Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Artikel’ Category

WP_20150421_16_03_55_Pro[1]

– Kesetaraan bangsa-bangsa di dunia
“Hari ini, hari esok dunia menanti langkah-langkah kita berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita bisa melakukan itu semua dengan membumikan semangat Bandung.”

– Masa Depan Dunia ada pada Asia-Afrika
“Melalui forum ini, saya ingin sampaikan keyakinan saya bahwa masa depan dunia ada di sekitar ekuator, di tangan kita, bangsa-bangsa yang ada di dua benua, Asia-Afrika,”

– Reformasi PBB
“Ketika ratusan orang di belahan bumi utara kaya raya sementara 1,6 miliar orang di selatan kelaparan. Semakin kentara ketika PBB tak berdaya atas aksi kekerasan tanpa mandat PBB,” “Oleh karena itu kita bangsa Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi optimal,”

– Re-thinking terhadap Bank Dunia, IMF dan ADB
“Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (Dana Moneter Internasional), dan ADB (Bank Pembangunan Asia) adalah pandangan usang yang perlu dibuang,” “Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan dunia, menghilangkan dominasi kelompok negara atas negara lain,”

– Kesenjangan Dunia Kaya dan Miskin
“Terpampang di hadapan kita, ada 20 negara kaya. Sementara 1,2 miliar jiwa tidak berdaya dalam kemiskinan. Dunia yang kita warisi saat ini sarat dengan ketidakadilan, kesenjangan,”

– Dunia Tak Berdaya melihat Palestina
“Dunia tak berdaya melihat Palestina akibat penjajahan. Kita tak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palesina, negara di Asia Afrika harus bersatu berjuang untuk palestina.” Jokowi mengajak para pemimpin di Asia dan Afrika untuk bergerak.

– Mengajak OKI untuk mengatasi konflik di Negara-negara Islam
Untuk mengatasi konflik di negara-negara Islam, Jokowi mengajak negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Indonesia prakarsai pertemuan informal negara-negara OKI untuk mencari penyelesaian berbagai konflik yang melanda negara Islam,”

– Ajak Negara AA atasi kekerasan dan ISIS
“kita harus tanya apa yang salah dengan kita. Kita harus bekerjasama atasi ancaman kekerasan, pertikaian, dan radikalisme seperti ISIS,”

– Ajak Negara AA perangi Narkoba
“kita harus nyatakan perang terhadap narkoba yang menghancurkan masa depan anak-anak kita,”

– Ajak Negara AA kerjasama menghapus kemiskinan
“kita harus mempererat kerjasama menghapuskan kemiskinan, mengembangankan kesehatan dan memperluas lapangan kerja

– Sengketa antar Negara tidak diselesaikan dengan kekuatan
“Kita menuntut sengketa antar negara tidak diselesaikan dengan penggunaan kekuatan dan kita rumuskan cara penyelesaiannya dalam sidang KAA ini,”

– Memperkuat Soliditas dan konektivitas
“Solidaritas, kita harus tumbuh dan maju bersama dengan membangun kerjasama ekonomi, membantu menghubungkan konektivitas.” Jokowi mengajak bangsa Asia dan Afrika untuk mempertahankan solidaritas untuk maju bersama dengan membangun kerjasama ekonomi dan meningkatkan perdagangan serta investasi. Ekonomi Asia-Afrika harus maju dengan pembangunan konektivitas berupa infrastruktur, Indonesia akan bekerja menjadi negara maritim,”

– Indonesia menjadi jembatan Maritim bagi kedua Benua
“Indonesia akan bekerja menjadi jembatan maritim yang menghubungkan kedua benua,”

– Harus dikongretkan jangan hanya wacana
Jokowi tidak mau cita-cita ini sekadar wacana. Ini menjadi tugas untuk dirumuskan di sidang KAA kali ini.

– Indonesia siap memainkan peran global
“Sebagai negara demokrasi terbesar, Indonesia siap memainkan peran global. Indonesia siap kerja sama dengan semua pihak,” urai Jokowi yang disambut tepuk tangan.

kaa1

Berikut pidato lengkap Jokowi di KAA:

60 Tahun lalu Bapak bangsa kami Presiden Soekarno mencetuskan gagasan tersebut demi membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa Asia Afrika untuk mendapatkan hak hidup yang menentang ketidakadilan, menentang imperialisme. 60 tahun lalu solidaritas kita perjuangkan untuk memberi keadilan bagi rakyat kita itulah semangat gelora KAA 1955.

Kini 60 tahun kemudian kita bertemu kembali di negeri ini di Indonesia dengan suasana berbeda, bangsa-bangsa telah merdeka namun perjuangan kita belum selesai. Dunia yang kita ada ini masih sarat dengan ketidakadilan dan kesenjangan, sebuah tantangan dunia baru yang berdasarkan kesejahteraan dan kemakmuran masih jauh. Ketidakseimbangan global masih terpampang. Negara-negara kaya sekitar 20 persen dan 300-an orang di belahan dunia sedangkan 1,2 miliar dunia.

Makin kentara ketika PBB tidak berdaya, mandat PBB telah menafikan keberadaan badan dunia. Bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua bagi semua bangsa. Bagi saya ketidakseimbangan global semakin menyesakkan dada. Kita dan dunia masih berutang kepada rakyat Palestina. Dunia tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina. Kita harus mendukung sebuah negara Palestina yang merdeka.

Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang. Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan pada tiga lembaga keuangan itu. Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan global. Saat ini butuh pimpinan global yang kolektif dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang bangkit sebagai negara berpenduduk muslim di muka bumi dan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia siap memainkan peran global. Indonesia siap bekerjasama dengan berbagai pihak mewujudkan cita-cita itu Hari ini dan hari esok kita hadir di Jakarta menjawab ketidakadilan dan ketidakseimbangan itu. Hari ini hari esok dunia menanti langkah-langkah kita berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita bisa melakukan itu semua dengan membumikan semangat Bandung dengan mengacu pada tiga cita-cita pertama kesejahteraan, kita harus mempererat kerjasama menghapuskan kemiskinan, mengembangkan kesehatan dan memperluas lapangan kerja. Kedua, solidaritas, kita harus tumbuh dan maju bersama dengan membangun kerjasama ekonomi, membantu menghubungkan konektivitas. Indonesia akan bekerja menjadi negara maritim.

Ketiga, stabilitas internal dan eksternal kepada hak-hak asasi manusia. Kita harus tanya apa yang salah dengan kita. Kita harus bekerjasama atasi ancaman kekerasan, pertikaian dan radikalisme seperti ISIS. Kita harus nyatakan perang terhadap narkoba yang menghancurkan masa depan anak-anak kita. OKI dan Indonesia memprakarsai pertemuan informal organisasi kerjasama Islam. Kita juga harus bekerja keras menciptakan.

Kita menuntut sengketa antarnegara tidak diselesaikan dengan penggunaan kekuatan dan kita rumuskan cara penyelesaiannya dalam sidang KAA ini.

Melalui forum ini saya ingin sampaikan keyakinan saya bahwa masa depan dunia ada di sekitar equator, di tangan kita bangsa Asia Afrika yang ada di dua dunia untuk itu.

Iklan

Read Full Post »

“Let a New Asia and African be Born”

WP_20150421_16_02_18_Pro[1]

This twentieth century has been a period of terrific dynamism. Perhaps the last fifty years have seen more developments and more material progress than the previous five hundred years. Man has learned to control many of the scourges which once threatened him. He has learned to consume distance. He has learned to project his voice and his picture across oceans and continents. lie has probed deep into the secrets of nature and learned how to make the desert bloom and the plants of the earth increase their bounty. He has learned how to release the immense forces locked in the smallest particles of matter.

But has man’s political skill marched hand-in-hand with his technical and scientific skill? Man can chain lightning to his command-can be control the society in which be lives? The answer is No! The political skill of man has been far outstripped by technical skill, and what lie has made he cannot be sure of controlling.

The result of this is fear. And man gasps for safety and morality.

Perhaps now more than at any other moment in the history of the world, society, government and statesmanship need to be based upon the highest code of morality and ethics. And in political terms, what is the highest code of morality? It is the subordination of everything to the well-being of mankind. But today we are faced with a situation where the well-being of mankind is not always the primary consideration. Many who are in places of high power think, rather, of controlling the world.

Yes, we are living in a world of fear. The life of man today is corroded and made bitter by fear. Fear of the future, fear of the hydrogen bomb, fear of ideologies. Perhaps this fear is a greater danger than the danger itself, because it is fear which drives men to act foolishly, to act thoughtlessly, to act dangerously. . . .

All of us, I am certain, are united by more important things than those which superficially divide us. We are united, for instance, by a common detestation of colonialism in whatever form it appears. We are united by a common detestation of racialism. And we are united by a common determination to preserve and stabilise peace in the world. . . .

