alat ukur untuk mengukur diri kita dengan angka-angka pada sebuah foto berdasi yang kita pajang disebuah media atau baliho, kalau mau jujur ini adalah metode yang sangat menyakitkan bagi kedua orang tua kita yang dengan susah payahnya membesarkan dan menyekolahkan kita, mengisi otak kita, membentuk moral dan akhlak kita, dan memupuk citarasa jiwa kita yang penuh dengan perasaan halus dan talenta, tidak bisa semudah itu dinilai dengan angka-angka statis dan diklik atau dicontreng oleh jari-jari manusia lainnya yang sangat tidak mengetahui siapa kita.
Apakah ada lembaga survey yang mempresentasikan seseorang tokoh dengan mencantumkan substansi kualitas seseorang secara komprehensif, baik kelebihan dan kekurangannya ? Pernahkah kita menanyakan dengan survey ini, kemana perginya lapor-lapor sekolah yang kita banggakan dulu setiap kenaikan kelas ? kemana perginya ijazah-ijazah tanda lulus kita dahulu yang sampai sekarang kita simpan sebagai barang yang sangat mahal dan tak ternilai ? kemana perginya surat keputusan pengangkatan kita sebagai karyawan/pegawai untuk bisa diterima pada sebuah perusahaan atau instasi pemerintah dengan melewati tahapan tes yang sangat banyak ? kemana perginya piagam-piagam pendidikan dan pelatihan yang kita simpan baik-baik sebagai catatan hidup ? kemana perginya piagam piagam penghargaan atas prestasi individual yang pernah kita terima ? kemana perginya foto khatam Al-Quran atau catatan ke gereja, pura, vihara dan catatan pembentukan moral lainnya ? Kemana perginya catatan pengalam karier, usaha dan perjuangan hidup kita nan tak terhingga lainnya ? adakah kualitas substansional itu tergambar dalam survey ?
Karena itu, masih maukah kita menukar perjalan hidup, identitas dan jatidiri kita seutuhnya demi mendapatkan sebuah kursi pencalonan dengan kata survey ? dan masih maukah kita mempercayai harkat hidup kita ditentukan oleh pemimpin yang direkrut lewat survey ?
Semoga sang waktu dan peradaban pendidikan politik bangsa kita dapat menjawabnya…
