Feeds:
Pos
Komentar

Adat

Memandang masyarakat adat, kita bak melakoni ceritera malin kundang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Sebagaimana yang kita mahfumi dan ketahui bersama bahwasanya masyarakat adat telah berabad-abad ada di bumi nusantara, dia telah dulu ada sebagai masyarakat maupun organisasi yang dibentuk oleh nenek moyang kita mungkin walau dalam bentuk yang sederhana secara struktur tetapi secara filosofis dan hakikatnya jauh lebih besar dan bermartabat dibanding saat ini.

Jika kita renungi lebih khusyuk, sebenarnya kita semua anak bangsa yang hidup dibawah bendera Negara Indonesia adalah anak-anak adat yang bergelimang dosa, boleh dikatakan saat ini kita seluruh anak Indonesia sebagai seorang Malinkundang, anak yang durhaka terhadap orang tua dan moyangnya, karena memang orang tuanya secara ilmu pengetahuan modern jauh tertinggal dibanding sang anak yang telah melanglang buana keberbagai belahan dunia untuk mendapatkan pencerahan pengetahuan. Tetapi sayang akibat pengetahuan dan kekayaan materi yang dimiliki sang anak sehingga lupa mengembalikan harkat dan nilai-nilai luhur kehidupan yang dia tinggalkan ditanah leluhurnya. Dia lupa dia diizinkan merantau oleh orangtuanya tidak lain karena negerinya dijajah oleh bangsa asing yang memporakporandakan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang dibangun oleh moyangnya.

Namun sayang sang anak setelah mampu mengusir sang penjajah dan kembali ketanah luhurnya untuk menegakkan bendera yang bernama Indonesia lupa mengembalikan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berlaku ditanah leluhurnya tersebut. Walau secara fisik dia mengutuk dan telah mampu mengusir sang penjajah tetapi ambigunya nilai-nilai yang ada pada sang penjajah juga dipraktekkannya kembali ketanah leluhurnya, sehingga sanak saudara kampung halamannya yang banyak terbelakang sama saja merasakan dalam alam penjajahan. Cuma sekarang dijajah oleh anak atau saudara sendiri.

Secara bernegara dan berbangsa Indonesia kita bersyukur sekali kita sudah bisa lepas dari penjajahan kolonial. Tetapi sesungguhnya dalam konteks negara Indonesia kita juga harus berterimakasih kepada sang penjajah, mungkin jika tidak ada penjajahan di bumi garis khatulistiwa ini mustahil kiranya ada negara Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia ada karena disebabkan oleh dua faktor yakni faktor munculnya semangat dan kesadaran oleh para pahlawan kusuma bangsa yang memompa semangat pergerakan kemerdekaan dan faktor merasa senasip sepenanggungan akibat penjajahan yang dilakukan oleh kolonial terhadap bumi leluhur. Bisa jadi jika tidak ada penjajahan tidak akan ada yang namanya Indonesia, yang ada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang berkembang dan menjelma menjadi republik atau negara-negara sendiri di kepulauan nusantara ini.

Namun sebagai kesatuan masyarakat adat yang dahulunya merupakan republik republik mini, kemerdekaan dan keberadaan Negara Indonesia dengan realita dan fakta kemelaratan dan kemiskinan yang terus mendera sampai saat ini, bisa jadi ini juga merupakan laknat dan mengutuk akan keberadaanya, karena sama saja keberadaan Negara Indonesia hanya perpanjangan dari penjajahan para kolonial. Cuma saja suasana bathin dan praktek penjajahannya tidak separah cara kolonial yang menghisap habis dan mengadu domba antar sesama.

Jika kolonial Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang yang pernah masuk ke nusantara, memang adalah orang dan bangsa asing dan tidak ada keterikatan secara batin dan genealogis sedikitpun, murni dirasakan sebuah penjajahan. Namun negara Indonesia saat ini yang menjajah adalah anak kandung sendiri, yang kita sendiri tidak tahu apakah ini faktor ketidaktahuan atau memang lupa terhadap asal usulnya sendiri, atau mental keserakahan, kemunafikan dan moral hazard sehingga bagi kesatuan masyarakat adat, secara hakiki sama saja lepas dari kandang buaya masuk ke kandang harimau.

Fakta sejarah telah mencatat dan menunjukkan betapa masyarakat adat, yang salah satu contoh organisasi pemerintahannya berupa desa selalu menjadi subordinasi, dikooptasi dan selalu menjadi objek penderita dari sang penguasa dan penjajah atau struktur supradesa yang lebih besar, kemerdekaan hakiki masyarakat desa dengan pemimpin dan komunitasnya dimanipulasi dan di jarah. Hal ini selalu berlanjut sejak zaman kerajaan, zaman kolonial, orde lama , orde baru dan berlangsung sampai era orde reformasi saat ini. Desa selalu menjadi lipstick, pemanis singgasana kekuasaan untuk selalu mempesonakan wajah kekuasaanya terhadap rakyat untuk diperjuangkan.

Fakta empirik ini dapat dilihat dalam Karya monumental Denys Lombard (1996) menggambarkan secara gamblang bagaimana kerajaan-kerajaan konsentris di zaman prakolonial melakukan penundukkan dan penaklukan terhadap Desa-desa di bumi Jawa, yang waktu itu masih disebut sima. Karya Frans Husken (1998) memberikan kisah berkelanjutan tentang kapitalisasi, eksploitasi dan diferensiasi sosial di Desa sejak masa kolonial. Karya Hans Antlov (1986), dengan tema “negara dalam Desa”, menggambarkan dengan jelas bagaimana sentralisme dan otoriarianisme negara bekerja di aras lokal. Karya Yando Zakaria, Abih Tandeh (2000), menunjukkan penghabisan dan penindasan negara terhadap masyarakat Desa di zaman Orde Baru. Sampai orde terkini saat ini dibahwa Presiden Joko Widodo, yang mana hal pengurusan dan pengaturan Desa secara struktur dinaikkan derajatnya kelevel sebuah kementerian yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tetapi apakah secara substantif dan kualititatif akan menjadi solusi terbaik untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan ? Kita lihat bersama…

Foto : Alam nan asri, Dok.Pribadi.