We are often told “Colonialism is dead.” Let us not be deceived or even soothed by that. 1 say to you, colonialism is not yet dead. How can we say it is dead, so long as vast areas of Asia and Africa are unfree.

And, I beg of you do not think of colonialism only in the classic form which we of Indonesia, and our brothers in different parts of Asia and Africa, knew. Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, actual physical control by a small but alien community within a nation. It is a skilful and determined enemy, and it appears in many guises. It does not give up its loot easily. Wherever, whenever and however it appears, colonialism is an evil thing, and one which must be eradicated from the earth. . . .

Not so very long ago we argued that peace was necessary for us because an outbreak of fighting in our part of the world would imperil our precious independence, so recently won at such great cost.

Today, the picture is more black. War would riot only mean a threat to our independence, it may mean the end of civilisation and even of human life. There is a force loose in the world whose potentiality for evil no man truly knows. Even in practice and rehearsal for war the effects may well be building up into something of unknown horror.

Not so long ago it was possible to take some little comfort from the idea that the clash, if it came, could perhaps be settled by what were called “conventional weapons “-bombs, tanks, cannon and men. Today that little grain of comfort is denied us for it has been made clear that the weapons of ultimate horror will certainly be used, and the military planning of nations is on that basis. The unconventional has become the conventional, and who knows what other examples of misguided and diabolical scientific skill have been discovered as a plague on humanity.

And do not think that the oceans and the seas will protect us. The food that we cat, the water that we drink, yes, even the very air that we breathe can be contaminated by poisons originating from thousands of miles away. And it could be that, even if we ourselves escaped lightly, the unborn generations of our children would bear on their distorted bodies the marks of our failure to control the forces which have been released on the world.

No task is more urgent than that of preserving peace. Without peace our independence means little. The rehabilitation and upbuilding of our countries will have little meaning. Our revolutions will not be allowed to run their course. . . .

What can we do? We can do much! We can inject the voice of reason into world affairs. We can mobilise all the spiritual, all the moral, all the political strength of Asia and Africa on the side of peace. Yes, we! We, the peoples of Asia and Africa, 1,400,000,000 strong, far more than half the human population of the world, we can mobilise what I have called the Moral Violence of Nations in favour of peace. We can demonstrate to the minority of the world which lives on the other continents that we, the majority are for peace, not for war, and that whatever strength we have will always be thrown on to the side of peace.

In this struggle, some success has already been scored. I think it is generally recognised that the activity of the Prime Ministers of the Sponsoring Countries which invited you here had a not unimportant role to play in ending the fighting in Indo-China.

Look, the peoples of Asia raised their voices, and the world listened. It was no small victory and no negligible precedent! The five Prime Ministers did not make threats. They issued no ultimatum, they mobilised no troops. Instead they consulted together, discussed the issues, pooled their ideas, added together their individual political skills and came forward with sound and reasoned suggestions which formed the basis for a settlement of the long struggle in Indo-China.

I have often since then asked myself why these five were successful when others, with long records of diplomacy, were unsuccessful, and, in fact, had allowed a bad situation to get worse, so that there was a danger of the conflict spreading. . . . I think that the answer really lies in the fact that those five Prime Ministers brought a fresh approach to bear on the problem. They were not seeking advantage for their own countries. They had no axe of power-politics to grind. They had but one interest-how to end the fighting in such a way that the chances of continuing peace and stability were enhanced. . . .

So, let this Asian-African Conference be a great success! Make the “Live and let live” principle and the “Unity in Diversity” motto the unifying force which brings us all together-to seek in friendly, uninhibited discussion, ways and means by which each of us can live his own life, and let others live their own lives, in their own way, in harmony, and in peace.

If we succeed in doing so, the effect of it for the freedom, independence and the welfare of man will be great on the world at large. The Light of Understanding has again been lit, the Pillar of Cooperation again erected. The likelihood of success of this Conference is proved already by the very presence of you all here today. It is for us to give it strength, to give it the power of inspiration-to spread its message all over the World.

Read Full Post »


Jakarta, Kaum Adam selalu ribut mengenai ukuran penis yang besar agar bisa memuaskan pasangannya. Tapi ternyata hal tersebut salah, karena kekuatan ereksi yang lebih penting dan bukan besar ukurannya.

Untuk mengetahui kekuatan ereksi biasanya dengan melakukan Erection Hardness Score (EHS), yaitu tes mandiri yang sederhana, tervalidasi dan menunjukkan kelas kekerasan ereksi dengan ukuran berskala 4.

EHS digolongkan menjadi 4 grade, yaitu:

1. Grade 1: Penis bisa membesar tapi tidak mengeras, yang diibaratkan seperti ‘tapai atau tape’. Grade ini termasuk pada disfungsi ereksi berat.
2. Grade 2: Penis keras namun tidak cukup keras untuk penetrasi, yang diibaratkan seperti ‘pisang’. Grade ini termasuk disfungsi ereksi sedang.
3. Grade 3: Penis cukup keras untuk penetrasi namun tidak sepenuhnya keras, yang diibaratkan seperti ‘sosis’. Grade ini termasuk suboptimal atau disfungsi ereksi ringan.
4. Grade 4: Penis keras seluruhnya dan tegang sepenuhnya, yang diibaratkan seperti ‘timun’. Grade inilah yang diharapkan pada pria, sehingga bisa mendapatkan kepuasan seksual kedua pasangan.

“Hal yang terpenting adalah bukan panjangnya penis, melainkan seberapa kerasnya ereksi penis,” ujar dr. Andri Wanananda MS yang juga anggota Asosiasi Seksologi Indonesia (ASI), dalam konsultasi detikHealth, Kamis (2/12/2010).

Dalam tulisannya dr Andri juga menuturkan semakin bertambah usia seseorang, maka ketegakkan penis akan semakin merunduk ke bawah. Namun hal ini bukanlah tanda gangguan ereksi tapi proses penuaan (the aging process) yang tidak bisa dicegah dan hanya bisa ditunda.

Berdasarkan penelitian AP SHOW didapatkan bahwa pria dengan kekerasan optimal (EHS skala 4) lebih sering melakukan hubungan seksual, dan lebih merasa puas serta memiliki pola pikir yang positif atas kehidupan, dibandingkan dengan pria yang hanya mencapai EHS skala 3 atau suboptimal.

Hal ini karena semakin tinggi kepuasaan pria dan wanita dengan kekerasan ereksi, semakin tinggi pula kepuasan seksual, kehidupan cinta dan kualitas hidup secara keseluruhan, kebahagiaan dalam hidup berkeluarga dan dalam peran individu sebagai suami atau istri.

Pada umumnya panjang penis ketika relaksasi sekitar 5-9,5 cm, dan ketika ereksi sekitar 12,5-17,5 cm dengan rata-rata 16 cm. Panjang penis diukur mulai dari pangkal penis sampai dengan ujung penis (glans penis), sedangkan diameter penis umumnya tidak lazim untuk diukur.

Salah satu faktor yang paling mempengaruhi ukuran penis adalah faktor keturunan, seperti halnya warna mata atau warna kulit yang tidak dapat diubah. Selain itu jumlah hormon testosteron dalam tubuh juga turut mempengaruhi pertumbuhannya.

Meski panjang penis tidak terlalu mempengaruhi kenikmatan seksual, tapi beberapa orang masih beranggapan bahwa dirinya akan lebih hebat jika memiliki penis panjang.

Sebuah survei pernah dilakukan Andrologi Andromedical untuk mengetahui rata-rata panjang penis di seluruh negara dunia. Penelitian yang dipimpin Dr Eduardo Gomez de Diego mendapatkan rata-rata panjang penis pria di dunia sekitar 14 cm (5,5 inci).

Untuk itu tak perlu merasa rendah diri jika memiliki ukuran penis yang tidak besar. Karena selama pria memiliki kekuatan ereksi yang baik, maka ia tetap bisa memuaskan pasangannya. Dan Jangan lupa KLIK DISINI SOLUSI DAHSYATNYA….

(Sumber ; Vera Farah Bararah, Detik.com)

 
 

Read Full Post »

REKULTURISASI DAN REPOSISI PERAN BIROKRASI

Oleh : Empi MUSLION

Setelah lebih satu dasawarsa proses reformasi berjalan di bumi Indonesia. Namun, kita harus akui sampai saat ini bahwa peralihan dari sistem otoritarian ke system demokratik merupakan periode yang amat sulit bagi proses reformasi birokrasi. Apalagi, kalau dikaitkan dengan kualitas birokrasi pemerintahan maupun realisasi otonomi daerah, serta maraknya penyalahgunaan wewenang pada birokrasi pemerintahan yang diperkirakan semakin sistemik dan bahkan merata ke daerah daerah.

