Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Desember, 2016

 

Oleh : Empi Muslion

Selaku anak Minang, saya sangat bangga dan berterimakasih kepada jajaran Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Pemkab, Pemko, DPRD, Perguruan Tinggi, Ormas, LSM, Media, LKAAM, Pelaku Usaha, Alim Ulama, Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Pemuda dan segenap elemen masyarakat lainnya yang bahu membahu dan baiyo batido, kompak melakukan proteksi terhadap gempuran invasi jaringan ritel modern baik yang milik swasta dalam negeri seperti Indomart, Alfamart, Giant, Carrefour/Trans Mart dan sebagainya maupun berupa francaise dari luar negeri seperti 7 Eleven, Circle K, Lawson, Lotte dan sejenisnya.

Tentu regulasi pembatasan ini baik bagi kemajuan dan menjaga keberlangsungan UKM yang mayoritas menjadi andalan utama roda perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Kita harus apresiasi hal tersebut.

Tentunya pembatasan ini tidak hanya sekedar membatasi masuknya jaringan gurita ritel semata, harus ada juga solusi yang inovatif, solutif dan bermanfaat dari Pemda untuk menstimulasi dan memfasilitasi masyarakat yang bergerak di sektor UKM ini, untuk mampu berdikari dan tampil pula gagah dan profesional seperti jaringan UKM yang tersohor tersebut. Pastinya, hal ini sudah dipikirkan oleh Pemda, sepatutnya diapresiasi pula.

Namun dalam beberapa hari belakangan ini, saya kebanjiran mendapat telepon dan cerita dari teman-teman di Ranah Minang, berdiskusi, dan bertukar pikiran, begitupun saya baca lewat berita online. Kiranya niat baik Pemda ini mulai melenceng dari marwah dan substansi semula, yang mana konsep awalnya Pemda hanya melibatkan BUMD daerah saja untuk menggerakkan sektor strategis kerakyatan dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak ini, namun dalam implementasinya setelah pengguntingan pita oleh Gubernur, dan pencanangan buka perdana warung modern yang bernama Minang Mart, masyarakat merasa ada yang ganjil, dimana Pemda melibatkan pihak ketiga pemilik modal yang terlibat dalam pengelolaan program ini.

Jika hal ini benar adanya, hal tersebut perlu didudukkan kembali, kita tentu tidak ingin, membatasi Harimau masuk tetapi membuatkan pagar untuk Singa merajalela. Poinnya bukanlah anti dengan ritel masuk ke Sumbar, intinya roda perekonomian masyarakat jangan sampai dikooptasi dan dimonopoli oleh kalangan pemilik modal, kuncinya disitu.

Hal terbaik dan harus dilakukan oleh Pemda adalah, memfasilitasi dan menyediakan modal yang dananya dari kerjasama pemda dengan BUMD. Program dan fasilitasi Pemda dapat dibuat ketentuannya sedemikian rupa dan seksama, sebagai contoh seperti pendataan dan mempetakan seluruh warung rakyat yang ada, kemudian membuat analisis, membuat standarisasi, membuat indeks, membuat kualifikasi, sehingga keluar warung mana yang terlebih dahulu dapat dibantu oleh Pemda, dan terus bergulir nantinya. Ketentuan ini dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat, sehingga nantinya dalam pengguliran program ini tidak terjadi kecemburuan dan swak sangka.

Fasilitasi pemda juga nantinya dapat berupa pendampingan tenaga professional dibidang pengelolaan warung atau ritel modern yang mandiri ini. Seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen pengemasan, manajemen SDM personil/karyawan, manajemen hieginitas, manajemen interior dan sebagainya.

Dana untuk pendampingan fasilitasinya, pemda dapat menganggarkannya dalam APBD berupa dana pendampingan UKM atau apalah namanya sesuai nomenklatur formal penyusunan anggaran. Sedangkan dana untuk pinjaman modal usaha rakyat baru lewat BUMD.

Selanjutnya keberadaan BUMD pun tidak bisa mengelola langsung warung rakyat tersebut apalagi harus membangun sendiri. BUMD sebagai perpanjangan tangan pemda, hanya dalam bentuk fasilitasi dan penyediaan Modal untuk dipinjamkan kepada masyarakat dengan ketentuan tersendiri pula, seperti bunganya tidak boleh lebih dari bunga Bank konvensional, jangka waktu penyicilan, pengguliran hasil keuntungan, dan sebagainya yang dibuat dan diketahui publik secara transparan. Intinya membantu semaksimal mungkin dan sepenuhnya kemajuan usaha rakyat ini, jadi Pemda pendekatannya bukan keuntungan dalam bentuk finansial murni bagi BUMD, tetapi keuntungan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari mana keuntungan BUMD ? tentu tidak fair juga jika BUMD tidak mendapatkan keuntungan, BUMD mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, tetapi Bunga tidak seperti bunga Bang, bunga yang sekecil mungkin dan ditagihpun setelah kios masyarakat tersebut sudah berjalan normal. Pendapatan lainnya yang cukup besar jika BUMD kreatif dan lincah, BUMD bisa bekerjasama dengan distributor hulu secara langsung, BUMD bisa mengambil peran sebagai distributor tetapi harganya tetap tidak boleh melebihi harga distributor yang berlaku di pasaran. Disinilah peran Pemda seharusnya bisa menjembatani antara BUMD, Pemerintah Pusat, dan pihak Produsen hulu.

Jika BUMD yang terlibat langsung sebagai pemilik apalagi bekerjasama dengan pemilik modal besar, itu sama saja menjarah ekonomi rakyat sendiri, sama saja dengan shadow kapitalisme, pemerintah yang menghisap rakyatnya sendiri. Ini konsep yang sangat keliru. Pemda lewat BUMD berada pada aras perlindungan warga sebagaimana amanat UUD 1945, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

BUMD atau perusahaaan Negara bisa masuk dan terjun mengelola jika menyangkut usaha ekonomi yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, perusahaan negara atau daerah harus berada pada pengelolaan sektor sektor strategis dan vital yang berhubungan dengan harkat dan kedaulatan negara dan daerah. Sektor UKM sangatlah naif jika itupun BUMD ikut bermain langsung sebagai operator, BUMD cukup sebagai penyandang dana, stimulasi dan fasilitasi saja. Jikapun BUMD katakanlah belum atau tidak punya modal, yaa jangan dipaksakan harus bekerjasama dengan pemilik modal besar, itu hanya akan meninggikan tempat jatuh kedaulatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Untuk soal nama boleh saja homogen katakanlah untuk memperkuat brand, seperti Minang Mart, tetapi kepemilikan murni 100 persen milik masyarakat orang per orang atau berbentuk Koperasi yang bergerak disektor UKM tersebut. Sistemnya pun bukan bagi hasil, tetapi murni hasilnya bagi masyarakat, walau masyarakat mencicil pinjamannya kepada BUMD.

Jadi, bukan masyarakat yang diobjekkan, bukan BUMD yang langsung mengelola, bukan pemilik modal besar yang diajak bekerjasama, sekali lagi ini konsep yang menyimpang. Patokannya yang tidak bisa ditawar, masyarakat tetap sebagai subjek, pelaku dan pemilik murni usaha ini. Cuma difasilitasi dan didampingi oleh Pemerintah, dan memang itulah tugas Pemerintah.

Program ini, harus berupa usaha rakyat yang dikelola oleh rakyat tetapi bertransformasi menggunakan manajemen profesional yang dilindungi, dibantu, diarahkan dan difasilitasi oleh pemerintah, apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Salam kerakyatan dan Ranah Minang…

Read Full Post »