Chairil anwar
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda.
Yang tinggal tulang diliputi debu Kenang, kenanglah kami
Kami sudah coba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa
Kami sudah beri kami punya jiwa
Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa
Kami cuma tulang-tulang berserakan
Hari ini 5 Oktober 2015, walau secara gradual dan seremonial tanggal ini setiap tahun selalu diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (dulu diperingati dengan sebutan hari ABRI). Sesungguhnya secara hakikat hari ini bukan hanya sekedar hari ulang tahun TNI. Hari ini harusnya secara berbangsa dan bernegara, kita yang hidup dan bernafas di bumi Indonesia, hari ini adalah hari anak bangsa Indonesia semuanya, menikmati kebebasan udara merdeka dari perjuangan para syuhada kusuma bangsa.
Jika kita buka buku sejarah, kita baca lembar perlembar bagaimana dahulunya para pahlawan bangsa ini mengusir penjajahan dari muka bumi, saat itu tidak ada yang namanya tentara, polisi, birokrat, politisi, pengusaha, selebriti, wartawan, petani, nelayan atau apapun namanya. Dahulu pahlawan kusuma bangsa tidak ada yang tersegmentasi oleh profesi ataupun ideologi apapun, mereka bergerak dari segala unsur, mengangkat bambu runcing, rencong, keris, pedang dan belati dengan satu tujuan bagaimana tanah nan kaya raya ini menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya anak cucu mereka lepas dari intimidasi dan cengkraman bangsa asing.
Kita baca bagaimana zaman kolonial Belanda dengan kerja rodi, tanam paksa, dan politik adu domba devide et impera, bagaimana kejamnya Jepang dengan romusha dan jugun ianfunya. Bagaimana anak negeri ini dieksploitasi tenaga dan tubuhnya membangun infrastruktur untuk keperluan penjajah, ada yang dirantai kakinya, ada yang tubuhnya tinggal tulang-belulang dan banyak yang mati ditengah kejamnya bangsa penjajah.
Kini 70 tahun sudah berlalu, masa kelam itu sudah tinggal catatan sejarah, kita hidup dari tanah yang penuh cucuran darah yang diperjuangkan oleh nenek kakek moyang pendahulu kita. Hari ini 5 Oktober yang diperingati sebagai hari Tentara Nasional Indonesia. Selayaknyan kita bertafakur, berdoa dan berintrospeksi diri, sudah sejauhmana kita dapat menghormati, menghargai dan berbuat yang terbaik bagi Ibu pertiwi.
Marilah kita bersama bergandeng tangan, buang jauh keserakahan untuk kepentingan pribadi dan golongan, apalagi untuk kepentingan kekuasaan. Marilah kita bersama membangun negeri berlandaskan ketauladanan, kearifan, kenegarawanan demi tanah perjuangan dan titipan pahlawan kusuma bangsa.
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan
Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan
Atau tidak untuk apa-apa
Kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi berkata
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kenang-kenanglah kami
(Penggalan Puisi Chairil Anwar “Kerawang dan Bekasi”)
Foto : Dok.Pribadi

gedung mpr

Dalam beberapa bulan belakangan ini, bangsa Indonesia disibukkan dengan bencana kebakaran hutan dan polusi udara berupa asap yang sangat tebal, yang terjadi di dua pulau terbesar Indonesia, Sumatera dan Kalimantan. Dampak polusi udara tidak hanya membawa bencana bagi Indonesia tetapi juga merambat kenegara tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada tahun ini saja, tetapi sudah seperti menjadi agenda rutin yang setiap tahun selalu berulang.

Bencana kebakaran hutan dan polusi udara ini dalam konteks sosio-politik, merupakan bencana lintas kawasan dan lintas daerah. Selayaknya penanganan bencana ini juga ditanggulangi secara lintas sektor dan lintas lembaga baik pusat maupun daerah.
Dalam konteks institusi penanganan bencana ini, karena sudah terjadi antar propinsi dan bahkan sudah antar negara. Penulis ingin mengaitkannya dengan keberadaan lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Sepatutnya DPD RI ikut berperan serta dan mengambil inisiatif konstruktif dan ikut bersama sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan bahkan sewajarnya melakukan komunikasi dan aliansi solutif dengan negara tetangga, karena domainnya juga berkaitan dengan bencana antar daerah perbatasan.

Peran serta DPD RI memiliki landasan juridis yang sangat kuat, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, dimana DPD RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam ranah otonomi daerah (otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama).

Disamping itu yang tak kalah pentingnya DPD RI juga memiliki fungsi sosio-representatif dalam kerangka perwakilan daerah (pasal 248 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang berbunyi “fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah”).

Dalam mengimplementasikan dan mengkongritkan peran serta dan tanggungjawab DPD RI sebagai lembaga representasi daerah dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan asap ini, dapat saja dikerjakan dalam bentuk membuat tim ad-hoc DPD RI, bisa berbentuk task force bencana, seperti Tim Kerja DPD RI yang sudah familiar dalam pelaksanaan tugas DPD RI selama ini.

Sehingga penanganan bencana kebakaran hutan dan asap ini tidak sebatas seremonial formalitas semata, meninjau kelapangan sambil membawa ucapan simpati, setelah itu tetap saja yang kalang kabut menanggulangi bencana ini pada jajaran Pemda, TNI dan Polri serta segenap masyarakat daerah yang menanggulangi bencana ditengah galaunya mereka menikmati asap yang masuk kerongga dada.

Task force bencana DPD RI bisa saja dibentuk lintas personil dari berbagai lembaga/unsur yang memiliki kompetensi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah atau unsur profesional. Tugas dan kerja task force bencana ini bisa saja dirumuskan secara tekhnis, seperti bertugas mengerakkan kekuatan dan bantuan semua propinsi di Indonesia untuk membantu penanggulangan bencana hutan dan polusi asap.

Melakukan advokasi terhadap masyarakat yang terkena bencana dan membantu masyarakat daerah keluar dari kesulitan akibat bencana. Melakukan investigasi bersama pemerintah dan menuntut kalangan korporasi yang terbukti bersalah untuk bertanggungjawab dan mengganti kerugian masyarakat daerah akibat bencana.

Selain itu yang tak kalah penting, meminta segenap perusahaan yang ada di Indonesia yang selama ini telah menikmati empuknya sumber daya alam masyarakat daerah yang telah mereka nikmati kekayaannya atas eksploitasi dan ekplorasi yang telah mereka lakukan, untuk ikut bersama-sama membantu penanggulangan bencana kebakaran hutan ini, baik berupa bantuan materi, personil, peralatan, tekhnis maupun edukatif.