Kelambanan proses reformasi birokrasi ini pun dirasakan (diakui) oleh pemerintah saat ini dengan mengembangkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menjadi Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Makna Birokrasi

Jamak kita mendengar, jika berhadapan dengan birokrasi pada umumnya masyarakat masih membayangkan proses yang berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang banyak dan menimbulkan keluh kesah yang pada akhimya ada anggapan bahwa birokrasi itu tidak efisien dan bahkan tidak adil. Anggapan yang demikian tidak seluruhnya benar walaupun mungkin secara subyektif banyak orang. Oleh karena itu tidak heran kalau banyak terjadi perbedaan pendapat tentang birokrasi bahkan tidak jarang timbul pro-kontra yang berkepanjangan.

Secara obyektif sebenarnya harus diakui bahwa birokrasi juga mempunyai cirri-ciri ideal dipandang dari aspek formalnya, Kalau dalam kenyataan praktek kerja ciri-ciri ideal itu luntur dan berubah menjadi sesuatu yang buruk dan merugikan berarti memerlukan modifikasi serta perubahan dan pengembangan. Menurut Weber (Dalam Albrow, 1989:33) secara rasional birokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka. Ada hirarki jabatan yang jelas. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara jelas. Para pelabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya berdasarkan suatu diploma (ijasah) yang diperoleh melalui ujian. Mereka memiliki gaji dan biasanya ada hak-hak pensiun, gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya dan dalam keadaan keadaan tertentu ia dapat diberhentikan. Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya. Terdapat suatu struktur karir, dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian (merit) dan menurut pertimbangan keunggulan (superior). Pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di posnya tersebut. la tunduk pada sistem disiplin dan kontrol seragam. Apabila tipe ideal birokrasi dengan sepuluh ciri tersebut dapat terlaksana dengan baik maka dampaknya akan positif dalam kehidupan organisasi maupun dalam masyarakat dan negara. Namun dalam prakteknya, tipe ideal birokrasi itu meleset jauh ke arah yang berlawanan dan negatif.

Oleh karena itu Blau dan Meyer lebih melihat birokrasi dari sisi gelapnya yaitu adanya kekakuan (inflexibility) dan kemandegan struktural (structural static). Tata cara yang berlebihan (ritualism) dan penyimpangan sasaran (pervesion goals), sifat yang tidak pribadi (impersonality) dan pengabaian (alienation) serta otomatis (automatism) dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat (constrain of dissent). Mouzelis (1974:4) mengemukakan birokrasi sebagal “the existence of a system of Control based on rational rules, rules with try to regulated the whole organizational structure and process on the based of tedinical knowledge and the maximun efficiency”.

Serupa tetapi tidak sama dengan Weber, Mouzelis mengemukakan bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasar pengetahuan teknis dan dengan efisiensi yang setinggi-tingginya. Dari pandangan yang demikian tidak sedikitpun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien. Tetapi dalam praktek yang sesungguhnya jauh panggang dari api. Jarak apa yang terjadi (das sein) dan apa yang diinginkan (das sollen) masih terlalu jauh.

Oleh karena itu dalam pengurusan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan organisasi seringkali mengenyampingkan birokrasi dan lebih senang menempuh prosedur yang dianggap menguntungkan Demikian juga Palombara (1971), dan Seitzt (1978) dalam pernyataannya tersurat dan tersirat bahwa birokrasi itu harus dibuang jauh. Namun mereka juga menyadari apa yang ditentukan dalam birokrasi belum seluruhnya dapat dicapai. Sebagaimana konsep-konsep yang lain dalam penerapannya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang didalamnya terdapat unsur-unsur etika yang harus diperhatikan. Satu hal pasti bahwa birokrasi merupakan fenomena yang sudah ada sejak dulu kala manusia ingin mencapai tujuan (dalam Ismani HP : 2001).

Rekulturisasi Birokrasi

Salah satu faktor penyebab kurang berhasilnya reformasi birokrasi untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas adalah pemerintah selama ini kurang menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi (birokrasi).

Budaya organisasi amat besar pengaruhnya pada keberhasilan dan mati hidup sebuah organisasi. Karena itulah perusahaan bersedia mengeluarkan dana yang amat besar untuk mengubah budaya perusahaan (corporate culture) agar selalu sesuai dengan lingkungannya yang selalu berubah dengan cepat. Sebaliknya, birokrasi pemerintahan negara kurang punya perhatian terhadap perubahan lingkungan karena dua alasan. Pertama, secara konseptual ketika Max Weber, sarjana sosiologi Jerman merumuskan konsep birokrasi kira-kira 140 tahun yang lalu, sebagaimana yang dijelaskan diatas, organisasi birokrasi diasumsikan sebagai bentuk organisasi yang cocok untuk lingkungan yang stabil dan untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat massif tetapi redundant. Dengan demikian bentuk dan budaya organisasi harus berubah bila tugas organisasi dan lingkungannya berubah.

Budaya organisasi adalah semua ciri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi: keyakinan bersama, nilai-nilai dan perilaku-perlaku yang dianut oleh semua anggota organisasi. Budaya organisasi adalah tradisi yang sangat sukar diubah. Dalam bukunya “Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi”, Djokosantoso Mulyono mendifinisikan budaya organisasi sebagai “sistim nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi, yang dipelajari, diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berprilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Disamping itu budaya organisasi (birokrasi) merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan ( Sondang P.Siagian,1995). Oleh karena itu budaya organisasi birokrasi akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi; menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi; menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi; menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; menentukan cara-cara kerja yang tepat, dan sebagainya. Secara spesifik peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi (birokrasi) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi; menciptakan jati diri para anggota organisasi; menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya; membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial; dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

Begitu kuatnya pengaruh budaya organisasi (birokrasi) terhadap perilaku para anggota organisasi, maka budaya organisasi (birokrasi) mampu menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan organisasi (birokrasi) lain; mampu membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian anggota organisasi; mampu mempermudah terciptanya komitmen organisasi daripada komitmen yang bersifat kepentingan individu; mampu meningkatkan kemantapan keterikatan sistem sosial; dan mampu berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna dan simbul-simbul kendali perilaku para anggota organisasi.

Pada organisasi baru, membangun budaya organisasi yang sesuai dengan misinya lebih mudah melakukannya. Tetapi dalam birokrasi kementerian dan lembaga non-departemen di pusat dan dinas serta lembaga non-dinas di daerah, nilai dan perilaku sudah berkembang menjadi tradisi yang sukar berubah. Karena itu mengkaji dan mendaur ulang kembali budaya birokrasi (rekulturisasi birokrasi) sangat mutlak dilakukan jika reformasi birokrasi memang betul betul kita ingini bersama.

Reposisi Peran Birokrasi

Pola birokrasi yang cenderung sentralisitik, dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat harus ditinggalkan, dan diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat. Harus diciptakan Birokrasi yang terbuka, professional dan akuntabel.

Birokrasi yang dapat memicu pemberdayaan masyarakat, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Birokrasi demikian dapat terwujud apabila terbentuk suatu sistem di mana terjadi mekanisme Birokrasi yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstiruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Saat ini posisi, wewenang dan peranan Birokrasi masih sangat kuat, baik dalam mobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan, maupun pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang masih terkesan sentralistik. Di samping itu, kepekaan Birokrasi untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan politik sangat kurang sehingga kedudukan birokrasi yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertical top down daripada horizontal partisipative. Birokrasi masih belum efisien, yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada masyarakat masih ditangani pemerintah.

Dengan makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya peran Birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh Negara adalah perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha.

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleb birokrasi adalah sebagai consensus building, yaitu membangun pemufakatan antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Peran ini harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan faslitator. Sebagai agen perubahan, birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori suatu kebijakan atau tindakan.

Sedangkan sebagai fasilitator, Birokrasi harus dapat memfasilitasi kepentingan kepentingan yang muncul dari masyarakat, sektor swasta maupun kepentingan negara. Selain itu, pemisahan peran yang melekat pada aparatur pemerintah menjadi suatu keharusan. Aparatur pemerintah adalah pelayan publik yang harus melayani masyarakat apapun latar belakangnya. Perbedaan ideologi maupun pilihan politik tidak boleh menghalangi perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka optimasi peran birokrasi sebagaimana dikemukakan diatas, kebijaksanaan rekulturisasi dan reposisi peran birokrasi perlu dilanjutkan dan dikawal pelaksanaannya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dan diusahakan.

Read Full Post »

MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRASI

Tulisan sederhana ini merupakan akumulasi pengalaman, pengamatan dan perenungan terhadap perjalanan politik Indonesia.

Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk berada dan berperan dalam beberapa peristiwa yang menjadi tonggak penting sejarah Indonesia. Ketika Reformasi 1998 bergulir, saya adalah ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); dilanjutkan dengan tugas sebagai Tim Tujuh yang melakukan revisi paket undang-undang politik, yang merupakan tuntutan Reformasi saat itu; lalu Tim Sebelas dan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu tahun 2004; lalu menjadi ketua Partai Demokrat pada Pemilu tahun 2009.

