Feeds:
Tulisan
Komentar

Oleh : Empi Muslion

Alumnus Universitas Lumiere Lyon 2 dan ENTPE Perancis

 

Awal tahun 2014, PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, dihadiahi sebuah kado istimewa untuk perlindungan terhadap profesi mulianya, tentu disamping peningkatan kompetensi dan kualifikasi dirinya. Yakni disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dibalik maksud baik pembuatan UU ini, yakni untuk menjadikan PNS sebagai sosok yang berintegritas, profesional, netral, apolitis, bebas KKN, nasionalis, dan sebagainya. Ada terselip pasal yang menurut saya menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi bagi negara ini. Hal tersebut menyebabkan keadilan profesi di Indonesia dalam mengaktualisasikan dirinya tidak setara dan diskriminasi. Terutama bagi profesi PNS yang teramputasi haknya memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal tersebut adalah pasal 119 dan 123 ayat (3) yang intinya jika PNS mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara (Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota), mereka diwajibkan menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Profesi PNS

Bahwasanya Pegawai Negeri Sipil, adalah sebuah profesi dan sebuah pekerjaan. PNS sama halnya dengan profesi lainnya seperti pengacara, akuntan publik, notaris, pengusaha, konsultan, artis, wartawan, petani, buruh pabrik dan sebagainya.

Sebagaimana pengertian ASN yang termaktub dalamUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwasanya ASN itu adalah sebuah profesi yang menyatakan bahwa : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Karena PNS adalah profesi maka PNS selaku warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan profesi dari negara, dan ini dijamin oleh konstitusi UUD 1945 yakni; pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28 D ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Oleh sebab itu,PNS sebagai sebuah profesi, maka segala hak dan kewajiban PNS haruslah sama, adil dan setara dengan segala macam jenis pekerjaan dan profesi yang ada di Indonesia.

Diskriminasi Profesi

Profesi PNS dalam kaitannya dengan pengejewantahan UUD 1945 yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dan Pasal 28 (D) ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Maka profesi PNS untuk menduduki jabatan negara adalah hak azazi mereka yang tidak boleh dibatasi dan diamputasi.

Namun akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 119 dan 123 ayat (3) tersebut, menimbulkan konsekuensi diskriminasi terhadap persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan bagi PNS. Dimana PNS jika mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara (sebagaimana yang disebutkan diawal),mereka diwajibkan menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi keberadaan profesi PNS, mengapa bagiPNS jika mereka mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara tersebut, mereka harus mengundurkan diri sejak pencalonannya ? disini sangat kentara terlihat perlakuan yang tidak adil dan tidak sama perlakuannya dengan profesi lainnya. Mengapa hak azazi mereka untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan diamputasi dandidiskriminasi ?

Jika kita bandingkan dengan profesi lainnya, maka sangat terlihat dengan jelas betapa diskriminasi profesi sangat kentara dililitkan pada profesi PNS. Diantaranya dapat kita bandingkan dengan beberapa profesi yang telah memiliki kekuatan hukum, seperti profesi advokat yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003, bagi advokat jika mereka menjabat dalam jabatan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal (20) ayat (3) bahwa “Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.”

Dalam UU ini jika advokat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara tidak ada aturan yang mewajibkan advokat untuk berhenti dari profesi keadvokatannya. Hanya tidak boleh melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan negara, artinya jika tidak menjadi pejabat negara lagi mereka bisa otomatis kembali menjadi advokat.

Begitupun halnya dengan profesi notaris, yang dikuatkan dengan UU nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 11 ayat (1) “Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.”Ayat (2) “Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.” Ayat (6) “Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.”

Dalam UU tentang jabatan notaris ini, diakui dan dilindungi hak warga negara dalam menjalankan profesinya dan hak politiknya untuk menduduki jabatan negara. Tidak ada klausal yang mewajibkan profesi notaris untuk menyatakan pengunduran diri dari profesinya secara tertulis jika mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara. Tetapi diwajibkan cuti selama memangku jabatan negara, dan dipulihkan kembali profesi notarisnya jika sudah tidak mengabdi lagi di jabatan negara, sangat adil dan fair.

Begitupun dengan profesi lainya, seperti profesi akuntan publik, profesi dokter, profesi guru dan dosen yang bukan PNS dan berbagai profesi lainnya.

Beberapa contoh perbandingan profesi diatas yang ada di Indonesia, yang sudah jelas diatur dalam UU, berbeda sekali perlakuan yang disematkan bagi profesi PNS yang mana jenis, materi dan subjek hukumnya sangat sama yakni untuk menduduki jabatan negara.

Perbandingan jenis profesi ini akan sangat panjang dan akan semakin kelihatan diskriminasinya jika kita tambah perbandingannya dengan berbagai macam jenis profesi lainnya yang tidak atau belum diatur oleh Undang Undang, seperti profesi pengusaha, profesi buruh, profesi petani, profesi wartawan, profesi artis dan sebagainya. Mereka bebas mencalonkan dirinya dalam jabatan negara apapun dan apabila tidak terpilih atau telah selesai pengabdiannya sebagai pejabat negara mereka bisa kembali menekuni profesi awalnya. Sehingga hak azazi mereka untuk kembali beraktifitas pada jenis pekerjaan/profesi mereka semula tidak hilang dan dilindungi.

Adanya diskriminasi terhadap jenis profesi ini, maka bagi PNS menimbulkan akibat hukum yakni terjadinya pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak azazi PNS sebagai warga negara sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945 yakni, Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Karena itu seyognya UU ASN ini dikaji kembali oleh segenap elemen bangsa terutama PNS sendiri jika ingin membangun bangsa ini dalam koridor keadilan, kesetaraan dan kebersamaan.

Oleh : Empi Muslion

Alumnus Universitas Lumiere Lyon 2 dan ENTPE Perancis

 

Pasca tragedi kehancuran wibawa Mahkamah Konstitusi didepan mata masyarakat, marak kembali wacana untuk amandemen konstitusi, karena dianggap aturan yang mengatur MK masih banyak celah yang lemah sehingga sulit untuk menjauhkannya dari pengaruh kepentingan dan kekuasaan.

Tapi sebenarnya jauh sebelum terjadi tragedi di tubuh MK, nun disudut senayan tepatnya di DPD RI, para anggotanya sudah penat berkoar untuk meninjau kembali konstitusi dengan mengajukan amandemen komprehensif terhadap UUD 1945. Tapi apa nyana, suara-suara itu hanya lewat tersapu angin lalu, gayung tak bersambut.

Akibat ulah Akil Mochtar, beberapa kalangan dan kaum cendikia seolah terjaga dari tidurnya, karena itulah saat ini wacana amandemen marak kembali dihembuskan. Sehubungan dengan wacana amandemen terhadap pondasi dasar dan traktat perjanjian hidup anak bangsa nusantara untuk berkomitmen hidup bersama dalam keranda NKRI, bersama ini saya mencoba melihat satu unsur kelembagaan yang ada dalam konstitusi tertinggi UUD 1945 yang telah diamandemen yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang lahir sebagai jabang reformasi.

Dari beberapa catatan realitas sejarah lahirnya DPD RI, saya menangkap ada beberapa inkonsistensi keberadaan lembaga DPD RI saat ini dengan gagasan dan sejarah awal konsep ideal kelahiran negara ini, diantaranya :

1.       Inkonsistensi Historis, Filosofis dan Bentuk Negara

Saat ini, sering kita mendengar anggota DPD RI yang secara implisit mengistilahkan diri dengan sebutan senator. Saya melihat keberadaan anggota DPD RI sebenarnya tidaklah konsisten dengan kondisi realitas perjalanan bangsa Indonesia dalam berketatanegaraan dalam bingkai NKRI. Dari pengalaman perjalanan sejarah, bangsa Indonesia memang pernah memiliki Senat dalam sistem ketatanegaraannya, tetapi senat yang dimaksud dalam UUD RIS 1949-1950, filosofi semangat dan rohnya tidaklah sama dengan DPD RI saat ini. Senat dimasa UUD RIS 1949-1950 itu muncul karena konsekuensi logis dan konsisten dengan bentuk negara kita yang federasi bukan kesatuan. Setelah kembali ke UUD 1945 maka senat ditiadakan, perwakilan daerah kembali ditampung dalam representasi di MPR RI yakni dengan sebutan Utusan Daerah.

Dalam perdebatan ilmiah ketatanegaraan, sering juga kita membandingkan konsep bikameralisme yang mau kita anut dengan konsep negara lain. Ini boleh dan sah-sah saja untuk sebuah komparasi konsep. Tetapi yang harus diingat kita jangan terjebak sebatas membandingkan bentuk negara dan model parlemennya. Kita kadang terlalu gampang menjustifikasi untuk pembenaran penguatan bikameralisme di Indonesia dengan membandingkan bahwa banyak negara yang bentuk negaranya kesatuan tetapi menganut model parlemen bikameral, seperti Prancis, Belanda, Jepang, Afrika Selatan, Mesir, Maroko, Thailand, Filiphina, Kazakhastan, Mauritinia, Yordania, Aljazair dan sebagainya.

Menurut saya tidaklah bisa semudah itu kita membandingkannya, karena historis kelahiran sebuah negara, struktur, kultur, tradisi, sosiologis, anthropologis, psikologis, ethnographis, sistem dan iklim politik,  geopolitik dan berbagai pendekatan lainnya sangat jauh berbeda.  Kita selama ini hanya melihat dari sisi ketatanegaraan saja, tetapi jarang melihat sebuah sistem secara komprehensif dari berbagai sudut pandang elemen yang mempengaruhinya.

Pertanyaannya bukan karena bentuk negara apakah Kesatuan atau Federal sistem bikameral diterapkan, karena tidak ada langgam, teori dan praktek yang an sich untuk konsep bikameralisme ini.

Tapi yang perlu kita kaji lebih jauh adalah apakah keterwakilan suara daerah sudah mempresentasikan segenap elemen dan unsur yang ada di setiap daerah. Selain itu apakah unsur perwakilan daerah itu harus ditampung dalam sebuah desain kelembagaan setara dengan DPR RI atau cukup ditampung dalam MPR RI seperti konstitusi sebelum diamandemen, karena desain kelembagaan harusnya manifestasi dari filosofi, nilai dan semangat yang hidup disuatu negara.