Disamping itu, peran DPD RI juga bisa melakukan koordinasi dan diplomasi dengan negara tetangga dilingkungan ASEAN untuk memberikan pengertian sekaligus meminta bersama-sama menanggulangi bencana ini.

Tentu task force bencana ini betul-betul dilakukan secara serius, terkoordinasi dan terintegrasi secara sistematis dan dikerjakan secara komprehensif sampai bencana betul-betul dapat tertanggulangi dengan cepat dan tuntas, kemudian dilanjutkan dengan investigasi dan membuat peta jalan asap untuk antisipasi dimasa mendatang.

Semoga…

gedung mpr

Oleh : Empi Muslion

Hari ini 1 Oktober 2015 yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, dalam sejarah ketatanegaraan kita terutama dalam sistem lembaga perwakilan Indonesia, pasca era reformasi juga memiliki catatan sejarah tersendiri, yakni lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang hari ini genap 11 tahun usianya. Bertepatan dengan 11 tahun DPD RI, penulis ingin memberikan secuil catatan tersendiri sebagai kado terindah dalam merefleksikan makna keberadaan DPD RI.

Banyak hal sebenarnya yang dapat dicatat sebagai sebuah kaleidoskop perjalanan lembaga ini. Baik eksistensi dan perjuangannya dalam menentukan jenis kelamin dan makna kehadirannya bagi Ibu Pertiwi, sisi perjuangan dan tujuan anggotanya untuk menjadi seorang wakil daerah, sisi fungsi legislasi yang telah dilakukannya, sisi memperjuangkan daerah dan masyarakatnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Sisi edukasi, advokasi, empowerment dan enlightemen yang dilakukan oleh anggota DPD RI bagi konstituennya. Sisi manajemen, struktur, cultur dan ketatalaksanaan organisasinya, sisi kepemimpinan DPD RI, sisi hubungan lembaga DPD RI dengan lembaga negara lainnya, dan sisi-sisi lainnya yang bisa disorot dari berbagai dimensi.

Kesempatan ini penulis hanya ingin merefleksikan 11 tahun kehadiran DPD RI berkaitan dengan 7 hari menjelang hari jadi DPD RI yang ke 11 hari ini, dimana Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan berkaitan perjuangan uji materi yang dilakukan oleh DPD RI.

Dalam amar ketetapan dan putusan MK yang bersifat final dan mengikat, salah satu frasenya MK menyatakan “bahwa DPD RI tidak memiliki relevansinya sama sekali untuk ikut membahas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama bersama DPR dan Presiden, DPD RI hanya sebatas memberikan pertimbangan, karena UUD 1945 sengaja membedakan antara pertimbangan dengan persetujuan.”

Begitupun dengan sistem perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia, MK menegaskan “bahwa Indonesia tidak menganut sistem bikameral sesuai dengan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan. Lembaga perwakilan di Indonesia menurut UUD 1945, juga tidak mengenal majelis tinggi dan majelis rendah. Baik DPR maupun DPD adalah lembaga perwakilan yang tugas, wewenang, dan fungsinya telah ditentukan dalam UUD 1945. DPR merupakan representasi perwakilan rakyat, sedangkan DPD adalah representasi perwakilan daerah.”

Berkaitan dengan aspek kesenatan dan istilah senator yang dilekatkan oleh anggota DPD RI selama ini, MK menyatakan bahwa “secara historis, DPD tidak pernah dirancang dan diniatkan sebagai senat seperti misalnya yang dikenal di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, anggota DPD bukanlah senator. Tugas, wewenang dan fungsi DPD sama sekali berbeda dengan tugas, wewenang, dan fungsi senat dalam lembaga perwakilan yang merupakan model bikameral.”

MK bahkan menambahkan amar putusannya dengan mereview kembali jejak kehadiran DPD RI, yang menyatakan “secara historis, kelahiran DPD adalah perluasan tugas, wewenang, dan fungsi utusan daerah yang dikenal pada masa sebelum dilakukan perubahan UUD 1945. Karena itu, namanya sempat diusulkan sebagai Dewan Utusan Daerah. Semangat yang melandasi pembentukan DPD adalah semangat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan cara memberikan kewenangan kepada wakil-wakil daerah (anggota DPD) untuk turut ambil bagian dalam pengambilan putusan politik tertentu sepanjang berkenaan dengan daerah.”

Membaca amar putusan MK ini, sontak penulis sangat kaget sekaligus meyakinkan diri penulis terhadap apa yang pernah penulis kaji sebelum ini, tentu tanpa ada pretensi dan kepentingan subjektif apapun. Pemikiran penulis murni untuk nusa dan bangsa. Murni untuk sumbangsih pemikiran dalam tataran keinginan untuk melihat kemarwahan dan kebesaran peradaban negara sesuai cita-cita founding father.

Kiranya putusan MK sejalan dengan aliran pemikiran penulis yang pernah penulis tulis dua tahun nan lalu, yang penulis beri judul “Inkonsistensi dan Format Ulang DPD RI’ berikut penulis nukilkan kembali catatannya disini;

Pasca tragedi kehancuran wibawa Mahkamah Konstitusi didepan mata masyarakat, marak kembali wacana untuk amandemen konstitusi, karena dianggap aturan yang mengatur MK masih banyak celah yang lemah sehingga sulit untuk menjauhkannya dari pengaruh kepentingan dan kekuasaan.

Tapi sebenarnya jauh sebelum terjadi tragedi di tubuh MK, nun disudut senayan tepatnya di DPD RI, para anggotanya sudah penat berkoar untuk meninjau kembali konstitusi dengan mengajukan amandemen komprehensif terhadap UUD 1945. Tapi apa nyana, suara-suara itu hanya lewat tersapu angin lalu, gayung tak bersambut. Akibat ulah Akil Mochtar, beberapa kalangan dan kaum cendikia seolah terjaga dari tidurnya, karena itulah saat ini wacana amandemen marak kembali dihembuskan.

Sehubungan dengan wacana amandemen terhadap pondasi dasar dan traktat perjanjian hidup anak bangsa nusantara untuk berkomitmen hidup bersama dalam keranda NKRI, bersama ini saya mencoba melihat satu unsur kelembagaan yang ada dalam konstitusi tertinggi UUD 1945 yang telah diamandemen yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang lahir sebagai jabang reformasi.