Seorang teman bergurau bahwa jika diibaratkan dalam olah raga sepak bola, pengalaman saya dalam Pemilu dimulai dari menjadi wasit, baru kemudian menjadi pemain; dari tukang semprit, menjadi pihak yang bisa saja disemprit dan mendapat kartu kuning jika melakukan kesalahan. Namun saya bersyukur dan berbesar hati ketika, bersama bangsa ini, saya mendapati Pemilu 2009 telah berjalan damai dan demokratis, serta menghasilkan pemerintahan yang legitimate.

Ketika saya, berdiskusi dengan beberapa teman dan mulai menuangkan gagasan ke dalam tulisan ini, perenungan saya mengembara jauh tidak hanya ke masa gerakan mahasiswa, reformasi, atau kehidupan politik selama sekitar lima belas tahun belakangan ini, tapi juga ke masa kecil saya.

Saya dilahirkan dan tumbuh di sebuah desa kecil bernama Ngaglik, di Srengat, Blitar. Desa sederhana dengan budaya Nahdhatul Ulama (NU) yang kental. Di waktu kecil dan remaja, pelan-pelan saya belajar tentang “tindakan” dari orang tua saya.

Bapak saya seorang guru Pendidikan Guru Agama yang juga melayani masyarakat sekitar dengan menjadi “ustadz kampung” sambil tetap meluangkan waktu untuk bertani kecil-kecilan. Bapak dan Ibu saya pendiam. Saya lebih sering belajar dari contoh-contoh bagaimana beliau berdua bersikap dan berperilaku.

Jarang sekali Bapak menasihati saya secara langsung. Ada satu yang saya ingat sampai sekarang, yaitu ketika saya akan berangkat ke Surabaya,pergi dari desa ke kota untuk kuliah di Universitas Airlangga. Intinya bapak saya berpesan: jangan pernah takut dengan bayang-bayangmu sendiri. Substansinya adalah bahwa hidup harus optimis dan jangan dibayangi ketakutan.

Dari bapak juga saya mulai belajar ilmu-ilmu sosial. Kebetulan beliau punya koleksi buku yang sedikit lebih banyak dari orang-orang di kampung saya. Sejak kecil saya mencuri-curi membaca majalah Panji Masyarakat. Awalnya saya anggap hal itu biasa saja. Baru belakangan saya bisa melihat teladan toleransi atas keragaman dari bapak saya: seorang NU yang dengan setia dan tekun berlangganan dan membaca majalah “milik” Muhammadiyah. Hal tersebut mungkin sepele pada saat ini, tapi di tahun 1970-an hingga 1980-an, “kontradiksi” itu adalah hal yang luar biasa, dan berkesan bagi saya. Ini merasuk dalam hari-hari saya.

Berpolitik dengan Gagasan: Insiprasi dari Cak Nur

Pidato ini adalah sebuah ikhtiar sederhana untuk melanjutkan dan menguatkan tradisi yang relatif baru dalam politik Indonesia, yaitu “berpolitik dengan gagasan.”

Saya mendengar konsep ini dari almarhum Nurcholish Madjid. Kita ingat bahwa pada tahun 2004 Cak Nur sempat menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan menjadi presiden. Sebagaimana kita ketahui, usahanya untuk dicalonkan menjadi presiden tidak berhasil, namun sumbangan Cak Nur dalam pengayaan demokrasi dan politik akan selalu kita hargai.

Pada waktu itu, Cak Nur menyusun platform “Membangun Kembali Indonesia” yang berisi sepuluh butir tawaran Cak Nur kepada kelompok dan partai politik. Mulai dari tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, kesejahteraan tentara dan polisi hingga keadilan dalam memperoleh pendidikan. Belakangan platform ini dibukukan dalam opus magnum beliau yang berjudul “Indonesia Kita.”

Dalam satu kesempatan saya berbincang dengan beliau, sebelum beliau sakit dan berpulang ke rahmatullah, saya mendapatkan inspirasi ketika dijelaskan betapa Cak Nur sadar betul dirinya akan sulit dicalonkan menjadi presiden, Namun, status barunya sebagai semacam “calon presiden independen” pada waktu itu membuat suara beliau semakin nyaring dan mendapat perhatian dari publik.  Di situlah Cak Nur menggunakan momentum itu untuk menggulirkan gagasan-gagasan politik dan demokrasi. Di situ pula beliau menjelaskan pentingnya berpolitik dengan tawaran gagasan sehingga ketika publik, kelompok atau orang-per-orang mendukung seorang calon, atau memilih suatu partai politik, dukungan dan pilihan tersebut bukan berdasarkan uang atau, sebaliknya ketakutan karena ancaman dan intimidasi, tapi berdasarkan penerimaan terhadap gagasan yang ditawarkan.

Lebih lanjut dari berpolitik dengan gagasan adalah “berpolitik dengan tindakan.” Pilihan saya masuk ke dalam partai politik adalah untuk mewujudkan dan mendialogkan gagasan-gagasan saya. Dalam konteks berikhtiar dan berkontribusi bagi bangsa, saya melihat politik merupakan sarana pengabdian yang paling efektif dalam mewujudkan gagasan-gagasan saya.

Ketika saya sedang merenung untuk mengambil keputusan masuk partai politik, saya teringat akan rumusan dua orang pemikir politik. “rausyan fikr” yang disampaikan oleh Ali Shariati. Menurut Shariati, rausyan fikr adalah orang yang sadar akan keadaan manusia (human condition) di masanya, serta setting kesejarahan dan kemasyarakatannya. Ia menerima rasa tanggung jawab sosial. Rausyan fikr mampu menumbuhkan rasa tangung jawab dan kesadaran untuk memberi arahan

Kata rausyan fikr berasal bahasa Persia yang artinya “pemikir yang tercerahkan.” Rausyan fikr berbeda dengan ilmuwan. Ilmuwan hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya; rausyan fikr memberikan penilaian seharusnya. Ilmuwan berbicara dengan bahasa universal; rausyan fikr berbicara dengan bahasa kaumnya. Ilmuwan bersikap netral dalam menjalankan pekerjaannya; rausyan fikr harus melibatkan diri pada apa yang ia percayai.

Konsep rausyan fikr sebenarnya beresonansi dengan apa yang digambarkan oleh pemikir politik Italia Antonio Gramsci sebagai “intelektual organik.” Dalam catatan-catatan politik yang ditulisnya ketika di penjara, Gramsci membedakan dua tipe intelektual, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional adalah para intelektual yang menganggap diri mereka otonom dari kelas sosial mereka, dan mencoba untuk menempatkan diri mereka ke dalam sebuah kontinuitas historis di atas dan di luar perubahan sosial-politik. Bagi Gramsci, inilah kesalahan intelektual tradisonal yang berjarak  dan karenanya dianggap Gramsci mementingkan dirinya sendiri. Mereka mengingkari fakta historis ketertindasan dan seakan-akan memberikan keyakinan akan kemerdekaan termasuk di dalamnya menciptakan ideologi, yang umumnya cenderung idealis, untuk menutupi kenyataan akan ide-ide mereka yang sudah usang.

Gramsci melihat kaum intelektual organik secara lebih sosiologis. Intelektual organik mengartikulasikan kesadaran kolektif dari kelas mereka dalam wilayah sosial, politik dan ekonomi. Menurut Gramsci, tugas-tugas dari intelektual organik adalah melahirkan aspirasi-aspirasi rakyat dan mewujudkan potensi yang secara inheren telah ada dalam kelompok sosialnya. Hubungan erat antara kaum intelektual organik dengan kelas mereka merupakan sebuah proses yang dialektis: mereka melahirkan bentuk dari pengalaman kelas dan pada saat bersamaan menanamkan kesadaran kepada rakyat.

Penjelasan di atas tidak dimaksudkan untuk menepuk dada bahwa saya adalah “rausyan fikr”, bahwa saya adalah “intelektual organic”. Bukan!. Namun, inspirasi dari Cak Nur, ditambah lecutan pemikiran dari Ali Shariati dan Gramsci, telah membawa saya untuk menjatuhkan pilihan mengabdikan hidup dalam politik, dan bukan politik untuk hidup.

Pidato ini saya cetak menjadi buku sederhana untuk melanjutkan tradisi berwacana yang sudah lama dijalankan oleh para founding fathers bangsa ini, Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, para pemikir seperti Tan Malaka, Soedjatmoko, bahkan Kartini, yang menuangkan pemikirannya melalui korespondensi. Pada waktu itu mereka menggunakan surat menyurat dan forum-forum diskusi. Jaman sekarang, selain saya cetak menjadi buku sederhana, tulisan ini akan saya posting di blog saya www.bunganas.com dan diskusi dapat kita lanjutkan lewat Facebook dan twitter. Berbagi layaknya founding fathers kita dalam perangkat jaman yang berbeda.