Dalam sejarah pembentukannya, para founding father kita merancang lembaga legislatif di negara Indonesia ini yang termaktub dalam UUD 1945, menggali dan mengkajinya berdasarkan filosofi, nilai dan semangat  yang hidup dan tumbuh di nusantara ini, yakni filosofi Musyawarah, Gotong Royong dan Perwakilan.

Karena itu warna warni perbedaan tersebut ditampung dalam badan perwakilan yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, adapun secara garis besarnya unsur keanekaragaman itu adalah representasi politik, representasi wilayah dan representasi golongan dan profesi. Karena itu dalam MPR ada yang namanya DPR sebagai perwakilan politik, Utusan Daerah sebagai perwakilan wilayah dan Utusan Golongan sebagai perwakilan golongan dan profesi.

Namun dalam perkembangannya, akibat euphoria reformasi yang terlalu lupa diri, kita mereduksi filosofi ini, semangat gotong royong, kekeluargaan dan musyawarah kita rombak menjadi semangat individual dan dikotomis. Karena itulah desain keparlemenan kita menjadi polos dan lugas yakni terdiri atas DPR RI dan DPD RI.

2.       Inkonsistensi representasi

Dikutip pernyataan jimly (2007;156) bahwa prinsip yang dianut dalam UUD 1945 “semua harus terwakili” yakni dengan melembagakan ketiga prinsip perwakilan ; perwakilan politik (political representation, perwakilan teritorial (territorial representation) atau perwakilan daerah (regional representation) dan perwakilan fungsional (functional representation) yang sama-sama tercermin dalam keanggotaan MPR-RI.

Menjadi sebuah pertanyaan kemana perginya prinsip keterwakilan fungsional di MPR RI yang selama ini dipresentasikan oleh utusan golongan di MPR RI pasca amandemen UUD 1945 ? berarti kemunculan DPD RI adalah diskriminasi yuridis terhadap realitas representasi golongan yang sesungguhnya berkembang ditengah masyarakat, seperti tidak terakomodasi dan terpresentasikannya golongan adat, golongan agama, golongan profesi, golongan organisasi massa dan lainnya yang amat banyak membentuk sistem sosial ditengah kehidupan bangsa Indonesia.

Saat ini tidak benar lagi dan merupakan sebuah inkonsistensi, jika ada argument dan justifikasi yang menyatakan bahwa DPD RI merupakan representasi perwakilan ruang berupa daerah/territorial, dan DPR RI mempresentasikan rakyat pada umumnya dengan orientasi nasional. Realitasnya saat ini, dalam syaratnya untuk rekrutmen menjadi anggota DPR dan DPD adalah sama, semua serba normatif tidak ada syarat substanstif dan afirmatif yang jelas membedakan rekrutmen lewat parpol untuk representasi politik dan rekrutmen untuk mendapatkan representasi territorial, apalagi anggota DPD boleh dari partai politik bahkan menjadi pengurus partai politik. Sehingga antara anggota DPD RI dan DPR RI tidak ada bedanya secara representasi.

3.       Inkonsistensi Independensi

Salah satu unsur pembeda DPD RI dengan DPR RI adalah sisi kenetralannya dalam politik, tetapi sekarang malah anggota DPD RI bisa dari partai politik dan menjadi pengurus partai politik.

Hal ini terjadi akibat perubahan dalam Pasal 63 huruf (b) UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bahwa “syarat menjadi calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya empat tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.” Namun dalam UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu sayarat ini tidak ada lagi dan menyatakan bahwa “pengurus partai politik boleh menjadi anggota DPD.” Ambigunya jika bagi PNS, TNI, Anggota kepolisian, pengurus pada BUMN harus mundur dari profesi dan status kepegawaiannya dan tidak dapat ditarik kembali.

Saat ini banyak anggota DPD RI yang berasal dari partai politik. Hal ini menyebabkan independensi perwakilan dan kenetralan anggota DPD RI yang dari parpol untuk menyuarakan aspirasi masyarakat legitimasinya patut dipertanyakan. Dimana unsur perwakilan territorialnya ? bukankah ini lebih kepada perwakilan titipan partai di DPD RI untuk membagi bagi kursi dalam pemilu ? mengakibatkan hilangnya semangat independensi keberadaan DPD RI dari independensi menjadi partisan partai politik.

4.       Inkonsistensi Ilmiah

Munculnya lembaga DPD RI tidak terlepas dari kepentingan partai politik dan lahir secara kompromistik dengan cara lobi-lobi, bukan didasari atas kajian ilmaih dan penggalian filosofistik sosilogis dan cultural bangsa Indonesia. Ini bisa disebut pengingkaran ilmiah dalam pembuatan sebuah regulasi.

Sebagaimana yang kita ketahui, saat pembentukan DPD RI terjadi deadlock akibat Fraksi Utusan Golongan tidak menerima dihapus dari MPR RI, begitupun perdebatan tentang kewenangan dan status Dewan Perwakilan Daerah muncul dikalangan fraksi di MPR, sebagian ada yang mendukung jika DPD diberi status sama halnya dengan DPR yakni sebagai lembaga legislatif. Fraksi PDIP saat itu menolak jika status DPD disamakan dengan DPR, sedangkan Fraksi Partai Golkar justru meminta kedua-duanya mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan yang sama. Kemudian Fraksi PPP lah yang muncul sebagai hakim penghulu untuk menengahi diantara keduanya, dimana DPD tetap diberi kewenangan legislasi, hanya saja bersifat terbatas.

Melalui kompromi yang dilakukan diantara ketiga fraksi tersebut, akhirnya sepakat bahwa DPD diberi kewenangan terbatas dalam bidang legislasi seperti yang berlaku sekarang ini, bak singa ompong yang tak bergigi.

Format Ulang DPD RI

Bagaimanapun negara ini tidak bisa menampik keberadaan dan eksistensi keberadaan representasi wilayah dan golongan di Negara ini, jauh sejak zaman kerajaan sampai saat pembentukan Indonesia Merdeka dan sampai saat ini, figurasi kemajemukan Indonesia tetap diakomodasi dalam konstitusi. Karena itu menghilangkan representasi perwakilan daerah dan perwakilan golongan dalam konstitusi juga bukanlah sebuah solusi dan kebijakan terbaik bagi bangsa ini.

Cuma yang perlu diperbaiki kedepannya, menurut saya pertama adalah pola rekrutmen calon anggota perwakilan wilayah/daerah yang betul-betul mewakili representasi wilayahnya, tokoh tokohnya haruslah orang yang benar-benar menjadi panutan dan disegani yang memiliki kapasitas, kapabilias dan aksestabilitas yang tinggi di daerahnya, karena itu pola rekrutmennya harus ada syarat yang ketat dan ada affirmative action, sehingga syarat yang bisa menjadi perwakilan daerah tidak bisa diberlakukan secara umum begitu saja. Tokoh yang bisa mendaftar adalah yang betul-betul netral dan independensi, tidak terafiliasi dengan partai politik, mengenal dan pernah tinggal didaerahnya selama sekian tahun, dan berbagai syarat yang memenuhi unsur kompetensi dan integritas lainnya.

Kedua dalam lembaga perwakilan daerah ada perimbangan unsur representasi perwakilan wilayah dan representasi golongan profesi. Selama ini kita lihat filosofi keberadaan DPD RI cenderung hanya mewakili ruang atau kewilayahan saja dalam arti mewakili secara fisik, sedangkan elemen-elemen yang ada dalam ruang tersebut yang merupakan subjek dan roh utamanya tidak tersentuh sama sekali. Karena itu perlu diakomodasi perwakilan-perwakilan golongan dan profesi seperti golongan adat, golongan agama, golongan masyarakat perbatasan, golongan masyarakat pesisir, golongan lansia, ormas dan sebagainya begitupun perwakilan profesi seperti buruh, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Advokat, Dokter, Petani, dan sebagainya.

Karena filosofi, nilai dan semangat awal founding father membentuk lembaga perwakilan rakyat tertinggi bagi Negara ini yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah filosofi keterwakilan berbagai unsur yang ada di negara ini, sebagai perekat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang saat ini tugas, fungsi dan kewenangannya semakin terdegradasi.

Ketiga, dari perbaikan pola rekrutmen diatas, kemudian bentuk dan kewenangan lembaganya perlu ditata kembali, karena saat ini lembaga legislatif kita serba tidak menentu apakah satu kamar, dua kamar atau tiga kamar. Sebenarnya bukan hanya DPD RI yang dipertanyakan keberadaannya apakah badan legislataif atau bukan, karena memang tidak ada hak legislasi kongrit dan hak sebagai legislator lainnya yang dimiliki DPD RI. MPR pun juga perlu dipertanyakan dalam kondisinya saat ini, apakah parlemen atau bukan.

Nantinya diharapkan, desain kelembagaan betul-betul dikaji secara jernih dan komprehensif, seperti apakah nanti MPR menjadi joint session saja tanpa ada lembaga permanennya, apakah lembaga yang mempresentasikan perwakilan wilayah dan golongan ini menjadi badan tersendiri dengan seperangkat kewenangan mutlak yang dimilikinya atau sebuah badan yang berdiri dibawah naungan MPR RI. Semuanya harus matang dikaji kembali, lepas dari segala kepentingan politik yang menungganginya.

Semoga jika memang kembali para cendikia dan tokoh-tokoh bangsa ini melakukan amandemen terhadap UUD 1945, diharapkan betul-betul lahir dari kejernihan hati dan keluar dari hasil kebersihan metodologi penelitian ilmiah yang betul-betul dikaji, dianalisis, dikomparasi, ditimbang dari berbagai segi dan dikerjakan dengan cara serius dan seksama. Sehingga konstitusi kita dapat bertahan sekian abad kedepan dan tidak selalu ribut dengan menyalahkan konstitusi tersebut untuk selalu diutak atik kembali.

Merindukan Padang dan Pariaman Menjadi Kota Bandar Terbesar

Oleh : Empi Muslion

Dalam bulan Oktober 2013 ini, ada dua Kota di Sumatera Barat yang sudah merampungkan hajatan pemilihan nakhoda daerahnya. Untuk Kota Pariaman terpilih kembali incumbent Mukhlis Rahman dengan pasangan barunya yang masih fresh dan energik Genius Umar. Sedangkan untuk Kota Padang baru menyelesaikan tahap penghitungan suara ditingkat PPS.