Dari beberapa catatan realitas sejarah lahirnya DPD RI, saya menangkap ada beberapa inkonsistensi keberadaan lembaga DPD RI saat ini dengan gagasan dan sejarah awal konsep ideal kelahiran negara ini, diantaranya :

1. Inkonsistensi Historis, Filosofis dan Bentuk Negara

Saat ini, sering kita mendengar anggota DPD RI yang secara implisit mengistilahkan diri dengan sebutan senator. Saya melihat keberadaan anggota DPD RI sebenarnya tidaklah konsisten dengan kondisi realitas perjalanan bangsa Indonesia dalam berketatanegaraan dalam bingkai NKRI.

Dari pengalaman perjalanan sejarah, bangsa Indonesia memang pernah memiliki Senat dalam sistem ketatanegaraannya, tetapi senat yang dimaksud dalam UUD RIS 1949-1950, filosofi semangat dan rohnya tidaklah sama dengan DPD RI saat ini. Senat dimasa UUD RIS 1949-1950 itu muncul karena konsekuensi logis dan konsisten dengan bentuk negara kita yang federasi bukan kesatuan. Setelah kembali ke UUD 1945 maka senat ditiadakan, perwakilan daerah kembali ditampung dalam representasi di MPR RI yakni dengan sebutan Utusan Daerah.

Dalam perdebatan ilmiah ketatanegaraan, sering juga kita membandingkan konsep bikameralisme yang mau kita anut dengan konsep negara lain. Ini boleh dan sah-sah saja untuk sebuah komparasi konsep. Tetapi yang harus diingat kita jangan terjebak sebatas membandingkan bentuk negara dan model parlemennya. Kita kadang terlalu gampang menjustifikasi untuk pembenaran penguatan bikameralisme di Indonesia dengan membandingkan bahwa banyak negara yang bentuk negaranya kesatuan tetapi menganut model parlemen bikameral, seperti Prancis, Belanda, Jepang, Afrika Selatan, Mesir, Maroko, Thailand, Filiphina, Kazakhastan, Mauritinia, Yordania, Aljazair dan sebagainya.

Menurut saya tidaklah bisa semudah itu kita membandingkannya, karena historis kelahiran sebuah negara, struktur, kultur, tradisi, sosiologis, anthropologis, psikologis, ethnographis, sistem dan iklim politik, geopolitik dan berbagai pendekatan lainnya sangat jauh berbeda. Kita selama ini hanya melihat dari sisi ketatanegaraan saja, tetapi jarang melihat sebuah sistem secara komprehensif dari berbagai sudut pandang elemen yang mempengaruhinya.

Pertanyaannya bukan karena bentuk negara apakah Kesatuan atau Federal sistem bikameral diterapkan, karena tidak ada langgam, teori dan praktek yang an sich untuk konsep bikameralisme ini. Tapi yang perlu kita kaji lebih jauh adalah apakah keterwakilan suara daerah sudah mempresentasikan segenap elemen dan unsur yang ada di setiap daerah. Selain itu apakah unsur perwakilan daerah itu harus ditampung dalam sebuah desain kelembagaan setara dengan DPR RI atau cukup ditampung dalam MPR RI seperti konstitusi sebelum diamandemen, karena desain kelembagaan harusnya manifestasi dari filosofi, nilai dan semangat yang hidup disuatu negara.

Dalam sejarah pembentukannya, para founding father kita merancang lembaga legislatif di negara Indonesia ini yang termaktub dalam UUD 1945, menggali dan mengkajinya berdasarkan filosofi, nilai dan semangat yang hidup dan tumbuh di nusantara ini, yakni filosofi Musyawarah, Gotong Royong dan Perwakilan. Karena itu warna warni perbedaan tersebut ditampung dalam badan perwakilan yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, adapun secara garis besarnya unsur keanekaragaman itu adalah representasi politik, representasi wilayah dan representasi golongan dan profesi.

Karena itu dalam MPR ada yang namanya DPR sebagai perwakilan politik, Utusan Daerah sebagai perwakilan wilayah dan Utusan Golongan sebagai perwakilan golongan dan profesi. Namun dalam perkembangannya, akibat euphoria reformasi yang terlalu lupa diri, kita mereduksi filosofi ini, semangat gotong royong, kekeluargaan dan musyawarah kita rombak menjadi semangat individual dan dikotomis. Karena itulah desain keparlemenan kita menjadi polos dan lugas yakni terdiri atas DPR RI dan DPD RI.

2. Inkonsistensi representasi

Dikutip pernyataan jimly (2007;156) bahwa prinsip yang dianut dalam UUD 1945 “semua harus terwakili” yakni dengan melembagakan ketiga prinsip perwakilan ; perwakilan politik (political representation, perwakilan teritorial (territorial representation) atau perwakilan daerah (regional representation) dan perwakilan fungsional (functional representation) yang sama-sama tercermin dalam keanggotaan MPR-RI.

Menjadi sebuah pertanyaan kemana perginya prinsip keterwakilan fungsional di MPR RI yang selama ini dipresentasikan oleh utusan golongan di MPR RI pasca amandemen UUD 1945 ? berarti kemunculan DPD RI adalah diskriminasi yuridis terhadap realitas representasi golongan yang sesungguhnya berkembang ditengah masyarakat, seperti tidak terakomodasi dan terpresentasikannya golongan adat, golongan agama, golongan profesi, golongan organisasi massa dan lainnya yang amat banyak membentuk sistem sosial ditengah kehidupan bangsa Indonesia.

Saat ini tidak benar lagi dan merupakan sebuah inkonsistensi, jika ada argument dan justifikasi yang menyatakan bahwa DPD RI merupakan representasi perwakilan ruang berupa daerah/territorial, dan DPR RI mempresentasikan rakyat pada umumnya dengan orientasi nasional. Realitasnya saat ini, dalam syaratnya untuk rekrutmen menjadi anggota DPR dan DPD adalah sama, semua serba normatif tidak ada syarat substanstif dan afirmatif yang jelas membedakan rekrutmen lewat parpol untuk representasi politik dan rekrutmen untuk mendapatkan representasi territorial, apalagi anggota DPD boleh dari partai politik bahkan menjadi pengurus partai politik. Sehingga antara anggota DPD RI dan DPR RI tidak ada bedanya secara representasi.