Inilah inspirasi mengapa saya dengan penuh kerendahan hati mengundang kehadiran Bapak, Ibu dan Saudara dan Sahabat sekalian, untuk memperkuat tradisi berpolitik dengan gagasan dan menggunakan kesempatan berkumpul yang sangat membahagiakan ini untuk berbagi tentang gagasan-gagasan politik saya.

Demokrasi Yang Produktif

Demokrasi adalah pilihan masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial.

Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingan kehidupan bersama dikelola. Sebagai sistem, demokrasi memiliki tiga elemen utama, yaitu: input, proses, dan output.

Input dari demokrasi tentulah aspirasi, partisipasi publik dan, dalam bentuk yang formal, suara (vote). Input inilah yang diolah dalam proses demokrasi politik yang berupa agregasi dan kondensasi informasi, pilihan serta preferensi induvidu. Proses tersebut akan menghasilkan output berupa pengelolaan kehidupan bersama yang memberi manfaat untuk semua.

Proses demokrasi ini harus dijaga dari distorsi serta harus dipastikan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Proses yang terdistorsi atau proses demokrasi yang gagal dapat berujung pada dua (2) skenario:

(1)        tidak ada output, seperti yang terjadi di jaman Presiden Soekarno, dimana dinamika politik ideologi gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat;

(2)        ada output, tapi tidak baik untuk rakyat; seperti yang terjadi di jaman Presiden Soeharto, dimana kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian orang dan banyak terjadi deteriorisasi kebebasan politik.

Dengan kerangka tersebut, saya ingin menggulirkan suatu diskusi tentang demokrasi yang produktif, sebagai hasil dari pengelolaan input, proses dan output yang terjaga, baik oleh sistem, maupun oleh etika politik. Demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang mampi memecahkan masalah.

Partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif. Partai politik menjadi kanal aspirasi publik ke dalam sistem dan saluran informasi dari sistem politik ke ranah masyarakat.

Partai politik adalah lini terdepan dari sistem politik yang berhadapan dengan publik. Sudah waktunya partai politik memberi porsi yang seimbang antara masalah-masalah nasional dan lokal. Justru partai politik mesti makin tertarik untuk merespon kebutuhan-kebutuhan lokal. Harusnya ada insentif ketika partai politik mampu menyelesaikan masalah lokal, tapi sekarang kita kerap menyaksikan betapa yang mampu menyelesaikan keinginan elitelah yang diberi insentif

Contohnya, dalam perumusan kebijakan publik. Partai politik seharusnya menjadi kanal aspirasi publik dan memberikan informasi, bukannya malah menjadi kasino tempat kebijakan publik dirumuskan di ruang tertutup dan rentan terhadap intervensi vested interest.

Partai politik dengan komitmen untuk mengembangkan kemampuan permasalahan lokal akan memberi ruang bagi tumbuhnya pemimpin-pemimpin politik yang “berkeringat,” berakar dan merintis dari bawah. Dengan kesadaran itu, partai politik juga akan mengembangkan meritokrasi sebagai pilihan rasional untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.

Beranjak dari kerangka itu pula, pemimpin politik dalam demokrasi yang produktif harus memiliki dua (2) klasifikasi, yaitu

(1)        kualifikasi politis, ini adalah kualifikasi dimana seorang pemimpin politik harus akseptabel. Akseptabilitas kepemimpinan merupakan hasil yang didapat dari integritas, moralitas, kompetensi dan penerimaan terhadap pluralitas bangsa. Pemimpin politik haruslah memiliki catatan moralitas yang baik, integritas yang tidak cacat, kompetensi yang dapat diandalkan, dan-yang tidak kalah penting-kesadaran akan fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan keragaman dalam hampir seluruh aspek kehidupannya. Kualifikasi politis ini akan membangun legitimasi politik seorang pemimpin;

(2)        kualifikasi teknis, berkaitan dengan begaimana kepercayaan publik dikelola dan diwujudkan dalam kinerja nyata kepemimpinan politik. Kemampuan teknis adalah kapabilitas manajerial untuk menggerakan sumber daya yang dimilikinya dan dalam bentuknya yang formal, mampu mengelola organisasi partai hingga pemerintahan. Pengalaman berorganisasi yang melatih kemampuan seseorang untuk mengomunikasikan visi, menyinergikan kekuatan dan memediasi konflik sangat relevan di sini.

Dua kualifikasi di atas tidak terpisahkan dan komplementer. Tanpa kualifikasi teknis, kualifikasi politis seorang pemimpin akan tergerus karena kegagalan mewujudkan kinerja yang efektif. Namun, kecakapan memimpin dan mengelola organisasi tidak bermakna jika pemimpin tersebut tidak menunjukan integritas dan tidak memiliki akseptabilitas. Tidak mungkin sebuah kepemimpinan politik berjalan tanpa kepercayaan dari konstituennya.

Pemimpin dengan dua kualifikasi di atas hanya lahir dari proses yang panjang, bukan “karbitan.” Kematangan kualifikasi politis baru bisa dimiliki setelah melalui proses pembuktian legitimasi dalam dimensi integritas, moralitas, kompetensi dan kapabilitas politik.

Kualifikasi teknis, meski dapat dipelajari, juga tidak bisa diperoleh secara instan. Kemampunan menata dan mengelola politik tidak hanya mengacu pada aspek teoretik. Dibutuhkan pengalaman langsung di lapangan untuk menguji kapabilitas seorang calon pemimpin.

Itulah kerangka besar dari demokrasi yang modern yang produktif, demokrasi yang mampu menyelesaikan masalah dan mewujudkan kesejahteraan, yang bersendikan pada partai politik yang berkomitmen untuk merespon permasalahan lokal yang mampu melahirkan pemimpin yang berakar dengan kualifikasi teknis dan politis yang memadai.

Budaya Demokrasi

Saya akan melengkapi pembahasan mengenai demokrasi sebagai sistem dengan urgensi membangun budaya politik. Lebih jauh lagi, saya mengusulkan masalah perubahan budaya sebagai agenda perubahan dan perbaikan politik Indonesia ke depan.

Perubahan politik tidak boleh berhenti hanya dalam dimensi perubahan struktur politik, apalagi semata perubahan elit. Perubahan struktur, apalagi dalam tataran formal, adalah perubahan yang dapat dengan cepat dilakukan. Perubahan elit juga memiliki dimensi waktu yang dapat diprediksi. Namun, tanpa perubahan budaya, kurva belajar perpolitikan Indonesia akan mandek.

Dalam literatur ilmu politik, istilah “budaya politik” terutama mengacu pada: orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya, serta sikap terhadap peranan individu (diri kita sendiri) dalam sistem tersebut. Pengertian budaya politik juga mengacu pada dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu.

Budaya politik suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasional suatu struktur politik sangat ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berada.

Saya membaca blog teman saya Philips J. Vermonte¸ peneliti CSIS  yang sedang menempuh studi doktoral di Northern Illinois University, AS. Dalam salah satu posting-nya yang membahas budaya politik Philips menjelaskan betapa dalam bidang comparative politics, kajian budaya politik memang sempat tertinggal. Padahal, di masa jaya bidang studi comparative politics tahun 1950-an dan 1960-an, penekanan kajiannya lebih banyak pada budaya politik. Agaknya karena di masa-masa itu kajian comparative politics amat di dominasi paradigma modernisasi, dimana persoalan budaya politik dianggap merupakan bagian inheren dari proyek modernisasi.

Menurut Philips, kajian budaya politik kemudian ditinggalkan karena beberapa sebab. Sebab pertama, konsep budaya politik terlalu abstrak. Persoalan yang ditimbulkan dari abstraknya konsep budaya politik ini antara lain adalah persoalan menentukan unit analisa. Atribut budaya politik harus diasosiasikan pada level mana: kultur individu, kelompok atau negara? Jika pada tingkatan individu, apakah dia bisa digeneralisasi? Jika pada level negara, apakah dia mencerminkan individu? Apabila diletakkan dalam konteks kelompok (etnis atau religius, misalnya), bagaimana menjelaskan variasi kultur kelompok yang satu dengan yang lainnya? Persoalan kedua yang ditimbulkan karena sifatnya yang terlalu abstrak adalah variabel budaya sering diperlakukan sebagai variabel residu. Artinya, variabel kultur menjadi the last resort, kalau variabel lain tidak mampu menjelaskan sebuah fenomena. Alias, jika sudah mentok dan otak sudah malas berpikir, tinggal bilang: “yah, memang sudah budayanya begitu.”

Sebab kedua ia ditinggalkan adalah karena budaya politik selalu dikaitkan dengan political correctness. Artinya, budaya politik cenderung dijadikan alat untuk menyalahkan keadaan. Misalnya, bila sebuah masyarakat gagal membangun demokrasi, maka budaya dijadikan kambing hitam latar belakang gagalnya demokrasi itu.