Dalam kesempatan ini saya tidak akan mengulik, proses demokratisasi Pilkada di dua Kota di Sumatera Barat tersebut. Tetapi yang ingin saya bayangkan adalah, apakah kedua pemimpin di Kota besar yang cukup terkenal nama kotanya di Seantero Indonesia bahkan di dunia ini, bisa menjadikan Kotanya menjadi Kota Bandar terbesar di Indonesia minimal di Sumatera.

Memang, Selain Rumah makan Padang, ada satu hal spesifik lagi dari Ranah Minang yang sangat familiar dan dikenal orang yakni Sate Pariaman. Dimana-mana di pelosok negeri ini bahkan manca Negara banyak perantau Minang dari Padang dan Pariaman. Mereka tidak hanya sukses di bidang usahawan, tetapi juga di bidang lainnya, apakah itu birokrat, pengacara, artis maupun lainnya. Untuk tokoh sekaliber menteri dan gubernur banyak putera terbaik kedua Kota ini yang sudah mewarnai perjalanan negeri ini. Ini menandakan bahwa masyarakat Padang dan Pariaman sejak duhulu memang telah terkenal dengan semangat kemandirian, pembaharuan dan pembawa perubahan bagi kampung dan rantau dimana mereka berada.

Begitupun nama Kota Padang, hampir disepanjang jalan yang ada di bumi Indonesia ini selalu ada Rumah Makan yang berlabelkan “Padang” nya, yang menurut orang Minangkabau belum tentu semua Rumah Makan Padang itu milik dan racikan orang Padang. Kalau di Sumatera Barat, orang Padang hanya salah satu bagian dari orang-orang Minang lainnya, sebut saja orang Bukit Tinggi, orang Solok, orang Painan dan lainnya. Tetapi karena sudah diperantauan, maka orang Minang mengamini dan menerima saja dikatakan orang Padang, mungkin inilah salah satu sifat kekerabatan,  terbuka dan egaliterannya orang Minang.

Tetapi paling tidak nama Kota Padang memang sudah terkenal, apalagi dengan balutan ceritera Malin Kundang dan Siti Nurbaya yang sudah menjadi mata pelajaran wajib di bangku sekolah dasar, serta nyanyian lagu Teluk Bayur yang melegenda sampai hari ini.

Pasca terpilihnya nakhoda baru di Kota Pariaman, walaupun Walikotanya wajah baru stok lama. Begitupun di Kota Padang yang telah selesai tahapan pemilihann nakhodanya,  untuk memilih dan memilah pemimpin yang terbaik menurut nurani masyarakatnya dari sepuluh pasangan calon. Saya selalu membayangkan dan bermimpi untuk dapat melihat, merasakan dan menuliskan kota-kota di Sumater Barat maupun di Indonesia ini bermetamarfosis menjadi kota yang berperadaban, kota yang manusiawi yang memanusiakan manusia penghuninya, mengedepankan pembangunan yang menyelarasakan dengan kesimbangan alam, ekosistem, serta keberlanjutannya,  masyarakat yang hidup didalamnya tidak seperti benda benda hidup yang saban hari sarat dengan kegelisahan, ketakutan, kesemrawutan, kekumuhan, ketimpangan sosial, dan sebagainya.

Saya selaku bagian dari orang Minangkabau yang ada diperantauan, menggantungkan asa yang tinggi kepada kedua pemimpin Kota di Sumatera Barat ini, semoga  pemimpin daerahnya yang terpilih mampu mengaktualisasikan mimpi saya dan juga mimpi masyarakat lainnya untuk sebuah kota yang religius, humanis, sejahtera, aman dan nyaman.

Apakah kota Padang dan Kota Pariaman bisa seperti  Kota Penangnya Malaysia, Marseille nya Perancis, Cape Town nya Afrika Selatan dan Barcelonanya Spanyol ? jawabannya “pas de impossible”  tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak ada yang tidak bisa, semua tergantung masyarakat dan pemimpinnya.

Secara geografis, demografis dan cultur masyarakat Kota Padang dan Kota Pariaman sangat mendukung untuk menjadi kota Bandar tujuan wisata seperti kota besar yang disebutkan diatas. Letak Kota Padang dan Kota Pariaman sangat strategis untuk Sumatera Barat ditambah lagi adanya infrastruktur Bandara Internasional Minangkabau, yang mana transportasi udara era ini dan mendatang merupakan urat nadi utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat baik dari sector pariwisata, perdagangan, industri dan sector lainnya.

Posisi Kota Padang dan Kota Pariaman yang berdekatan, merupakan jalur  utama penghubung antara Kota yang ada disegala penjuru mata angin di Sumatera, seperti  Bukit tinggi, Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, Solok, Painan dan Mentawai, yang merupakan jalur utama dalam destinasi wisata di Sumatera Barat. Begitupun untuk antar Propinsi seperti Riau, Sumut, Bengkulu dan,  Jambi. Belum lagi akses langsung secara regional ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. Secara langsung akan menggerakkan sector perekonomian, jasa maupun periwisata

Disamping itu sinergisitas kekuatan perantau dan masyarakat merupakan kekuatan dashyat untuk mendorong usaha kreatif yang berkembang di Padang dan Pariaman dengan meningkatkannya menjadi nilai tambah dan membuka jaringan ekspansi produk keseantero nusantara maupun dunia, karena sumber daya diaspora masyarakat Padang dan Pariaman ada dimana mana.

Untuk membangkit dan mengeksplorasi kekuatan dan keanegaraman sumber daya yang ada di Padang dan Pariaman maupun diperantauan tidak lain harus digerakkan oleh kolaborasi pemimpin yang berpikiran jauh kedepan, memikirkan kota dan masyarakatnya bebas dari intimidasi politik dan kepentingan, mampu memotivasi masyarakat dan mesin birokrasi serta  mampu membangun aliansi dengan segala lini.

Mimpi melihat Kota Padang dan Kota Pariaman menjadi Kota Bandar terbesar, termakmur, terbersih dan terindah di Indonesia, semua terpulang kepada masyarakat dan pemimpinnya sendiri.  Kepada Nakhoda baru inilah asa dan mimpi itu kita tumpangkan..

Harkat Wanita ; antara Ratu dan Bunda

Oleh: Empi Muslion

Akhir-akhir ini dua wanita ‘istimewa’ betul-betul menjadi trend topic dijagad sepak terjang perpolitikan Indonesia. Sebut saja Ratu Atut dan Bunda Putri.

Ratu Atut mempresentasikan wajah kaum wanita yang begitu berkuasanya sehingga separuh wilayah Banten menjadi trah kekuasaan genealogisnya, bukan hanya kaplingan kekuasaan dan kekayaan di Banten, disenayanpun bercokol beberapa orang kerabat kerabitnya. Bahkan oleh beberapa pengamat dan kalangan dilabelkan dengan hegemoni dinasti dan oligarkhi.

Berbicara tentang Ratu, di nusantara ini kita tidak asing lagi dengan kata ini, baik itu dalam pengertian Ratu yang sesungguhnya seperti Ratu Shima, Ratu Intan, Ratu Elizabeth, Ratu Wilhelmina,  maupun Ratu dalam pengertian abstrak dan mitos, sebut saja Ratu Laut Selatan, Ratu Adil maupun Ratu dihati rakyat.

Dalam sejarah kekuasaan dan perpolitikan yang dipegang oleh seorang wanita, kita pernah memiliki beberapa ratu yang memimpin negeri ini, salah satunya bernama Ratu Shima.

Ratu Shima adalah ratu penguasa Kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah sekitar tahun 674 Masehi. Ia menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Beberapa kisah menceritakan seorang raja asing yang meletakkan kantung berisi emas ditengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Raja asing ini melakukan hal itu karena ia mendengar kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga dibawah pimpinan ratu Shima, dan raja tersebut berniat menguji kebenaran kabar itu.

Tidak seorangpun berani menyentuh kantung yang bukan miliknya itu, hingga suatu hari setelah tiga tahun kemudian, seorang putra Ratu Shima, yang akan menjadi putra mahkota kerajaannya, secara tidak sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Mulanya Sang Ratu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya, akan tetapi para pejabat dan menteri kerajaan memohon agar Sang Ratu mengurungkan niatnya itu dan mengampuni sang pangeran. Karena kaki sang pangeran yang menyentuh barang yang bukan miliknya itu, maka Ratu menjatuhkan hukuman memotong kaki sang pangeran.

Benginilah ketegasan, kejujuran, dan keadilan seorang Ratu Shima yang pernah berkuasa di bumi nusantara ini. Kekuasaannya sebagai Ratu betul betul ditempatkannya pada singgasana keluhuran dan kewibawaan sebuah kerajaan, bukan dinasti apalagi untuk menyenangkan hati sang putera untuk dimanjakan dengan mahkota.

Disamping itu juga ada legenda Ratu Laut selatan yang menjadi legenda termashur dinegeri ini, walau tidak diketahui sama sekali kapan legenda ini dikenal. Namun demikian, legenda mengenai penguasa mistik pantai selatan di kalangan penguasa kraton dinasti  Mataram Islam (Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta) bahwa penguasa pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul, merupakan “istri spiritual” bagi raja-raja di kedua kraton tersebut. Pada saat tertentu, kraton memberikan persembahan di Pantai Parangkusuma, Bantul, dan di Pantai Paranggupita, Wonogiri, kepada sang Ratu. Panggung Sanggabuwana di komplek kraton Surakarta dipercaya sebagai tempat bercengkerama sang Sunan dengan Kanjeng Ratu. Konon, Sang Ratu tampil sebagai perempuan muda dan cantik pada saat bulan muda hingga purnama, namun berangsur-angsur menua dan buruk pada saat bulan menuju bulan mati.

Dalam keyakinan masyarakat Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia bernama Nyai atau Nyi Rara Kidul (kadang-kadang ada yang menyebut Nyi Lara Kidul). Nyi Rara Kidul menyukai warna hijau dan dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Karena itu pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujungtimur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau.

Di kalangan masyarakat Sunda berkembang anggapan bahwa Ratu Kidul merupakan titisan dari seorang putri Pajajaran yang bunuh diridi laut selatan karena diusir oleh keluarganya karena ia menderita penyakit yang membuat anggota keluarga lainnya malu. Puteri yang malang itu pun pergi berkelana sendirian, tanpa tahu kemana harus pergi. Dia hampir tidak dapat menangis lagi.