3. Inkonsistensi Independensi

Salah satu unsur pembeda DPD RI dengan DPR RI adalah sisi kenetralannya dalam politik, tetapi sekarang malah anggota DPD RI bisa dari partai politik dan menjadi pengurus partai politik.Hal ini terjadi akibat perubahan dalam Pasal 63 huruf (b) UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bahwa “syarat menjadi calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya empat tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.” Namun dalam UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu sayarat ini tidak ada lagi dan menyatakan bahwa “pengurus partai politik boleh menjadi anggota DPD.” Ambigunya jika bagi PNS, TNI, Anggota kepolisian, pengurus pada BUMN harus mundur dari profesi dan status kepegawaiannya dan tidak dapat ditarik kembali.

Saat ini banyak anggota DPD RI yang berasal dari partai politik. Hal ini menyebabkan independensi perwakilan dan kenetralan anggota DPD RI yang dari parpol untuk menyuarakan aspirasi masyarakat legitimasinya patut dipertanyakan. Dimana unsur perwakilan territorialnya ? bukankah ini lebih kepada perwakilan titipan partai di DPD RI untuk membagi bagi kursi dalam pemilu ? mengakibatkan hilangnya semangat independensi keberadaan DPD RI dari independensi menjadi partisan partai politik.

4. Inkonsistensi Ilmiah

Munculnya lembaga DPD RI tidak terlepas dari kepentingan partai politik dan lahir secara kompromistik dengan cara lobi-lobi, bukan didasari atas kajian ilmaih dan penggalian filosofistik sosilogis dan cultural bangsa Indonesia. Ini bisa disebut pengingkaran ilmiah dalam pembuatan sebuah regulasi. Sebagaimana yang kita ketahui, saat pembentukan DPD RI terjadi deadlock akibat Fraksi Utusan Golongan tidak menerima dihapus dari MPR RI, begitupun perdebatan tentang kewenangan dan status Dewan Perwakilan Daerah muncul dikalangan fraksi di MPR, sebagian ada yang mendukung jika DPD diberi status sama halnya dengan DPR yakni sebagai lembaga legislatif.

Fraksi PDIP saat itu menolak jika status DPD disamakan dengan DPR, sedangkan Fraksi Partai Golkar justru meminta kedua-duanya mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan yang sama. Kemudian Fraksi PPP lah yang muncul sebagai hakim penghulu untuk menengahi diantara keduanya, dimana DPD tetap diberi kewenangan legislasi, hanya saja bersifat terbatas. Melalui kompromi yang dilakukan diantara ketiga fraksi tersebut, akhirnya sepakat bahwa DPD diberi kewenangan terbatas dalam bidang legislasi seperti yang berlaku sekarang ini, bak singa ompong yang tak bergigi.

Format Ulang DPD RI

Bagaimanapun negara ini tidak bisa menampik keberadaan dan eksistensi keberadaan representasi wilayah dan golongan di Negara ini, jauh sejak zaman kerajaan sampai saat pembentukan Indonesia Merdeka dan sampai saat ini, figurasi kemajemukan Indonesia tetap diakomodasi dalam konstitusi. Karena itu menghilangkan representasi perwakilan daerah dan perwakilan golongan dalam konstitusi juga bukanlah sebuah solusi dan kebijakan terbaik bagi bangsa ini.

Cuma yang perlu diperbaiki kedepannya, menurut saya pertama adalah pola rekrutmen calon anggota perwakilan wilayah/daerah yang betul-betul mewakili representasi wilayahnya, tokoh tokohnya haruslah orang yang benar-benar menjadi panutan dan disegani yang memiliki kapasitas, kapabilias dan aksestabilitas yang tinggi di daerahnya, karena itu pola rekrutmennya harus ada syarat yang ketat dan adaaffirmative action, sehingga syarat yang bisa menjadi perwakilan daerah tidak bisa diberlakukan secara umum begitu saja.

Tokoh yang bisa mendaftar adalah yang betul-betul netral dan independensi, tidak terafiliasi dengan partai politik, mengenal dan pernah tinggal didaerahnya selama sekian tahun, dan berbagai syarat yang memenuhi unsur kompetensi dan integritas lainnya.

Kedua, dalam lembaga perwakilan daerah ada perimbangan unsur representasi perwakilan wilayah dan representasi golongan profesi. Selama ini kita lihat filosofi keberadaan DPD RI cenderung hanya mewakili ruang atau kewilayahan saja dalam arti mewakili secara fisik, sedangkan elemen-elemen yang ada dalam ruang tersebut yang merupakan subjek dan roh utamanya tidak tersentuh sama sekali.

Karena itu perlu diakomodasi perwakilan-perwakilan golongan dan profesi seperti golongan adat, golongan agama, golongan masyarakat perbatasan, golongan masyarakat pesisir, golongan lansia, ormas dan sebagainya begitupun perwakilan profesi seperti buruh, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Advokat, Dokter, Petani, dan sebagainya.Karena filosofi, nilai dan semangat awal founding father membentuk lembaga perwakilan rakyat tertinggi bagi Negara ini yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah filosofi keterwakilan berbagai unsur yang ada di negara ini, sebagai perekat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang saat ini tugas, fungsi dan kewenangannya semakin terdegradasi.

Ketiga, dari perbaikan pola rekrutmen diatas, kemudian bentuk dan kewenangan lembaganya perlu ditata kembali, karena saat ini lembaga legislatif kita serba tidak menentu apakah satu kamar, dua kamar atau tiga kamar. Sebenarnya bukan hanya DPD RI yang dipertanyakan keberadaannya apakah badan legislataif atau bukan, karena memang tidak ada hak legislasi kongrit dan hak sebagai legislator lainnya yang dimiliki DPD RI. MPR pun juga perlu dipertanyakan dalam kondisinya saat ini, apakah parlemen atau bukan. Nantinya diharapkan, desain kelembagaan betul-betul dikaji secara jernih dan komprehensif, seperti apakah nanti MPR menjadi joint session saja tanpa ada lembaga permanennya, apakah lembaga yang mempresentasikan perwakilan wilayah dan golongan ini menjadi badan tersendiri dengan seperangkat kewenangan mutlak yang dimilikinya atau sebuah badan yang berdiri dibawah naungan MPR RI.

Semuanya harus matang dikaji kembali, lepas dari segala kepentingan politik yang menungganginya. Semoga jika memang kembali para cendikia dan tokoh-tokoh bangsa ini melakukan amandemen terhadap UUD 1945, diharapkan betul-betul lahir dari kejernihan hati dan keluar dari hasil kebersihan metodologi penelitian ilmiah yang betul-betul dikaji, dianalisis, dikomparasi, ditimbang dari berbagai segi dan dikerjakan dengan cara serius dan seksama.