Philips kemudian menjelaskan bahwa sejak tahun 1990-an, kajian budaya politik kembali mendapat perhatian dari para comparativists. Ada beberapa penyebabnya, diantaranya adalah mulai tersedianya data set global mengenai budaya, seperti data dari World Value Survey. Tersedianya data set ini memungkinkan budaya politik dikaji secara lebih saintifik dengan dukungan data empirik. Sehingga, kajian budaya politik tidak lagi menjadi kajian yang vague dan abstrak.

Dari ranah pembahasan akademik di atas, saya ingin membawanya ke dalam ranah praktis politik di Indonesia. Pertanyaannya: Mengapa budaya?

Dalam kesempatan ini saya menggunakan sebuah analogi: budaya adalah adalah kotak perkakas (toolbox) yang dimiliki oleh sebuah masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Jika ingin memasang paku kita menggunakan palu, jika ingin memasang sekerup kita menggunakan obeng. Semua perkakas itu ada di dalam toolbox kita. Kesatuan instrumen pemecahan masalah dalam suatu kelompok atau masyarakat inilah yang saya tempatkan sebagai budaya.

Dalam konteks politik, kita tentu menginginkan agar kotak itu berisi perkakas yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan kita. Kita ingin agar kotak itu berisi instrumen yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, kita tidak menginginkan instrumen tersebut berwujud paternalisme, kekerasan, politik uang, atau nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan dan demokrasi.

Jika kita merunut sejarah politik, kita dapat membandingkan isi kotak perkakas bangsa dalam menyelesaikan permasalahannya. Dulu, pada masa kerajaan nusantara, paternalisme, atau bahkan feodalisme, adalah perkakas yang efektif, karena hubungan pemimpin dan rakyat ditundukkan di bawah klaim-klaim irasional, seperti keturunan hingga wakil Tuhan. Di masa yang lain, kita menyaksikan koersi dan hegemoni menjadi perangkat politik yang beroperasi dalam menyelesaikan masalah politik.

Perjalanan waktu membuktikan bahwa instrumen-instrumen tersebut, dalam contoh ini saya pilih paternalisme dan kekerasan, bukan saja secara normatif absolut kedua hal tersebut buruk, karena mensubordinasikan kemanusiaan yang hakiki, namun juga terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah di dalam masyarakat.

Masalah-masalah yang dihadapi Indonesia kontemporer sudah berkembang menjadi begitu kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan perkakas-perkakas lama. Masalah keragaman bangsa kita, misalnya, tidak bisa diselesaikan dengan koersi dan kekerasan, sementara paternalism dan budaya oligarkis terbukti menghasilkan ketimpangan dan sumbatan aspirasi.

Seringkali kita terjebak dalam sikap “taken for granted” ketika berhadapan dengan budaya politik. Dalam menghadapi korupsi dan ketidakefektifan birokrasi, misalnya, dengan cepat kita menuding budaya. Persis seperti yang diuraikan Philips tentang budaya sebagai “variabel residu” ketika menjelaskan suatu fenomena politik.

Budaya, yang kita ambil dari kata dalam bahasa Sanskerta, memiliki dua elemen penting, yaitu “budi” (akal) dan “daya” (kemampuan melakukan tindakan). Jadi, bisa kita simpulkan bahwa, budaya demokrasi adalah hasil dari suatu proses dimana setiap manusia memiliki pemikiran dan kemampuan melakukan tindakan politik yang didasarkan pada penghargaan terhadap persamaan hak, kebebasan, keteraturan bersama dan keragaman.

Budaya demokrasi akan memungkinkan semua orang berkontribusi menjaga kelangsungan hidup sistem. Dalam mengkaji dan mengembangkan budaya demokrasi, kita harus memasukan unsur kearifan lokal tempat demokrasi tersebut berkembang. Kita mencatat betapa para bapak bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Natsir, Sjahrir, Tan Malaka, begitu intens mendialogkan narasi-narasi besar universal dengan kondisi dan konteks lokal. Persentuhan mereka dengan filsafat politik Barat, dan perenungan atas kondisi bangsa yang terjajah, tidak saja melahirkan gerakan nasionalisme yang bermuara perjuangan kemerdekaan, namun juga merupakan manuskrip filsafat politik yang berharga dari sisi intelektual.

Satu hal yang bisa dibaca dari berbagai studi penelusuran terminologi demokrasi adalah bahwa ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas masyarakat, maka akan semakin kompleks pula demokrasi didefinisikan.

Penelusuran lebih jauh mengenai budaya demokrasi akan membimbing kita untuk menemukan model demokrasi yang sejalan dengan cara pandang dunia dan kearifan bangsa Indonesia. Dengan demikian tidak akan ada lagi resistensi atau penolakan terhadap demokrasi, karena demokrasi dianggap sebagai satu gagasan yang berasal dari “Barat.”

Tantangan Membangun Budaya Demokrasi

Dalam pidatonya ketika membuka pertemuan World Movement for Democracy di Jakarta bulan April yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tepat memetakan bahwa politik uang dan figur kuat yang melampaui sistem dan institusi adalah tantangan terhadap demokrasi.

Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa politik uang merupakan tantangan serius demokrasi karena mempengaruhi sikap dan perilaku pemimpin atas ongkos kemaslahatan publik. Politik uang menciptakan demokrasi yang artifisial, serta mengkhianati kepercayaan publik dan nurani demokrasi itu sendiri.

Tantangan demokrasi kedua yang disampaikan oleh Presiden Yudhoyono adalah figure atau orang kuat yang melampaui sistem dan institusi. Tentu, sejarah diisi oleh orang-orang besar. Namun, ketika sistem dan institusi gagal mengimbangi kebesaran figur tersebut, atau orang tersebut tak berhasil membangun sistem, bangunan politik akan berantakan karena sistem tersebut tidak lain adalah cermin dan kepanjangan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, Presiden Yudhoyono menyimpulkan, pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu membangun sistem yang berkelanjutan.

Saya sepakat dan mendukung pernyataan Presiden Yudhoyono tersebut. Lebih jauh lagi, saya ingin menambahkan beberapa masalah yang harus kita petakan sebagai tantangan membangun budaya demokrasi.

–         Sepakat dengan Presiden Yudhoyono, politik uang saya tempatkan sebagai tantangan utama dalam membangun budaya demokrasi. Politik uang merusak budaya demokrasi dan menggerus kultur organisasi. Bahkan, politik uang akan menjerumuskan kita ke dalam pragmatisme negatif dalam bentuknya yang paling telanjang. Politik uang, yang menihilkan meritokrasi, akan mengubur semangat berprestasi.

–         Patronase merupakan bom waktu karena kepentingan dan kelangsungan hidup orang banyak ditumpukan semata kepada figur yang kuat. Tidak perlu diingkari adanya kelompok yang meraup keuntungan dari situasi paternalistik di dalam suatu kelompok atau organisasi. Masyarakat perlu diajak dan dididik untuk percaya pada sistem dan cita-cita, bukan semata-semata pada orang. Figur yang kuat harus secara sadar dilembagakan menjadi kekuatan sistem. Pada saat yang sama, figur yang besar dan kuat mesti didorong untuk membangun sistem yang mapan.

–         Kita juga masih melihat adanya semangat sub-nasionalisme yang begitu kuat. Saya beri nama “sub-nasionalisme” karena masalahnya bukan semata semangat kedaerahan sempit, fanatisme beragama, atau identitas kelompok kepentingan yang begitu kuat, namun kecenderungan untuk mengaktualkan identitas dan kepentingan entitas yang lebih kecil atas ongkos identitas dan kepentingan bangsa. Sejalan dengan perlunya membangun sistem dan meritokrasi, ke depan sudah tidak perlu lagi ada prasangka primordialitas dalam pengelolaan kehidupan politik. Siapa saja bisa jadi gubernur Jakarta, atau jadi bupati di kampung saya, Blitar, dan bukan tidak mungkin saudara kita dari Papua akan menjadi presiden Indonesia.

–         Dalam sosiologi kita mengenal berbagai jenis status yang menentukan posisi seseorang dalam suatu bagunan struktur dan interaksi sosial. Dua di antaranya adalah “ascribed status” dan “achieved status.”

Ascribed status adalah status sosial yang melekat pada seseorang karena kelahiran atau afiliasi keturunan. Status ini tidak dapat dipilih atau diraih oleh seseorang namun “terberi” oleh keadaan. Sebaliknya, achieved status adalah posisi sosial yang diperoleh melalui usaha dan kemampuan seseorang (merit).

Kedua kategori status tersebut akan terus hadir dalam masyarakat. Yang menjadi tantangan bagi budaya demokrasi adalah ketika ascribed status menjadi lebih penting dan determinan dibanding achieved status dalam masalah-masalah yang membutuhkan akuntabilitas. Lagi-lagi, ini masalah yang akan mengerdilkan meritokrasi dan kompetisi.