Hampir tujuh hari dan tujuh malam dia berjalan sampai akhirnya tiba di Samudera Selatan. Dia memandang samudera itu. Airnya bersih dan jernih, tidak seperti samudera lainnya yang airnya biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam Laut Selatan. Dia melompat ke dalam air dan berenang. Tiba-tiba, ketika air Samudera Selatan itu menyentuh kulitnya, mukjizat terjadi. Bisulnya lenyap dan tak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kudisan atau gatal-gatal. Malahan, dia menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Dewi Kadita yang berhati yang mulia, tidak menyimpan dendam kepada ibu tirinya, malahan ia selalu meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan.

Bukan hanya itu, kini dia memiliki kuasa dalam Samudera Selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Rara Kidul yang hidup selamanya. Kawasan Pantai Pelabuhan Ratu yang masuk wilayah Banten secara khusus dikaitkan dengan legenda ini.

Apakah cerita kedua Ratu ini, yakni Ratu Shima dan Ratu Laut Selatan yang kedua-duanya memiliki kekuasaan yang besar, satu didarat dan satu disamudera ada hubungannya dengan Ratu Atut Choisiah ? tentu hubungannya ada, sama-sama wanita dan sama-sama Ratu, apalagi Ratu Atut disamping sebuah nama juga melekat sebuah kekuasaan yang disandangnya, tetapi apakah Ratu Atut Choisiah masuk dalam kategori Ratu yang seutuhnya tidak hanya sebatas nama dan symbol semata? Yakni adil, bersih, jujur dan bijaksana bak Ratu Shima atau Ratu jelmaan yang berkembang dalam legenda ? Tentu hanya masyarakat yang menilainya.

Wanita lain yang menjadi issu hangat adalah Bunda Putri. Seutuhnya jika menyebut istilah Bunda maka yang terpersepsikan adalah seorang wanita yang lemah lembut, halus budi pekerti, bersahaja, wanita yang dengan kodratinya menjadi makhluk mulia penerus generasi dimuka bumi. Bergetar dan mendidihlah setiap jiwa anak manusia jika ada yang mendengar apalagi menyaksikan Bundanya disakiti oleh orang lain.

Tetapi Bunda yang menjadi pembicaraan saat ini, kiranya tidaklah seorang bunda yang menggusung agung marwah dan kehormatan seorang wanita. Tetapi ‘Bunda’ yang dipersepsikan lebih kepada seorang yang memiliki kekuasaan yang besar dinegeri ini, lebih kepada calo, makelar dan perayu kelas wahid, karena untuk urusan daging mendaging terutama daging sapi, bahkan dia sampai reshuffle  kabinetpun katanya Ustadz Hilmi bisa mempengaruhi, betapa hebatnya wanita ini, walau keberadaannya masih misteri. Apakah memang ada wujudnya atau hanya hantu politik belaka, untuk mengalihkan issu atas nilai kuota sapi yang begitu dahsyatnya dibagi-bagi.

Dari fenomena kedua wanita yang mempresentasikan harkat dan martabat keluhuran wanita, antara kemuliaan makna Ratu dan Keagungan kata Bunda. Tersirat istilah yang amat menyakitkan, mungkin bukan hanya bagi kaumnya para wanita, kaum priapun yang pasti memiliki Bunda akan teriris oleh ulah wanita-wanita ini.

Nama Ratu dan kata Bunda yang mereka sandang merupakan istilah yang tersublip sebuah kebesaran mahkota wanita, apalagi sorga terletak dibawah kaki Ibu. Karena itu, paling tidak kedua wanita ini mengangkangi harkat kaum wanita itu sendiri. Mengiris dan menyakiti hati kaumnya yang amat sensitif dan halus budi pekerti. Semoga Ratu dan Bunda kembali kefitrah dan harkat utamanya sebagai wanita…

Menyaring Kepala Daerah Bernilai Tambah

Oleh : Empi Muslion

Lepas hebohnya penangkapan Akil Mochtar yang berbuntut keranah singgasana Ratu Atut Choisiah beserta gerbong keluarga besarnya dalam lingkaran kekuasaan di Propinsi Banten, bahkan sampai selentingan wacana untuk membentuk Badan Anti Dinasti, membawa berbagai rembetan terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Pasca reformasi dan implementasi sistem desentralisasi diIndonesia, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung bak cendawan di musim hujan. Kran untuk menjadi kepala daerah begitu terbuka dengan syarat yang amat longgar dan normatif semata yang diikat oleh peraturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini menjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk direvisi.

Jika zaman orde baru saluran kepala daerah mayoritas berlaku bagi tiga  jalur profesional yang sering diistilahkan dengan ABG yakni ABRI (sekarang TNI), Birokrasi dan Golkar. Zaman sekarang semua jalur apapun terbuka untuk menjadi pemimpin daerah. Sebenarnya hal ini baik-baik saja bagi kompetisi dan kesamaan kesempatan yang terbuka bagi seluruh rakyat, namun sangat disayangkan kran kebebasan tersebut tidak diikuti dengan ketentuan tekhnis, kompetensi, standarisasi, dan substansi yang mendasarinya.

Sekarang siapa dan profesi apa saja, asal ada partai politik yang mengusung atau berhasil mendapatkan dukungan masyarakat dengan bukti administratif KTP melalui jalur independen, bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Pertanyaannya segampang itukah untuk menjadi seorang kepala daerah yang harus memimpin begitu luasnya rentang kendali geografis, padatnya demografis, beragamnya permasalahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta mengurai dan mengambil manfaat dari alur koneksi global perdagangan bebas yang tidak bisa lagi dibendung. Disamping substansi dasar berpemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup dan melepaskan masyarakat dari belenggu ketertingglan dan kemiskinan.

Diakui UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah, salahs atunya tentang syarat untuk menjadi kepala daerah ini sangatlah longgar, hanya mencantumkan aspek administratif dan normatif semata. Sedangkan kualifikasi kualitas individual, kapasitas, rekam jejak, kompetensi ilmu dan pengalaman sang calon sangat dinafikan. Disatu sisi tugas dan tanggungjawab kepala daerah sangatlah besar dan berat, kepala daerah akan memimpin begitu banyak jenis profesi professional yang kualifikasi ilmu pengetahuan maupun pengalamannya sudah sangat panjang, serta beragam dinamika kehidupan masyarakat.

Jangankan profesi dokter, camat, atau profesi lainnya yang akan dipimpin oleh kepala daerah, tenaga administrasipun yang setingkat staf rekrutmennya dijejali dengan berbagai persyaratan, melalui tahapan ujian dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu, mengapa seorang kepala daerah begitu longgar persyaratannya ?

Demokrasi minim substansi

Tidak bisa dinafikan, longgarnya persyaratan calon kepala daerah yang dicantumkan dalam UU nomor 32 tahun 2004 sebelumnya UU nomor 22 tahun 1999 tidak bisa lepas dari euphoria demokrasi dan dendam politik terhadap rezim orde baru.  Nuansa tarikan kepentingan politik yang bersandar pada label demokrasi untuk merebut kekuasaan sangat kentara terjadi, seolah-olah setiap warga Negara yang sudah memiliki hak suara untuk memilih dan dipilih adalah sama dialam demokrasi.

Longgarnya persyaratan akan memberikan peluang besar bagi partai politik untuk mencalonkan kadernya merebut jabatan publik yang selama Orde Baru umumnya diisi oleh para professional yang termasuk dalam jalur ABG. Sehingga membuat ruang gerak partai politik menjadi sempit dan terbatas, karena itulah aturannya dibuat selonggar mungkin. Tetapi para penyusun UU lupa, demokrasipun tidak sebebas dan segampang itu dalam pengejewantahannya, demokrasi harus berjalan beriringan dengan tingkat pendidikan dan kedewasaan politik masyarakat.

Menjadi paradoksal, saat aturan dilonggarkan kran menjadi kepala daerah dibuka selebarnya, tetapi kualitas sumber daya manusia dalam partai politik belum cukup mapan untuk mengikutinya, makanya tidaklah salah banyak cemoohan yang kita dengar dengan kualitas para wakil rakyat dan calon kepala daerah yang muncul saat ini. Karena itu demokrasi kita dewasa ini banyak yang mengatakan hanya baru sukses secara kulitnya saja yakni prosedural dan struktural tetapi masih minim substansional, kompetensi dan profesionalitas.

Memang siapa saja bisa menjadi kepala daerah, asal telah memiliki ijazah tamatan SMA atau sederajat dan sudah berusia minimal 30 tahun. Sungguhpun dalam realitasnya memimpin daerahpun tidaklah terlalu sulit, bahkan sangat gampang, malah lebih sulit menjadi staf atau pejabat eselon IV di pemerintahan daripada kepala daerah. Mengapa demikian ? karena organisasi pemerintah daerah yang akan dipimpin oleh calon yang akan menjadi kepala daerah telah memiliki struktur organisasi dan birokrasi yang mapan dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah terbagi habis dengan kuantitas karyawannya yang bahkan sudah melebihi kapasitas.

Ditambah lagi fasilitas sarana dan dukungan staf  buat kepala daerah, hampir semuanya terfokus kepada kepala daerah, jika kepala daerah tidak bisa berpidato ada staf yang sudah siap membuatkan pidato tinggal dibaca saja, jika kepala daerah tidak bisa memimpin rapat cukup membacakan beberapa pointer yang disiapkan oleh staf kemudian bisa meninggalkan ruangan rapat dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah atau pejabat instansi yang menangani substansi rapat untuk melanjutkan rapat.

Tetapi apakah type dan karakter kepala daearah yang demikian yang kita butuhkan ?  Alam birokrasi pemerintahan daerah di Indonesia sampai saat ini masih dinaungi karakter patrimonial, paternalistik dan feodalistik. Kita tidak bisa menampik hal ini,terbukti dengan masih kuatnya birokrasi kita mempertahankan birokrasi dengan penguatan pada struktur tetapi miskin fungsi, resikonya birokrasi yang gemuk struktur hampir seluruh pejabatnya akan menjadikan kepala daerah sebagai patronnya. Sehebat dan sepintar apapun mereka, tetap akan tunduk dengan perintah dan pikiran yang ditawarkan oleh Kepala Daerah, karena jika membantah apalagi menunjukkan sikap yang beda pendapat, maka siap-siap jabatan taruhannya. Akhirnya banyak kebijakan yang dibuat semau kepala daerah saja tanpa ada autentifikasi teori yang kuat, keselarasan dengan dokumen perencanaan dan skala prioritas yang sudah ditandantangani maupun landasan yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dan tak jarang para pejabat daerah mengiyakan saja dan mencari-carikan jalan bagaimana kehendak sang kepala daerah dapat terlaksana walaupun mereka tahu itu kadang tidak tepat dan menyalahi aturan, tetapi karena periuk nasi tergantung oleh paraf kepala daerah maka terpaksa mengurut dada mengikuti perintah sang kepala daerah, karena itu tidaklah heran mengapa silih berganti pasca reformasi kepala daerah dan pejabatnya menangisi dirinya didalam bui.