Sehingga konstitusi kita dapat bertahan sekian abad kedepan dan tidak selalu ribut dengan menyalahkan konstitusi tersebut untuk selalu diutak atik kembali. Itulah setitik catatan penulis sebagai partisipasi intelektual dalam refleksi 11 tahun DPD RI.Jayalah Indonesia, Jayalah sistem perwakilan Indonesia.

Bisa juga dilihat disini :https://empimuslion.wordpress.com/2013/12/17/inkonsistensi-dan-format-ulang-dpd-ri/ *)

Keterangan Foto Utama : (Dinding depan gedung Nusantara IV komplek MPR, DPR dan DPD RI, dok.Pribadi.)

gedung mpr

Oleh : Empi Muslion

Saat ini dialektika tentang keberadaan DPD RI secara khusus dan konstruksi sistem lembaga perwakilan Indonesia pada umumnya kembali menjadi diskursus yang menghangat.

Sebelumnya DPD RI telah mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi yakni lewat permohonan Nomor  79/PUU-XII/2014 yang diajukan tanggal 15 Agustus 2014, salah satunya  mengenai Pasal 174 ayat (1) UU 17/2014 dianggap bertentangan dengan Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena mengelabui kewenangan dan tugas DPD RI.

Pada kesempatan ini, saya mencoba mengintisarikan menjadi beberapa item hasil ketetapan dan putusan MK yang saya yakini akan menjadi topik seksi dan hangat didialektikakan dilorong-lorong diskusi publik, terutama topik yang berkaitan penataan kembali sistem perwakilan Indonesia. Bisa jadi wacana ini akan berujung pada kuatnya arus untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945 secara komprehensif.

Inilah beberapa item ketetapan dan putusan MK terkait Uji Materi yang diajukan oleh DPD RI, terutama dalam norma Pasal 174 ayat (1) :

  • Menurut Mahkamah norma Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang a quo mengenai pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Presiden adalah sudah tepat sebab kewenangan DPD atas rancangan undang-undang tersebut hanya sebatas memberikan pertimbangan dan tidak ikut membahas rancangan undang-undang, sehingga tidak ada relevansinya sama sekali apabila pertimbangan DPD tersebut diberikan pada saat pembahasan antara DPR dan Presiden sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. UUD 1945 sengaja membedakan antara pertimbangan dengan persetujuan.
  • Indonesia tidak menganut sistem bikameral sesuai dengan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan.
  • Lembaga perwakilan di Indonesia menurut UUD 1945, juga tidak mengenal majelis tinggi dan majelis rendah. Baik DPR maupun DPD adalah lembaga perwakilan yang tugas, wewenang, dan fungsinya telah ditentukan dalam UUD 1945. DPR merupakan representasi perwakilan rakyat, sedangkan DPD adalah representasi perwakilan daerah.
  • Secara historis, DPD tidak pernah dirancang dan diniatkan sebagai senat seperti misalnya yang dikenal di Amerika Serikat.
  • Oleh sebab itu, anggota DPD bukanlah senator.
  • Tugas, wewenang dan fungsi DPD sama sekali berbeda dengan tugas, wewenang, dan fungsi senat dalam lembaga perwakilan yang merupakan model bikameral.
  • Secara historis, kelahiran DPD adalah perluasan tugas, wewenang, dan fungsi utusan daerah yang dikenal pada masa sebelum dilakukan perubahan UUD 1945. Karena itu, namanya sempat diusulkan sebagai Dewan Utusan Daerah.
  • Semangat yang melandasi pembentukan DPD adalah semangat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan cara memberikan kewenangan kepada wakil-wakil daerah (anggota DPD) untuk turut ambil bagian dalam pengambilan putusan politik tertentu sepanjang berkenaan dengan daerah.

Menurut penulis hampir semua item diatas, hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi yang putusannya final dan mengikat menjadi sebuah bumerang bagi lembaga dan anggota DPD RI ditengah upaya dan usahanya dalam memperkuat keberadaan dan wewenang DPD RI. Apalagi beberapa istilah seperti senator dan bikameralisme dilingkungan DPD RI sebelum ini gencar disosialisasikan.

Tetapi apa nyana hasil keputusan MK bak menampar wajah para wakil-wakil daerah, tanpa dinafikan secara elektabilitas dan otoritas keterwakilannya sangat besar daripada anggota DPR RI, karena untuk menjadi anggota DPD RI jumlah dan luas daerah pemilihannya lebih besar dari anggota DPR RI.

Bola panas telah diputus dan digulirkan oleh MK, anggota DPD RI tentu tidak akan mendiamkan begitu saja semua ini, jika kembali mengajukan Uji Materi kepada MK rasanya sudah semakin muskil dan menambah jurang bunuh diri.  Jalan terakhir menurut penulis hanya dua cara, pertama tiada lain berusaha kembali mengakumulasi tenaga dan pikiran untuk meyakinkan MPR RI dan segenap elemen bangsa untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945. Inipun hasilnya juga penuh misteri, bisa jadi hasil keputusan MK akan menjadi tangga kuat bagi kamar sebelah DPR RI untuk semakin mendegradasi keberadaan DPD RI atau malah mengembalikan DPD RI seperti utusan daerah saat UUD 1945 sebelum diamandemen.

Cara kedua, DPD RI mengubur jauh-jauh upaya penguatan kewenangan lembaga DPD RI, saatnya segala sumberdaya dan idealisme mewakili daerah untuk memajukan bangsa dan negara dengan fokus mengerjakan tugas-tugas keparlemenan sepanjang amanat yang sudah digariskan dalam konstitusi. Disamping selalu mencoba mencari cara lain untuk melihatkan eksistsensi dan keberadaan lembaga dan anggota DPD RI dirasakan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat dan daerah.

Semoga catatan kecil ini, bisa menjadi renungan, motivasi, introspeksi dan berbuat lebih bermakna lagi dalam menyambut refleksi 11 tahun kehadiran DPD RI di ranah NKRI, yakni esok hari 1 Oktober 2015… Semoga..

*) Keterangan Foto Utama : (Dinding depan gedung Nusantara IV komplek MPR, DPR dan DPD RI, dok.Pribadi.)