–         Faktor-faktor yang saya sudah sebutkan di atas menciptakan sistem dan budaya meritokrasi yang lemah. Bukan tidak mungkin orang akan mengalami disinsentif mewujudkan kemampuannya (merit) ketika yang dihargai dalam suatu kelompok adalah faktor-faktor non-meritokratis, seperti uang dan ascribed status. Masalah yang berkaitan dengan lemahnya meritokrasi

–         Tantangan terhadap budaya demokrasi yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kecenderungan “zero sum game” di dalam persaingan politik. Dalam pemikiran kalah-menang dan “winner takes all” yang hitam putih seperti itu, yang menang tidak bisa atau tidak mau menerima yang kalah; dan yang kalah tidak mampu menghormati yang menang. Yang dirugikan dari situasi ini adalah hilangnya potensi sinergi dari dua pihak yang tentu memiliki kemampuan dan sumber daya yang patut diperhitungkan.

Melihat peta pemasalahan di atas, maka saya menempatkan meritokrasi sebagai sebagai agenda terpenting dalam membangun budaya demokrasi. Meritokrasi harus dijaga dari polusi politik uang dan, sebaliknya, meritokrasi yang kokoh akan membentengi suatu organisasi dari politik uang.

Meritokrasi juga akan melahirkan sejumlah pemimpin yang kompeten setelah ditempa oleh proses dan memiliki akar dan penerimaan publik. Meritokrasi tidak akan melahirkan orang kuat yang melampaui sistem dan institusi karena pemimpin yang dihasilkan oleh sistem meritokratis adalah “primus interpares” atau “yang utama dari yang setara” sehingga check and balance, baik secara formal maupun kultural, dapat berlangsung dengan efektif.

Membangun meritokrasi membutuhkan komitmen dari semua pihak. Konflik dan kompetisi yang timbul harus bisa diserap dan diakumulasi sebagai pembelajaran bagi sistem politik itu sendiri. Meritokrasi tidak akan membunuh pemimpin, malah menjadi ladang persemaian kepemimpinan. Bahkan mampu melakukan reproduksi kepemimpinan.

* * *

Itulah rangkuman observasi dan perenungan saya yang saya bagi dalam kesempatan yang membahagiakan ini. Saya menawarkan suatu pemetaan dimana tantangan dan agenda kita ke depan adalah membangun budaya demokrasi baru sebagai prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.

Saya memilih meritokrasi sebagai pilar utama dalam membangun budaya politik. Tentu meritokrasi tidak akan menjadi satu-satunya obat bagi masalah budaya politik; juga bukan karena yang lain tidak penting, namun karena kita harus punya prioritas dan urgensi dalam melakukan perubahan.

Rakyat yang mampu untuk melakukan tindakan politik yang didasarkan pada penghargaan terhadap persamaan hak, kebebasan, keteraturan bersama dan keragaman adalah kondisi yang kita capai. Untuk menuju ke arah itu, partai politik harus berhasil memainkan peranannya sebagai sarana agregasi kepentingan publik ke dalam sistem politik dan menjadi saluran informasi.

Partai politik harus didorong untuk menyelesaikan masalah-masalah kongkrit dan lokal sesuai dengan lingkupnya. Partai politik yang terbiasa merespon masalah lokal juga akan menjadi tempat persemaian bagi tumbuhnya kepemimpinan politik yang berakar dan memiliki kualifikasi politis dan teknis.

Semua itu dibutuhkan untuk menjaga demokrasi sebagai sistem dapat tetap produktif, yaitu menghasilkan output keputusan yang memberi manfaat bagi rakyat.

Tentu akan banyak kritik dan saran terhadap tawaran saya ini dan saya bersyukur karena dengan respon dari rekan-rekan sekalian, wacana ini akan terus bergulir dan mudah-mudahan dapat memperkaya khazanah perpolitikan Indonesia. (***)

Duren Sawit, Jakarta

@anasurbaningrum

Sumber : http://www.politikana.com

Read Full Post »

Ekonomi RI Tanpa Sri Mulyani

KOMPAS : Kamis, 6 Mei 2010 | 04:32 WIB

Rhenald Kasali

Pada tahun 1961, David McClelland menulis buku terkenal yang berjudul Achieving Society. Di buku itu McClelland mengingatkan, suatu bangsa akan jatuh bila mengandalkan pemimpin-pemimpinnya (baca: menteri atau CEO) berdasarkan motif-motif afiliasi (baca: persekongkolan, kekerabatan, afiliasi politik) atau motif kekuasaan (bagi-bagi kuasa). Sebagai gantinya, bangsa-bangsa harus mulai berorientasi pada achievement (hasil/kinerja).

Riset yang dibukukan itu diterima luas di dunia dan diterapkan di negara-negara maju, mulai dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris, sampai Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sementara di Indonesia, orang- orang yang mengejar kinerja kehilangan rumah dan dibiarkan pergi. Itukah yang terjadi dengan Sri Mulyani? Bagaimana masa depan ekonomi Indonesia tanpa mereka?

Korban perubahan

Tak dapat disangkal bahwa negeri ini masih perlu banyak tokoh perubahan. Namun, perubahan selalu datang bersama sahabat-sahabatnya, yaitu resistensi, penyangkalan, dan kemarahan. Hasil yang dicapai para achiever selalu ditertawakan dan mereka diadili, dipersalahkan secara hukum, seperti yang dialami Nicolaus Copernicus di abad ke-16, Giordano Bruno (1600), dan Galilei Galileo (1633) saat memperjuangkan kebenaran.

Sebagian besar change maker diadili oleh bangsanya, dipenjarakan, dirajam, dan dibunuh, seperti Martin Luther King, Abraham Lincoln, Gandhi, dan Munir. Sementara itu di dunia ekonomi, di perusahaan-perusahaan, para pembuat perubahan dicari untuk diberhentikan, seperti yang dialami Rini Soewandi yang dianggap berhasil mengawal Astra Internasional dari krisis (1998). Ia diberhentikan secara tragis sebagai CEO oleh BPPN, padahal media masa memberikan penghargaan sebagai CEO terbaik (Kompas, 9/2/2000).

Pada tahun 2009, masalah serupa dihadapi Ari Soemarno setelah tiga tahun memimpin perubahan yang dianggap berhasil di Pertamina. Dan, tahun ini, kita menyaksikan umpatan-umpatan tidak sedap, bahkan tuntutan hukum terhadap Sri Mulyani. Padahal, di luar negeri ia dianggap sebagai menteri terbaik yang dimiliki dunia dan dalam pertimbangan saat memilihnya sebagai direktur pelaksana, Bank Dunia mengakui keberhasilannya dalam menangani krisis ekonomi, menerapkan reformasi, dan memperoleh respek dari kolega-koleganya dari berbagai penjuru dunia (www.worldbank.org).

Inilah saatnya bagi para politisi Indonesia untuk belajar menerima change maker dan achiever untuk meneruskan karya-karyanya dengan berhenti mengumpat dan mengadili apalagi mengedepankan motif-motif afiliasi dan kekuasaan. Kalau kita tidak bisa melakukannya, berhentilah menertawakan mereka. Janganlah kita menjadi sok kaya, dengan membuang baju bagus hanya karena satu benangnya terlepas lalu beranggapan seluruh jalinannya terburai.

Sebagai akademisi, sudah lama saya menyaksikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di negeri ini. Orang berdebat dengan standar yang berbeda-beda dan begitu mudah marah bila kehendaknya tidak dipenuhi. Kita lebih sering menghujat dengan ukuran-ukuran yang tidak masuk akal.

Sudah sering pula disaksikan para ahli kita lebih dihargai di luar daripada di sini. Kita pun beranggapan politisi bisa lebih dipercaya daripada lembaga-lembaga internasional yang menghendaki kinerja. Persoalan yang dihadapi Sri Mulyani Indrawati adalah sama persis dengan anak- anak Indonesia yang gagal bersekolah di sini, tetapi berhasil di luar negeri. Saya sendiri mengalaminya, betapa sulit mendapat nilai bagus di sini, sementara di luar negeri kita sangat dihargai. Kita merasa bodoh di negeri sendiri bukan karena tidak mampu, melainkan karena betapa arogannya para pemimpin.

Ekonomi ke depan

Tentu saja di Indonesia ada banyak ekonom pintar yang siap menggantikan Sri Mulyani. Namun, untuk memimpin ekonomi Indonesia, diperlukan lebih dari sekadar orang pintar. Jujur, bersih, dipercaya dunia internasional, berpikir jauh ke depan, aktif bergerak dan responsif, berani melakukan perubahan dan diterima di dalam kementerian adalah syarat yang tidak mudah dipenuhi.

Indonesia butuh lebih dari sekadar pengumbar syahwat kebencian atau orang yang sekadar pintar bicara. Selama lebih dari sepuluh tahun proses reformasi berlangsung, ekonomi Indonesia telah menjadi pertaruhan berbagai kepentingan. Ekonomi yang seharusnya dibangun dengan fondasi makro-mikro yang seimbang selalu menjadi rebutan di kalangan politisi. Demikian pula kita butuh lebih dari sekadar birokrat yang hanya menjaga sistem. Kita perlu pengambil risiko yang berani menghadapi tantangan perubahan.