Kepala Daerah Bernilai Tambah

Karena sentral, strategis dan krusialnya peran kepala daerah dalam menentukan maju atau mundurnya sebuah pemerintahan apalagi menyangkut hajat dan harkat hidup masyarakat yang harus dicarikan solusinya, tidak hanya cukup dengan menebar janji menyapa asa untuk menuai citra mencari simpati. Kalau hanya sekedar menjadi kepala daerah memenuhi aspek formal, tanpa kepala daerahpun roda pemerintahan akan tetap berjalan dengan perangkat birokrasinya, tapi apa itu yang kita inginkan ?

Ada adagium yang menurut saya sangat keliru selama ini, bahwa yang dibutuhkan adalah pejabat yang pintar, kepala daerah cukup mengangguk dan menggeleng saja. Ini adalah pameo yang sangat menyesatkan, ini hanya pernyataan justifikasi dari kepala daerah yang tidak memiliki kapasitas. Pameo ini dapat berjalan jika iklim politik dan birokrasi kita sudah tertata dengan baik, mesin administrasi bergerak atas fungsi-fungsi yang berlandaskan rasionalitas, egalitarian dan professional serta rekrutmen kepala daerah yang syarat dengan berbagai persyaratan yang ketat dan lulus saringan uji publik.

Selagi politik kita yang berkelindan dengan birokrasi patrimonial yang menjunjung status pada jabatan struktural, maka budaya paternalistik dan feodalistik sulit dihindarkan. Karena itu harus dibutuhkan pemimpin yang secara kualitas individual harus cerdas, integritas, tangkas, trengginas, pengalaman, inovatif, produktif dan solutif. Secara kapasitas tekhnis dan skill harus memiliki beragam pengetahuan dan ilmu yang multidimensi, mengerti filosofi untuk menimbang persoalan dengan berbagai perspektif, memahami undang undang dan peraturan dalam kehidupan berpemerintahan untuk  bisa menarik solusi kreatif yang terintegratif, mampu menggerak staf , memotivasi dan mengarahkan mereka untuk bekerja dengan menjunjung tinggi integritas moral, dan cekatan dalam membangun jaringan dengan berbagai elemen.

Secara kultural individual harus egaliterian, humanis, antikritik, anti formalistik, anti feodalistik dan anti oligarkhi. Sehingga tidak begitu saja serampangan, sarat subjektifitas dan kepentingan dalam membuat keputusan strategis yang akan diambilnya.

Untuk mendapatkan pemimpin yang memenuhi syarat ideal tersebut untuk menyelesaikan persolan daerah dan masyarakat memang tidaklah mudah. Untuk rekrutmen pemimpin seperti ini kita tidaklah bisa secara instan untuk mendapatkannya. Aspek kualitas, kapasitas, integritas dan kecakapan seseorang itu harus dilihat dari track record dan pengalaman perjalan hidup dan karier profesinya. Kalau mau memimpin lembaga pemerintahan tentu logikanya harus memiliki pengalaman didunia pemerintahan. Sama saja dengan seorang hakim kalau mau menjadi hakim tentu dia harus lulus kualifikasi sekolah hakim dan berpengalaman sekian tahun dibidang peradilan, lulus berbagai jenjang diklat dan pendidikan profesi baru dapat menjadi hakim, karena itu tidak akan ada sarjana ekonomi ataupun sarjana kimia yang dapat berprofesi hakim. Mengapa kepala daerah yang kedudukannya setingkat lebih tinggi dari kepala pengadilan begitu gampangnya persyaratannya dan begitu subjektifnya kita dalam menentukan pilihan?

Kita harus mengakui dan mau berintrospeksi diri, bahwa ini memang UU nya sendiri yang sangat longgar, karena itu saat ini jika suatu daerah akan melakukan hajatan Pilkada selagi UU nya belum direvisi atau diganti maka tidak lain saringan terakhirnya adalah ditangan masyarakat sendiri, walau tingkat pendidikan dan kedewasaan politik masyarakat sangat berfariasi. Tetapi mari kita coba mendewasakan diri memilih kepala daerah dengan mengedepankan rasionalitas dan objektifitas, kesampingkan emosional dan unsur subjektifitas.

Kepopuleran seseorang belum tentu berbanding lurus dengan pengetahuannya didunia kepemimpinan pemerintahan. Simbol sorban dan keulamaan seseorang belumlah tentu memiliki kualifikasi memimpin pemerintahan ataupun menjamin aspek moralitasnya, banyak contoh tentang ini kasus mutakhir Luthfi Hasan Ishaq mantan Presiden PKS bisa dijadikan hikmah, begitu juga wajah santun dan gelar guru besar juga tidaklah menjamin integritas kepemimpinan Kasus Rudi Rubiandini dan Andi Malarangeng dapat dambil pelajaran. Pencitraan bisa dipoles tetapi kualitas diri tidak akan dapat ditutupi.

Karena itu tidaklah heran banyak fenomena beberapa daerah yang majunya cukup pesat walau terbatas sumber daya alamnya, begitupun sebaliknya banyak daerah yang jalan ditempat malah mundur walau kaya denganSDA, semua itu tidak terlepas dari faktor pemimpinnya. Apalagi saat ini zaman globalisasi semakin menganga, kita tidak hanya diserbu oleh beragam produk komersial tetapi juga diserbu oleh sumber daya manusia asing yang masuk keberbagai sektor kehidupan.

Karena itu carilah pemimpin yang mampu berakselarasi dan memberikan solusi bagi masyarakat dan daerahnya, carilah kepala daerah yang memiliki nilai tambah, dan diatas rata rata. Bukan zamannya lagi untuk mengeluh, mengedepankan subjektifitas dibanding objektifitas, lepaskan primodial yang membabi buta. Carilah pemimpin yang sudah membuktikan tulus pengabdian dan prestasi kerjanya, dibidang apapun ia, asal terbukti memberi arti dan manfaat bagi masyarakat banyak. Wujudkanlah dengan keikhlasan dan salingbahu membahu membangun negeri, lawan kita bukan sesama anak negeri, tetapi bangsa asing yang semakin senang dengan kebodohan dan keterbelakangan kita.

Salam Pencerahan

“Anak Mudiak” itu Bernama Indra Sjafri
Oleh : Empi Muslion

Bukan karena sekampung, tetapi acungan jempol dan penghargaan tulus akan arti sebuah idealisme, karakter tanpa pamrih, perjuangan tanpa lelah, semangat pantang menyerah, gelora dendam berbuat yang terbaik, pemahaman paduan teori dan skil, serta nilai patriotisme, pantas kita berikan buat anak negeri yang saat ini menjadi obat disaat mata kita dijejali oleh kecelakaan yang merenggut nyawa seolah tanpa harga. Disaat yang dianggap dan dinobatkan sebagai ‘tokoh-tokoh’ negara menampakkan halus pekertinya memperkosa bangsa juwita ini, sebut saja yang terkini “Muhammad Luhtfi Hasan Ishaq, Rudi Rubiandini, Akil Mochtar dan yang terbaru Andi Malarangeng. Obat itu adalah seorang anak bangsa yang dulu terlunta lunta saat ini muncul bak oase penghilang dahaga dengan nama Indra Sjafri.

Secara nama, saya mengenal Indra Sjafri sudah sejak kelas 6 SD sekitar tahun 1986, saya mengenalnya karena orang kampung saya saat itu sangat bangga sekali dengan salah seorang putra kampungnya bisa masuk kedalam skuad tim Persatuan Sepakbola Padang (PSP) yang di era 80-an sampai 90-ang merupakan tim yang cukup disegani di Sumatera Barat termasuk di Indonesia, tentunya disamping Tim Sepakbola Semen Padang.

Saat itu orang kampung saya, terutama yang nongkrong di warung-warung kalau membicarakan Indra Sjafri, biasanya hanya dengan sebutan “si In.” Jarak kampung saya dengan kampungnya Indra Sjafri sekitar sepuluh kilometer. Kampung Indra Sjafri, namanya Desa Lubuk Nyiur (masuk kedalam Kenagarian IV Koto Mudiak) Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar.

Zaman saya kecil dulu, mungkin disaat Indra Sjafri sudah memiliki talenta memainkan bola sepak. Desa Lubuk Nyiur dan beberapa desa yang ada dibagian pedalaman Kecamatan Batang Kapas, orang kampung saya menyebutnya dengan istilah “orang atau Desa Mudiak.” Sebagai pembeda bagi desa dan masyarakat yang bermukim dibagian pantai dan jalan propinsi. Jika menyebut desa Lubuk Nyiur ini, jangankan untuk ukuran Sumatera Barat, untuk Desa yang ada di Kecamatan Batang Kapas saja, saat itu Desa Lubuk Nyiur dikonotasikan sebagai desa terpencil dan terbelakang dan masyarakatnya dipersepsikan masih udik. Walaupun saat itu masyarakat yang berada di pedesaan Kenagarian IV Koto Mudiak ini sudah banyak yang sukses diluar kampungnya, sebut saja salah satunya mantan Ketua DPRD Sumbar Buya H.Arwan Kasri. Disamping itu masyarakatnya juga banyak yang berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri.

Secara geografis desa ini berada di celah-celah lebatnya hutan bukit barisan, saat saya kecil dulu, jalan menuju desa ini dari ibukota kecamatan hanya satu jalur, sampai sekarang juga masih satu jalur, jika terjadi sesuatu bencana alam yang tidak diharapkan, tentunya akan menyulitkan dalam penyelamatan dan evakuasi. Dulu jalannya sangatlah sempit, bertanah dan batu batu. Desa ini dialiri sungai yang cukup besar, lebar dan deras. Dahulunya desa ini jembatannya hanya ada jembatan gantung seperti panorama atraksi film “Indiana Jones”. Belum ada listrik, SMP pun yang ada saat itu adalah SMP kelas jauh dari SMP Negeri Batang Kapas yang juga merupakan satu satunya SMP yang ada di Kecamatan saya.