WP_20150421_16_03_55_Pro[1]

– Kesetaraan bangsa-bangsa di dunia
“Hari ini, hari esok dunia menanti langkah-langkah kita berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita bisa melakukan itu semua dengan membumikan semangat Bandung.”

– Masa Depan Dunia ada pada Asia-Afrika
“Melalui forum ini, saya ingin sampaikan keyakinan saya bahwa masa depan dunia ada di sekitar ekuator, di tangan kita, bangsa-bangsa yang ada di dua benua, Asia-Afrika,”

– Reformasi PBB
“Ketika ratusan orang di belahan bumi utara kaya raya sementara 1,6 miliar orang di selatan kelaparan. Semakin kentara ketika PBB tak berdaya atas aksi kekerasan tanpa mandat PBB,” “Oleh karena itu kita bangsa Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi optimal,”

– Re-thinking terhadap Bank Dunia, IMF dan ADB
“Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (Dana Moneter Internasional), dan ADB (Bank Pembangunan Asia) adalah pandangan usang yang perlu dibuang,” “Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan dunia, menghilangkan dominasi kelompok negara atas negara lain,”

– Kesenjangan Dunia Kaya dan Miskin
“Terpampang di hadapan kita, ada 20 negara kaya. Sementara 1,2 miliar jiwa tidak berdaya dalam kemiskinan. Dunia yang kita warisi saat ini sarat dengan ketidakadilan, kesenjangan,”

– Dunia Tak Berdaya melihat Palestina
“Dunia tak berdaya melihat Palestina akibat penjajahan. Kita tak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palesina, negara di Asia Afrika harus bersatu berjuang untuk palestina.” Jokowi mengajak para pemimpin di Asia dan Afrika untuk bergerak.

– Mengajak OKI untuk mengatasi konflik di Negara-negara Islam
Untuk mengatasi konflik di negara-negara Islam, Jokowi mengajak negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Indonesia prakarsai pertemuan informal negara-negara OKI untuk mencari penyelesaian berbagai konflik yang melanda negara Islam,”

– Ajak Negara AA atasi kekerasan dan ISIS
“kita harus tanya apa yang salah dengan kita. Kita harus bekerjasama atasi ancaman kekerasan, pertikaian, dan radikalisme seperti ISIS,”

– Ajak Negara AA perangi Narkoba
“kita harus nyatakan perang terhadap narkoba yang menghancurkan masa depan anak-anak kita,”

– Ajak Negara AA kerjasama menghapus kemiskinan
“kita harus mempererat kerjasama menghapuskan kemiskinan, mengembangankan kesehatan dan memperluas lapangan kerja

– Sengketa antar Negara tidak diselesaikan dengan kekuatan
“Kita menuntut sengketa antar negara tidak diselesaikan dengan penggunaan kekuatan dan kita rumuskan cara penyelesaiannya dalam sidang KAA ini,”

– Memperkuat Soliditas dan konektivitas
“Solidaritas, kita harus tumbuh dan maju bersama dengan membangun kerjasama ekonomi, membantu menghubungkan konektivitas.” Jokowi mengajak bangsa Asia dan Afrika untuk mempertahankan solidaritas untuk maju bersama dengan membangun kerjasama ekonomi dan meningkatkan perdagangan serta investasi. Ekonomi Asia-Afrika harus maju dengan pembangunan konektivitas berupa infrastruktur, Indonesia akan bekerja menjadi negara maritim,”

– Indonesia menjadi jembatan Maritim bagi kedua Benua
“Indonesia akan bekerja menjadi jembatan maritim yang menghubungkan kedua benua,”

– Harus dikongretkan jangan hanya wacana
Jokowi tidak mau cita-cita ini sekadar wacana. Ini menjadi tugas untuk dirumuskan di sidang KAA kali ini.

– Indonesia siap memainkan peran global
“Sebagai negara demokrasi terbesar, Indonesia siap memainkan peran global. Indonesia siap kerja sama dengan semua pihak,” urai Jokowi yang disambut tepuk tangan.

kaa1

Berikut pidato lengkap Jokowi di KAA:

60 Tahun lalu Bapak bangsa kami Presiden Soekarno mencetuskan gagasan tersebut demi membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa Asia Afrika untuk mendapatkan hak hidup yang menentang ketidakadilan, menentang imperialisme. 60 tahun lalu solidaritas kita perjuangkan untuk memberi keadilan bagi rakyat kita itulah semangat gelora KAA 1955.

Kini 60 tahun kemudian kita bertemu kembali di negeri ini di Indonesia dengan suasana berbeda, bangsa-bangsa telah merdeka namun perjuangan kita belum selesai. Dunia yang kita ada ini masih sarat dengan ketidakadilan dan kesenjangan, sebuah tantangan dunia baru yang berdasarkan kesejahteraan dan kemakmuran masih jauh. Ketidakseimbangan global masih terpampang. Negara-negara kaya sekitar 20 persen dan 300-an orang di belahan dunia sedangkan 1,2 miliar dunia.

Makin kentara ketika PBB tidak berdaya, mandat PBB telah menafikan keberadaan badan dunia. Bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua bagi semua bangsa. Bagi saya ketidakseimbangan global semakin menyesakkan dada. Kita dan dunia masih berutang kepada rakyat Palestina. Dunia tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina. Kita harus mendukung sebuah negara Palestina yang merdeka.

Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang. Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan pada tiga lembaga keuangan itu. Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan global. Saat ini butuh pimpinan global yang kolektif dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang bangkit sebagai negara berpenduduk muslim di muka bumi dan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia siap memainkan peran global. Indonesia siap bekerjasama dengan berbagai pihak mewujudkan cita-cita itu Hari ini dan hari esok kita hadir di Jakarta menjawab ketidakadilan dan ketidakseimbangan itu. Hari ini hari esok dunia menanti langkah-langkah kita berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita bisa melakukan itu semua dengan membumikan semangat Bandung dengan mengacu pada tiga cita-cita pertama kesejahteraan, kita harus mempererat kerjasama menghapuskan kemiskinan, mengembangkan kesehatan dan memperluas lapangan kerja. Kedua, solidaritas, kita harus tumbuh dan maju bersama dengan membangun kerjasama ekonomi, membantu menghubungkan konektivitas. Indonesia akan bekerja menjadi negara maritim.