Ada kesan saat ini ekonom tengah diperlakukan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Setelah dihujat sebagai neoliberal, ekonom tengah diuji untuk duduk manis di tepi ring dan membiarkan ekonomi diurus oleh para politisi. Saya tidak dapat membayangkan apa jadinya masa depan ekonomi Indonesia bila ia harus diurus oleh orang-orang yang taat pada maunya para politisi atau politisi yang berpura-pura menjadi ekonom.

Kita harus mulai menghentikan kriminalisasi terhadap para change maker agar orang-orang pintar yang punya keberanian mengawal perubahan dan memajukan perekonomian Indonesia dapat bekerja dengan tenang. Saya yakin Sri Mulyani bukan ”kabur” dari masalah. Seperti Sri Mulyani, banyak orang seperti itu yang saat ini berpikir untuk apa mengurus negara. Bukan karena mereka takut, melainkan semua berpikir, ”Untuk apa membuang-buang waktu percuma.” Ini hanya sebuah zero-sum game.

Tanpa Sri Mulyani, ekonomi Indonesia tentu akan tetap berjalan. Namun, sebuah kelumpuhan tengah terjadi karena orang- orang pintar memilih cari aman daripada memperjuangkan perubahan. Ekonomi Indonesia berjalan bak perahu kayu tanpa mesin yang mengarungi samudra luas. Tatkala kapal-kapal asing yang dilengkapi alat-alat navigasi modern menari di atas gelombang samudra dengan kekuatan pengetahuan, kita hanya mampu berputar di antara pusaran gelombang tanpa kepastian.

Sri, selamat bergabung di Bank Dunia. Tetaplah bantu negeri ini, seberapa pun perihnya cobaan yang kau alami; karena itulah hukumnya perubahan. Memang perubahan belum tentu menghasilkan pembaruan, tetapi tanpa perubahan tak akan pernah ada pembaruan.

Rhenald Kasali Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia

Read Full Post »

DIBUKA, BIRO WISATA PAJAK

Oleh : EMPI MUSLION_JB

Direktur Lembaga Kajian Menara Demokrasi

Terpana dan hanya bisa melongo, saat Kombes Susno Duaji melontarkan pernyataan ada mafia hukum penggelapan kasus pajak senilai 28 Milyar Rupiah yang dilakukan oleh seorang PNS di Dirjen Pajak Departemen Keuangan yang hanya berpangkat golongan III/a, tentunya proses penggelapan peluh keringat rakyat ini sampai vonis bebas yang diterima oleh Gayus Tambunan dilakukan secara bergerombolan dengan pelaku lainnya pada berbagai institusi yang sekarang sudah masuk ke ranah KPK.

Syahdan, teringat sejak berpuluh tahun yang lalu sampai tiba masa pencerahan di era reformasi ini katanya, dikampung saya nun jauh disana dipelosok lembah bukit barisan, betapa orang tua, sanak famili, handai tolan, tetangga dan warga kampung saya, tak pernah lelah dan membantah begitu patuh dan taatnya mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Bagi yang tidak memiliki uang tunai, mereka rela menggaransikan tanaman ataupun hewan yang mereka miliki, seperti pohon pisang, pohon pepaya, ayam ataupun telur itik ke petugas pemungut PBB. Begitu juga dengan sang penagih PBB biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah desa dan pegawai kantor camat, saya melihat dan bahkan pernah ikut sebagai pelaku pemungutan PBB ini sendiri, bagaimana mereka keliling kampung sejak pagi sampai malam buta, berkoar koar di mimbar mesjid, berbaur ditengah sawah mensosialisasikan betapa pentingnya pajak bagi pembangunan, keadaan ini saya yakin bukan hanya terjadi di kampung saya nan jauh dari hiruk pikuk Ibu Kota tempat si Gayus Tambunan bekerja di ruang yang pengab udara tapi nyaman bak di sorga,  keadaan ini sepertinya hampir merata diseluruh pelosok ibu pertiwi.

Jika saja GT nantinya dapat terjaring hidup hidup, yang katanya sekarang lagi membuka biro pajak di Singapura sana, ingin sekali saya mengajaknya berwisata kekampung saya itu, melihat panorama alam Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, melihat masyarakatnya yang ramah tamah saking ramahnya tak pernah bertanya untuk apa pajak kami digunakan, melihat hamparan bumi dan bangunan yang walau masih banyak bangunan seperti tempat tinggal si GT dimasa kecil di ujung kota Jakarta – Warakas sana. Ingin saya membawanya naik motor ojek biarpun berbecek-becek mengelilingi desa demi desa, kemudian istirahat dan membuka sepatu buatan Italianya untuk mendaki bukit menyusuri rawa rawa sekedar merasakan betapa nikmat dan indahnya perjalanan wisata menagih pajak kependuduk, mudah mudahan penduduknya beriba hati menyerahkan koin koin tabungannya demi membangun Indonesia tercinta ini katanya, mudah mudahan pula koin itu dapat terkumpul dalam beberapa hari, kemudian di bawa ke Jakarta.

Sepeninggal tuan GT dari wisata menagih pajak di lorong lorong kampung saya, saya akan mensosialisakan kembali ke warga kampung saya bahwa tuan GT akan kembali ke kampung kita dengan membawa penerangan listrik, jalan desa, pupuk murah, biaya berobat murah, dan embel embel subsidi lainnya, semoga harapan warga kampung saya itu menjadi ingatan GT saat mengangkat Blackberry di mobil BMW versi terkini di garase rumahnya di bilangan Kelapa Gading yang nilainya jika dikalikan dengan penduduk desa yang kena wajib PBB separuh penduduk bumi Indonesia ini, saat mengkalkulasikan penerimaan pajak negara dari ruang kantornya, semoga tuan GT menganalisanya dengan sangat teliti sehingga  tidak ada yang tercecer dari kantong jas parlentenya.

Jika wisata pajak ini mendapat apresiasi oleh tuan GT, dan saya telah yakin terlebih dahulu, tuan GT pasti menikmati dan menggandrungi perjalanan wisata pajak ini, betapa tidak ternyata tuan GT merasakan dan meyakini bahwa tanah Indonesia itu memang subur dan kaya raya dengan aneka hasil buminya, sehingga dari perjalanan wisata pajak ini tuan GT dapat mengoleksi berbagai berlian, emas dan batu permata mutu manikam nusantara yang menjadi oleh oleh penawar senyum istrinya yang ditinggalkan beberapa hari.

Melihat kebahagiaan tujuh turunan tuan GT dari perjalanan wisata pajak ini, selanjutnya terbetik pula keinginan saya untuk mempromosikan wisata ini keinstansi tuan GT lebih jauh, semoga saja tuan GT bisa mengajak Kombes Susno Duadji atau yang mirip kesadarannnya dengan Beliau ntuk menawarkan ke teman teman tuan GT lainnya yang berprofesi lebih juah sama dengan tuan GT. Akan saya adakan biro perjalan khusus melebihi kemewahan wisata ke Singapura yang dilakukan tuan GT saat ini, mereka akan saya ajak menyaksikan betapa eksotisnya Indonesia, yang koteka saja bisa menjadi aksesoris pakaian mewah manusia, perahu kecil saja bisa dijadikan rumah tinggal istimewa di luas samudera, akan saya ajak menyaksikan keluhuran bangsa ini menjaga alam nenek moyangnya, betapa alang alang, jerami padi, daun rumbia masih banyak menghiasi rumah rumah penduduk yang tanahnya tetap dikenai pajak bumi.  Walau akhirnya mereka sendiri yang terkena dampak globalwarning terbesarnya.

Penat berwisata menyusuri keajaiban Indonesia, saya akan menawarkan ke tuan GT dan rekan rekannya, bagaimana seandainya biro wisata pajak saya supaya semakin diminati oleh rekan rekan tuan GT yang ilmu akuntansi dan matematikanya yang tak sembarangan orang bisa mendapatkannya, maka akan saya usulkan membuat reklame reklame pajak di sudut sudut desa dengan kata kata, « hari gini nggak bayar pajak, apa kata dunia ? » « Orang bijak taat bayar bajak », supaya warga kampung saya memahami makna iklan iklan tersebut yang kadangkala masih banyak diantara mereka yang berhuruf buta, maka akan saya buat saja  sebuah reklame dengan lukisan elok alam Indonesia yang dialiri air sungai nan jernih, berhulukan air mata darah warga kampung saya Indonesia pusaka mengalir menuju muara laut di Kelapa Gading sana atau ke muara Gading Gading yang tak berkelapa lainnya, mengalirlah terus kau ku gerus…

Read Full Post »

Older Posts »