Orang akan menggerinyit dahi jika ada yang diajak untuk ikut pergi menghadiri suatu acara kedesa ini, termasuk saya sendiri saat itu diajak oleh orang tua untuk pergi berobat kedesa ini, saat itu belum ada mobil umum, motorpun dapat dihitung setengah jari. Saya dibawa oleh orang tua dengan sepeda ontel, duduk dibelakang, sepanjang perjalanan dari ibukota kecamatan sampai kedesa ini, pemandangan yang saya temui hutan lebat kiri kanan, suasana senyap ditambah sahutan bunyi kera, jangkrik, burung muray dan suara suara hewan lainnya yang membikin bulu roma saya berdiri bak ijuk yang banyak tumbuh dipinggir jalan. Jalan tanah penuh lobang, ada yang berkerikil tetapi banyak yang terjal, sungainya besar, lebar dan dalam tetapi airnya sangatlah jernih sekali dengan batu-batu besar yang sangat alami.

Memang ada katakutan yang menyelimuti saya jika pergi ke Desa ini, apalagi banyak cerita-cerita orang tua yang beredar saat itu, kalau ke Mudiak harus hati-hati, karena jalannya sepi banyak urang rantai (orang yang dirantai zaman penjajahan Belanda yang dijadikan romusha dan kuli tambang batu bara), disungainya banyak berkeliaran orang bunian (sejenis bangsa makhlus halus), dihutannya ada cindaku (Makhluk halus yang suka menyembunyikan orang), ada inyiak (harimau), dan sebagainya. Alhasil sepanjang perjalanan saya hanya bisa memegang erat-erat perut Ayah saya dan sekali kali memicingkan mata dan berdoa agar cepat sampai ketujuan.

Begitupun kalau ada pegawai negeri seperti guru, petugas puskesmas, PPL, dan sebagainya yang akan ditempatkan berdinas di Desa Mudiak, pasti mereka akan berdoa semalaman agar tidak lama-lama ditugaskan di desa ini

Tetapi itu hanya gambaran geografis desa Lubuk Nyiur saat dulu, sekarang sudah sangat jauh berubah, jembatan Indiana Jones sudah berganti Jembatan Beton. Negeri senyap sudah terang oleh cahaya listrik walaupun masih sering kelap kelip, SMP dan SMA sudah berdiri, begitupun dibidang lainnya.

Tetapi secara demografis, sosiologis dan kulturnya orang Mudiak ini juga sungguh luar biasa, orangnya sangat ramah apalagi kepada tamu. Sikap komunalitas sangat mereka junjung tinggi, begitu juga dengan pola hidup gotong royong mereka sangat bahu membahu. Kalau menyangkut kekompakkan dan kesolidan Desa Mudiak ini tidak bisa ditandingi, disamping itu desa ini juga memiliki militansi yang tinggi terhadap negerinya, karena itu kalau ada pertandingan olahraga antar desa di tingkat kecamatan, seperti Bola Volley dan Sepak Bola, maka kalau bertemu Desa Mudiak dengan desa yang dibagian Hilir (desa yang berada di pusat kecamatan, jalur jalan propinsi dan kawasan pantai) apalagi bertemunya di partai final, maka antar pendukung sering terjadi perang urat syaraf bahkan juga ada yang sampai adu otot.

Beginilah kira-kira ilustrasi desa Uda Sjafri saat saya kecil dulu, yang mana nama si In sudah sahut menyahut kayak operan bola dari mulut kemulut di kedai-kedai yang ada di Desa saya.  Bisa kita bayangkan jika saat itu Indra Sjafri sudah bisa masuk kedalam skuad PSP, mungkin seperti era sekarang kita melihat ibarat Evan Dimas sekiranya bermain di Club Barcelona atau Manchester United. Begitulah kira-kira apresiasi masyarakat kampung saya saat itu terhadap Indra Sjafri.

Dari etalase kampung Indra Sjafri ini dan kesuksesan Indra Sjafri membangkitkan harga diri anak negeri, saya mencoba memberikan beberapa catatan sekaligus mengilustrasikan bagi pembangunan dan perjalanan bangsa kita kedepan dalam mengisi setiap derak pekik kemerdekaan yang direbut dengan genangan darah dan air mata, yang saat ini sudah terkontaminasi dan berasimilasi dengan dentuman meriam globalisasi, pekikan liberalisasi, pemikiran yang terbalut pragmatisasi apalagi bersampul hedonisasi dan meterialistik.

Pertama; Indra Sjafri membuktikan ternyata kita memang bangsa yang besar. Selama ini banyak diantara kita yang menggarut-garut kepala seolah tidak bisa mempercayai melihat pemain bola Indonesia tentunya juga dengan segenap pengurus, pelatih dan jajaran terkaitnya, yang tak kunjung bangkit prestasinya. Padahal negara Indonesia yang merupakan Negara dengan penduduk terbesar ketiga di dunia, masa tidak mampu mencari 11 sampai 20 pemain yang berkualitas dan bertalenta prima ? pertanyaan-pertanyaan ini sering sekali mengemuka disudut sudut negeri ini. Apalagi jika dibandingkan dengan Negara Kroasia atau Bosnia Herzigovina saat ini yang hanya sebesar satu kota di Indonesia mampu tampil diputaran final piala dunia.

Dengan gerakan sunyi, senyap dan diam-diam selaras dengan suasana kampungnya, Indra Sjafri mampu memberikan jawaban dan membelalakkan mata kita semua dan mempertontonkan kepada kita bersama anak negeri Indonesia. Bahwa Indonesia memang adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, lincah, cekatan, kompak, cerdas dan bertalenta juara. Hal ini ditunjukkan oleh anak asuh Indra Sjafri yang berlari bak Kuda Sembrani lepas talinya mengejar bola, mengoper dan memainkan bola bak Rama mengejar Shinta dengan apik dan menawannya. Jika selama ini banyak yang mengkerdilkan anak bangsa dengan mengkambinghitamkan stamina dan ukuran postur tubuh yang tidak terlalu tinggi sebagai kelemahan, ternyata hal itu tak terlihat sama sekali dengan anak-anak garuda muda Indonesia.

Kedua; Indra memperlihatkan kekuatan cinta tak mengenal stigma. Indra bergerilya dari satu daerah ke daerah lain mengamati dan menyeleksi para anak-anak negeri Indonesia yang memiliki talenta untuk dibina menjadi pemain bola yang berkarakter, diajar untuk mempertajam skill, teknik dan strategi. Memotivasi untuk memuntahkan daya juang, keuletan, kekompakkan dan semangat pantang menyerah. Menyuntikkan virus patriotik, mikroba nasionalisme dan gugahan cinta tanah air yang tiada tara.

Dari beberapa wawancara Indra oleh beberapa media, dapat ditangkap betapa Indra tidak bisa ditawar-tawar untuk memperjuangkan visi dan gagasan besarnya dalam melatih anak bangsa. Betapa geramnya Indra saat dia diminta melatih U-16 tetapi disodorkan pemain-pemain yang rekrutmennya pantas dipertanyakan. Katanya dari beberapa pemain U-16 hanya 1 atau 2 orang yang bisa dipakainya. Ini menunjukkan betapa tidak seriusnya pengelolaan dan rekrutmen pencarian bibit-bibit berbakat anak negeri selama ini. Termasuk perjalanan karier sepakbola Indra sendiri tentunya, dari beberapa wawancaranya dapat ditangkap bahwa ia termasuk salah seorang pemain bertalenta yang termarginalkan, dia tertatih tatih untuk dapat diapresiasi oleh club besar tetapi tetap gayung tak bersambut.

Indra juga menunjukkan kepada kita bersama, bahwa Indonesia itu luas sekali, Indonesia bukan hanya Jawa, banyak talenta-talenta potensial yang bergeletakan dibumi pertiwi ini walau itu jauh dipelosok pelosok kampung. Karena itu jemputlah mereka, bimbinglah merka, perlakukanlah mereka secara sama dan setara, jangan biarkan mereka melangsa tak bisa ke Jakarta karena tak bisa membayar tiket kereta dan pesawat terbang, atau tak punya paman dan saudara tempat bekingan.
Karena itulah kekuatan cinta Indra terhadap filsafat bola yang harus bundar tidak bersegi bergemuruh, akhirnya dia berkelana dari satu daerah kedaerah lain, mencari, mengamati dan menyeleksi akhirnya membawa beberapa tunas muda Indonesia dibentuk dan dibina, yang hasilnya walau belum berapa lama dibentuk sudah menegakkan kepala kita didepan khalayak dunia.

Ketiga; Idealisme harga mati. Dari beberapa catatan wawancara Indra Sjafri oleh beberapa media, Indra sering menuturkan bahwa dia tidak mau diintervensi oleh PSSI atau siapapun, apalagi ada pemain-pemain titipan, dia sangat benci hal ini. Mungkin ini juga ada pengaruh dari perjalanan karier Indra yang termasuk pemain yang sering terpinggirkan, dan melihat betapa realitas terperosoknya prestasi sepak bola negara ini akibat banyaknya titipan-titipan yang mengalahkan rasionalitas dan membuyarkan prestasi yang harus diraih secara fair dan objektif. Dan mematikan karier-karier cemerlang anak bangsa yang berkualitas. Harusnya semangat ini dapat ditangkap oleh pemangku kepentingan di PSSI maupun jajaran lainnya, sebagai sebuah alaram positif bahwa ternyata irasionalitas, subjektifitas  dan kepentingan emosianal sebuah kelompok hanya akan menjatuhkan prestasi Negara ini kelembah gelap dan kenistaan.

Keempat; Virus Patriot nan tak boleh padam. Hal ini dapat kita tangkap, betapa setiap tim garuda muda U-19 selesai pertandingan, Indra Sjafri selalu terlontar kata-kata bahwa kita adalah bangsa yang besar, selain itu kata-kata penyemangat yang sering dilontarkan Indra buat anak-anak asuhnya, “jangan biarkan negerimu diinjak-injak oleh bangsa asing.” Ini adalah kata-kata yang sangat dalam, tajam dan runcing. Jika kita renungi kata-kata ini, ia  seruncing bambu runcing yang digunakan para pahlawan negeri melawan amphibi para penjajah merebut dan mempertahankan tanah nusantara ini.