Ketiga, stabilitas internal dan eksternal kepada hak-hak asasi manusia. Kita harus tanya apa yang salah dengan kita. Kita harus bekerjasama atasi ancaman kekerasan, pertikaian dan radikalisme seperti ISIS. Kita harus nyatakan perang terhadap narkoba yang menghancurkan masa depan anak-anak kita. OKI dan Indonesia memprakarsai pertemuan informal organisasi kerjasama Islam. Kita juga harus bekerja keras menciptakan.

Kita menuntut sengketa antarnegara tidak diselesaikan dengan penggunaan kekuatan dan kita rumuskan cara penyelesaiannya dalam sidang KAA ini.

Melalui forum ini saya ingin sampaikan keyakinan saya bahwa masa depan dunia ada di sekitar equator, di tangan kita bangsa Asia Afrika yang ada di dua dunia untuk itu.

“Let a New Asia and African be Born”

WP_20150421_16_02_18_Pro[1]

This twentieth century has been a period of terrific dynamism. Perhaps the last fifty years have seen more developments and more material progress than the previous five hundred years. Man has learned to control many of the scourges which once threatened him. He has learned to consume distance. He has learned to project his voice and his picture across oceans and continents. lie has probed deep into the secrets of nature and learned how to make the desert bloom and the plants of the earth increase their bounty. He has learned how to release the immense forces locked in the smallest particles of matter.

But has man’s political skill marched hand-in-hand with his technical and scientific skill? Man can chain lightning to his command-can be control the society in which be lives? The answer is No! The political skill of man has been far outstripped by technical skill, and what lie has made he cannot be sure of controlling.

The result of this is fear. And man gasps for safety and morality.

Perhaps now more than at any other moment in the history of the world, society, government and statesmanship need to be based upon the highest code of morality and ethics. And in political terms, what is the highest code of morality? It is the subordination of everything to the well-being of mankind. But today we are faced with a situation where the well-being of mankind is not always the primary consideration. Many who are in places of high power think, rather, of controlling the world.

Yes, we are living in a world of fear. The life of man today is corroded and made bitter by fear. Fear of the future, fear of the hydrogen bomb, fear of ideologies. Perhaps this fear is a greater danger than the danger itself, because it is fear which drives men to act foolishly, to act thoughtlessly, to act dangerously. . . .

All of us, I am certain, are united by more important things than those which superficially divide us. We are united, for instance, by a common detestation of colonialism in whatever form it appears. We are united by a common detestation of racialism. And we are united by a common determination to preserve and stabilise peace in the world. . . .

We are often told “Colonialism is dead.” Let us not be deceived or even soothed by that. 1 say to you, colonialism is not yet dead. How can we say it is dead, so long as vast areas of Asia and Africa are unfree.

And, I beg of you do not think of colonialism only in the classic form which we of Indonesia, and our brothers in different parts of Asia and Africa, knew. Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, actual physical control by a small but alien community within a nation. It is a skilful and determined enemy, and it appears in many guises. It does not give up its loot easily. Wherever, whenever and however it appears, colonialism is an evil thing, and one which must be eradicated from the earth. . . .

Not so very long ago we argued that peace was necessary for us because an outbreak of fighting in our part of the world would imperil our precious independence, so recently won at such great cost.

Today, the picture is more black. War would riot only mean a threat to our independence, it may mean the end of civilisation and even of human life. There is a force loose in the world whose potentiality for evil no man truly knows. Even in practice and rehearsal for war the effects may well be building up into something of unknown horror.

Not so long ago it was possible to take some little comfort from the idea that the clash, if it came, could perhaps be settled by what were called “conventional weapons “-bombs, tanks, cannon and men. Today that little grain of comfort is denied us for it has been made clear that the weapons of ultimate horror will certainly be used, and the military planning of nations is on that basis. The unconventional has become the conventional, and who knows what other examples of misguided and diabolical scientific skill have been discovered as a plague on humanity.

And do not think that the oceans and the seas will protect us. The food that we cat, the water that we drink, yes, even the very air that we breathe can be contaminated by poisons originating from thousands of miles away. And it could be that, even if we ourselves escaped lightly, the unborn generations of our children would bear on their distorted bodies the marks of our failure to control the forces which have been released on the world.

No task is more urgent than that of preserving peace. Without peace our independence means little. The rehabilitation and upbuilding of our countries will have little meaning. Our revolutions will not be allowed to run their course. . . .

What can we do? We can do much! We can inject the voice of reason into world affairs. We can mobilise all the spiritual, all the moral, all the political strength of Asia and Africa on the side of peace. Yes, we! We, the peoples of Asia and Africa, 1,400,000,000 strong, far more than half the human population of the world, we can mobilise what I have called the Moral Violence of Nations in favour of peace. We can demonstrate to the minority of the world which lives on the other continents that we, the majority are for peace, not for war, and that whatever strength we have will always be thrown on to the side of peace.

In this struggle, some success has already been scored. I think it is generally recognised that the activity of the Prime Ministers of the Sponsoring Countries which invited you here had a not unimportant role to play in ending the fighting in Indo-China.

Look, the peoples of Asia raised their voices, and the world listened. It was no small victory and no negligible precedent! The five Prime Ministers did not make threats. They issued no ultimatum, they mobilised no troops. Instead they consulted together, discussed the issues, pooled their ideas, added together their individual political skills and came forward with sound and reasoned suggestions which formed the basis for a settlement of the long struggle in Indo-China.

I have often since then asked myself why these five were successful when others, with long records of diplomacy, were unsuccessful, and, in fact, had allowed a bad situation to get worse, so that there was a danger of the conflict spreading. . . . I think that the answer really lies in the fact that those five Prime Ministers brought a fresh approach to bear on the problem. They were not seeking advantage for their own countries. They had no axe of power-politics to grind. They had but one interest-how to end the fighting in such a way that the chances of continuing peace and stability were enhanced. . . .

So, let this Asian-African Conference be a great success! Make the “Live and let live” principle and the “Unity in Diversity” motto the unifying force which brings us all together-to seek in friendly, uninhibited discussion, ways and means by which each of us can live his own life, and let others live their own lives, in their own way, in harmony, and in peace.

If we succeed in doing so, the effect of it for the freedom, independence and the welfare of man will be great on the world at large. The Light of Understanding has again been lit, the Pillar of Cooperation again erected. The likelihood of success of this Conference is proved already by the very presence of you all here today. It is for us to give it strength, to give it the power of inspiration-to spread its message all over the World.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.