Sekali lagi jangan biarkan negaramu diinjak-injak oleh Negara asing. Semangat ini seharusnya harus kita gelorakan dan tusukkan tidak hanya dibidang olahraga dan sepakbola semata, tetapi kata-kata ini harus masuk kesegenap urat nadi anak bangsa yang masih merasa sebagai anak negeri Ibu Pertiwi. Apalagi bagi yang suka mengkapling negeri, menguras alam, mencuci rupiah, dan yang mempermainkan keadilan.

Kelima; Runtuhnya pesona tampan korea. Sebelum fenomena U-19 beratraksi dilayar televis, selama ini wajah-wajah artis/aktor korea silih  berganti menyambangi televisi dan panggung hiburan Indonesia. Begitupun Korean Style menjangkiti generasi muda termasuk kaum ibuk ibuk. Gagnam Style, KPOP, Boy and Girl Band Korea kerap menyambangi atsmosfir budaya generasi muda anak negeri.

Kiranya virus yang akan melunturkan kekayaan khazanah anak nusantara yang sejatinya lebih dahsyat dari polesan Korean style, mampu tersapu oleh tangan dingin Indra Sjafri. Dari hati terdalam saya katakan, kiranya ketampanan Maldini, Ravi Murdiyanto, Evan Dimaz, Ilham Udin Armaiyn, Mukhlis Hadi Ning Syaifulloh, Putu Gede Juni Antara, Hansamu Yama Pranata, Muhammad Sahrul Kurniawan, Muhammad Hargianto, Zulfiandi, Dinan Yahdian Javier, Paolo Oktavianus Sitanggang, Ruli Desrian, Alqomar Tahupelasury, Febly Gushendra, Dimnas Sumantri, Mahdi Fahri Albar, Hendra Sandi Gunawan, Muhammad Dimaz Drajat. Kiranya ketampanan, kegantengan, kemacoan, kecerdasan dan kegesitannya lelaki Indonesia yang diperagakan oleh tim U-19 jauh diatas para rupawan Korean yang sebagian besar wajahnya banyak dioperasi plastik tersebut. Ini juga menunjukkan betapa selama ini kita ikut member andil menjatuhkan kekuatan dan kewibawaan bangsa kita dimata bangsa asing. Cobalah lihat dengan jujur betapa rupawannya para anak-anak garuda muda Indonesia berkeliat dan beradu tangkas dengan jagoan korea yang tak berdaya seolah negeri itu kehabisan tanaman ginsengnya.

Keenam; Keseriusan dan Fokus kunci kesuksesan. Kiranya Tim U-19 yang dibina Indra Sjafri, betul-betul mempraktekkan teori-teori modern persepakbolaan dan dikombinasikan dengan nilai kearifan bangsa. Hal ini terlihat bahwasanya kualitas pemain tidak hanya diukur dari skil dan fisik semata, disamping memenuhi standar VO2, pemain juga harus memiliki kekuatan mental, karakter, militansi, dan kekompakkan. Disamping itu Indra Sjafri juga tidak ada tawar menawar tentang kedisiplinan. Anak anak dibiasakannya dalam pemusatan pelatihan harus disiplin, baik latihan, pola makan, maupun waktu istirahatnya. Hal lain lagi atmosfir ketenangan, kenyamanan dan saling menghargai juga disemaikan dalam tim ini, sehingga tidak ada anak emas dan anak perak. Begitupun pola pergaulan mereka, Indra menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi, saat latihan Indra sebagai Pelatih, diluar latihan Indra bisa sebagai teman, sebagai Ayah, bahkan sebagai pembantu bagi anak-anaknya.

Ketujuh; Semua itu dikunci dengan Wujud Syukur, kesuksesan semata mata atas Hidayah dan pertolonganNYA. Mungkin kita semua sudah menyaksikan, setiap ada perayaan gol ataupun selesai pertandingan, tim garuda muda U-19 selalu melampiaskan emosinya dengan atraksi sujud ketanah sebagai manifestasi rasa syukur kearibaan Allah SWT…

Semoga ditengah tandusnya demoralisasi negeri ini, ada secercah oase dan semangat bambu runcing seperti yang telah digelorakan oleh Indra Sjafri untuk menyatakan kehadapan dunia, bahwa Indonesia bangsa yang besar…. Kami akan bisa melalui ujian ujian dan terpaan angin tornado yang silih berganti menerpa negeri ini… Indra Sjafri Indra Sjafri lainnya akan selalu lahir dibumi ini… walau itu dari negeri yang jauh dipelosok hutan sama sekali…

Bagi Anak anak Garuda Muda Indonesia dan Uda Indra Sjafri, sebagai manusia biasa tentu tidak ada yang sempurna, walau tulisan diatas umumnya yang baik baik saja, tentu jika ada kritik dan masukan yang membangun dari anak Indonesia lainnya haruslah diterima. Mungkin tidak bagi Uda Indra tetapi bagi garuda muda yang masih dalam pencarian jati diri, yang masih bergelora adrenalinnya, jangan jumawa melebihi rendah hati. Jangan sampai tergoda rayuan mafia persepakbolaan yang akan semakin keras menghampiri, apalagi rayuan elemen elemen kapitalisasi yang memanfaatkan prestasi dan talenta anak negeri sebagai mesin uang. jangan jangan tergoda dengan itu semua, berprestasilah lebih tinggi, semua yang merayu itu akan dapat diraih bahkan melebihi nantinya.. Indonesia masih berharap banyak dengan talenta-talenta apik dan tulusmu…

Bravoooo Garuda Muda…

Duduk Semeja Dengan Jokowi

Oleh : Empi Muslion

 

Adalah sebuah kebahagiaan saat saya dapat beramah tamah, bersilaturahmi dan duduk semeja dengan Bapak Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta Kamis 26 September kemarin. Saya saat itu mendampingi Wakil Walikota terpilih Kota Pariaman Sumatera Barat  Dr.Genius Umar untuk bersilaturahmi, beramah tamah sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Jokowi terhadap pasangan ini di Pilkada Kota Pariaman tanggal 4 September 2013 yang lalu.

Disamping menjadi catatan tersendiri dan sejarah dalam hidup saya dapat berdiskusi langsung dengan tokoh yang sudah menjadi icon dunia. Saya juga sekaligus dapat merasakan hawa sejuk ruang Oval Gedung peninggalan Belanda yang amat bersejarah dan berdiri kokoh dengan gagahnya.  Nuansa dan aroma klasik nan teduh dari inspirasi arsitektural zaman Hindia Belanda begitu terasa, yang mana Kantor Gubernur Jakarta ini dulunya merupakan ‘Residentie Huis’ yang bangunannya bergaya ‘Indische Woonhuis’ adalah rumah zaman Hindia Belanda yang muncul pada awal abad ke-19 dengan gaya ‘klasikisme tropis’ yang cirinya antara lain terdapat teras besar yang terlindungi dari sinar matahari dengan adanya atap tambahan dan tiang-tiang besar yang sering disebut dorik romawi. Dihalamannya terdapat pohon-pohon besar dan taman-taman luas. Sehingga tanpa adanya penyejuk ruanganpun, ruang-ruang rumah terasa sejuk dan segar. Dizaman sekarang sudah jarang ada kita temui.

Sebelum memasuki areal Kantor Gubernur DKI Jakarta ini, pikiran saya  sudah dijejali dengan bayangan hal-hal rumit, mumet dan mendongkolkan yang akan ditemui. Bayangan seperti betapa ketatnya security yang akan memeriksa kami, betapa banyak pintu-pintu pengamanan yang harus dilewati. Kemudian yang tak kalah mumetnya kepala membayangkan betapa susahnya untuk mengatur kata-kata dan memasang wajah ramah dan simpatik untuk menembus barisan staf protokol, sekretaris pribadi dan ajudan Gubernur untuk dapat diagendakan bertemu dengan sang Gubernur.

Kiranya apa yang saya bayangkan itu, buyar dan bertolak belakang 360 derajat dari apa yang saya temui. Kami melenggang masuk ke kantor Gubernur DKI Jakarta dengan nyaman tanpa ada pengamanan dan security yang serba maskulin. Begitupun saat kami memasuki ruang protokol kantor Gubernur yang berada disisi kanan Pendopo Gubernur. Para pegawainya ramah, baik dan sopan,menuntun kami sambil menanyai maksud kedatangan kami. Kemudian oleh para staf kami dipersilahkan untuk menemui Kepala Bagian Protokol Pemprov DKI Jakarta yang merupakan penangungjawab untuk memberikan informasi dan mengatur jadwal kegiatan dan pertemuan dengan Gubernur.

Selanjutnya kami menemui Kepala Bagian Protokol Pemprov DKI Jakarta, namanya Syarifuddin Chandra,MSi, orangnya sangat ramah, sopan dan bersahabat melayani kami serta beberapa orang tamu yang ada saat itu. Setelah kami mengutarakan maksud dan tujuan untuk menemui Gubernur, oleh Kabag Protokol kami diberikan jadwal kegiatan Gubernur hari itu yang amat padat, kami disilahkan untuk memilih apakah mau menemui hari itu juga dengan syarat kami mau menunggu untuk beberapa saat dari kegiatan Pak Gubernur pulang dari lapangan dan akan dilanjutkan makan siang dengan warga yang sudah diagendakan. Atau menunda besok harinya dipagi hari, yang kebetulan agenda Gubernur kosong dipagi hari. Kami saat itu memilih untuk menunggu Gubernur saja dihari itu, menunggu Gubernur pulang dari lapangan dan makan siang dengan warga dari waduk ria rio.

Tepat apa yang dijanjikan oleh Kabag Protokol, lebih kurang satu jam kami menunggu kedatangan Gubernur serta acara makan siangnya bersama warga, kami dipanggil oleh ajudan Gubernur untuk memasuki ruang tamu di pendopo kantor Gubernur. Dan tidak lama setelah itu kami dipersilahkan menemui Gubernur diruang kerjanya.

Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi dengan sidang pembaca semua, sekaligus berbagi hikmah dan pelajaran dari pertemuan kami dengan Gubernur DKI Jakarta. Ketika kami memasuki ruang kerja sang Gubernur, beliau menyambutkami dipintu ruang kerjanya dengan senyum yang amat ramah, menyalami kami dengan hangat dan sejenak beliau menundukkan kepala selayaknya tatakrama Jawa yang sangat beliau pegang teguh. Dari sini saja kami sudah dibuat terperangah, betapa tingginya etiket dan tatakrama bagi sebuah penghormatan oleh seorang Gubernur yang memiliki kekuasaan tertinggi di Provinsi Jakarta terhadap sesama manusia.

Setelah itu kami dipersilahkan duduk, Pak Gubernurpun bercerita begitu cair, muka yang jenih dan berseri, seolah-olah beliau dengan kami sudah berteman akrab, tidak ada terkesan birokratis , formalistis, apalagi gaya aristokratis, tidak ada kata-kata yang menggurui. Beliau hanya bercerita apa yang dilakukakannya dan cita-cita besarnya untuk melihat Kota Jakarta menjadi kota yang aman, nyaman, tidak macet, bebas banjir, hijau, indah dan humanis bagi penduduknya. Melihat masyarakatnya yang sejahtera, adil, makmur dan bermartabat. Beliau menekankan untuk bekerja dengan ikhklas, tulus dan keluar dari relung hati terdalam.

Dalam setiap pembicaraan itu, saya selalu menangkap dan mencerna apa yang Beliau sampaikan, saya melihat pemikiran terhadap transformasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terlihat jelas dalam pikiran Jokowi secara sistematis dan terukur. Visi besarnya tergambar jelas untuk diimplementasikan oleh jajaran staf (birokrasi) di Pemda DKI Jakarta dan berbagi tugas dengan Wakil Gubernur. Dengan pahamnya Jokowi dengan substansi tekhnis berpemerintahan, saya yakin para stafpun akan dapat sinergis mengejewantahkannya dalam tataran implementatif, karena program-program besar yang logis yang diusung oleh Jokowi akan langsung diawasinya sehingga manipulasi dan penyimpangan penyimpangan dapat diminimalisir. Sikap keramahtamahan dan humanisnya para pegawai dilingkungan Pemrov DKI Jakarta serta tidak rumitnya aturan keprotokolan, salah satunya dijajaran Bagian Protokol yang kebetulankami temui, mungkin adalah salah satu visi Jokowi yang langsung terasa saat itu.

Saat ini, ada beberapa tokoh atau pengamat yang meragukan kinerja Jokowi dengan mengkritisi kerja Jokowi dengan blusukannya dan bahkan Jokowi disamakan dengan Presiden Filiphina Joseph Estrada yang hanya menang popularitas saja tetapi nihil substansi. Saya pikir ini sebuah perbandingan yang amat merendahkan anak bangsa sendiri. Tidak sepantasnya perbandingan  itu dilabelkan kepada Jokowi. Jokowi bukanlah pemabuk, pemain wanita, koruptor, arogan sebagaimana pribadi Joseph Estrada yang kita dapatkan dari berbagai media.

Apa yang dapat saya tangkap dari diskusi dan ramah tamah dengan Jokowi kiranya beliau jauh dari yang dipersepsikan kalangan itu. Jokowi sangat hafal dan lancar menceritakan kepada kami bagaimana membedah anggaran yang harus berpihak kepada rakyat, menata proporsionalitas antara belanja pegawai,belanja modal, belanja barang dan belanja lain-lain.

Anggaran dan pengelolaannya yang merupakan dapur dan nafas utama untuk kemajuan daerah begitu fasih dilidahnya agar tidak terjadi penyimpangan dan pemborosan terutama terhadap belanja pegawai. Jokowi sangat paham jika Jakarta mau cepat maju dan percepatan pengentasan kemiskinan, maka proporsi belanja modal dan belanja barang untuk infrastruktur danpembangunan harus lebih besar dari belanja pegawai. Begitu juga visi dan program jokowi dibidang proses penataan birokrasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, penataan kota yang berwasasan lingkungan dan jauh kedepan, menjaga dan meningkatkan iklim investasi dan tenaga kerja. Dan berbagai substansi dasar pemerintahan lainnya.

Kegiatan Blusukan Jokowi bukanlah sebuah pencitraan, ini adalah murni gaya kepemimpinan Jokowi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Yang melihat, mendengar, menjemput dan menganalisis langsung permasalahan dari akarnya, tidak hanya menerima dokumen dan laporan dari bawahan saja. Kita akan mencibir Jokowi jika hanya pintar blusukan tetapi nihil substansi, tetapi apa yang saya tangkap dari diskusi hari itu, Jokowi memahai kedua-duanya, baik konsepsi teori maupun aplikasi, baik tekhnis maupun operasionalnya, sehingga beliau tidak akan mudah dikibuli oleh aparat birokrasi, politisi mapun pengusaha yang selama ini sering kucing kucingan.

Gaya kepemimpinan partisipatif solutif yang diperagakan oleh Jokowi ini justru adalah gaya kepemimpinan asli nusantara sebagaimana yang selama ini menjadi falsafah kepemimpinan Pamong yang selalu mendengar dan melihat jerit nafas rakyat, istilahnya “selembar daun-pun yang jatuh diwilayahnya seorang pamong harus mengetahuinya.”

Jadi tepatlah apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini, kita harus objektif dan mengacungkan jempol buat Jokowi, belum setahun kepemimpinannya sudah mampu menata Pasar Tanah Abang yang sejak Indonesia merdeka sampai tiba kepemimpinan jokowi belum mampu mengatasinya, begitupun penataan waduk pluit, waduk ria rio, penataan PKL Pasar Minggu, Pasar Jatinegara, perencanaan MRT yang kata Jokowi akan mulai dilaksanakan bulan Oktober 2013 ini. Begitupun dibidang reformasi birokrasi, keberpihakan kepada masyarakat terpinggirkan, buruh, kaum urban dan kelompok marginal lainnya.

Pertemuan singkat yang tak lebih satu setengah jam itu, saya bersyukur dapat menimba ilmu dan mendengar langsung pemikiran besar seorang Jokowi dalam mengimplementasikan marwah dari teori pemerintahan, pembangunan, kebijakan publik, perencanaan kota dan penerapan leadership yang selama ini dibangku kuliah maupun implementasinya dilapangan saya sendiri juga ikut menerjuninya.

Selesai ramah tamah dan perbincangan yang sangat melebar yang diiringi guyon dan ketawa lepas. Oleh stafnya kami diperbolehkan untuk berfoto. Selanjutnya kami salam salaman untuk berpamitan. Pemandangan lain yang terpampang yang membikin kami terpukau lagi, beliau sendiri yang membukakan pintu dan menghantarkan kami sampai kepintu utama pendopo. Sekali lagi kami terperangah kelu, seorang Gubernur menghantarkan tamunya sampai kepintu utama. Laiknya seorang tuan rumah yang melayani tamunya dengan sepenuh hati.

Menurut Pak Syarifuddin Chandra, “ya begitulah pak Jokowi, beliau tidak membeda bedakan orang, siapapun tamunya, beliau pasti menghantarkan tamunya sampai kepintu dan salam pisah dengan menundukkan kepala.”

Satu hal lagi dipertemuan siang itu, Pak Jokowi tidak ada sepatah katapun kalimatnya berbicara tentang politik apalagi wacana dan polling media yang marak terhadap ekspektasi masyarakat terhadap beliau untuk calon Presiden. Beliau berbicara betul-betul memotivasi kami dalam bekerja, tulus ikhlas dan penuh semangat, berbicara tentang substansi dan visi besarnya tentang Jakarta. Cuma sayang, ada satu hal yang mengganjal saya hingga sekarang, mengapa saya tidak menanyakan “mengapa Bapak Gubernur sekarang seringtampil dengan kemeja putih, dengan lengan baju yang sering disinsing ?” mungkin jawabannya mari kita kembali bergandengan tangan seputih kapas, bekerja dengan hati yang suci, pikiran yang jernih, tidak ada lagi pengkotak kotakan seperti baju kotak saat pesta demokrasi nan lalu.

Oh jokowi… semoga banyak pemimpin dan anak negeri yang sepertimu. Popularitas yang teraih bukan sebuah produk yang dieksperimenkan dan direkayasa, apalagi dengan membentuk mesin pencitraan. Kepemimpinan Jokowi memang murni keluar dari diri pribadi, yang terlahir, terbentuk dan berkembang seiring perkembangan dirinya. Seperti filsafat rendangnya orang Minang, walau hitam legam tetapi bau dan cita rasanya menggigit sampai kejiwa. Rasa itu muncul setelah proses panjang yang harus dilalui, tidak seperti makanan serba instans yang disulap masak dengan air panas langsung jadi untuk disantap. Dia dibentuk bukan seperti tukang sulap, tetapi berproses apa adanya seiring perkembangan pribadi dan karakternya.

Sekarang tidak ada salahnya jika kita mencibiri diri sendiri dan belajar dari Jokowi. Jika ada tokoh yang selama ini alergi terhadap blusukan Jokowi. Memang manusia dan pemimpin tidak ada yang sempurna, begitu juga Jokowi, tidak mustahil pasti ada kebijakan Jokowi yang mungkin tidak semua kalangan dapat menerima, tetapi yang dapat kita ambil dari Jokowi adalah ketulusan, integritas, keberpihakan kepada masyarakat lemah, informalitas, menjunjung kesetaraan, gagasan yang terukur dan semangat kerja yang tanpa pamrih, tanpa ada kepentingan apapun yang membebaninya. Apalagi kepentingan material yang akan menjadikan pemerintahan sebagai sapi perahan.

Tentu pengawasan publik terhadap kinerja Jokowi dan Ahok selalu dilakukan, kalau ada yang salah dan melanggar tentu kita wajib menegur dan mengingatkan. Namun jika ada yang baik apalagi sebuah ide terobosan inovasi yang substansial dalam transformasi pemerintahan selayaknya kita harus jujur mengakui, mendukung dan menyukseskan.

Marilah kita saling memberikan apresiasi jika memang itu ada kelebihan dari anak negeri kita, siapapun ia, jangan saling menjatuhkan apalagi saling mengejek. Marilah kita sama sama membangun, saling mengisi  atas kekurangan dan berbagi atas kelebihan. Marilahkita saling memotivasi untuk memunculkan Jokowi Jokowi lainnya di Bumi Pertiwi dengan berbagai langgam karakter dan kepemimpinannya yang diterima dan diakui oleh seluruh anak bangsa. Sehingga Indonesia jaya dimata dunia.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.