Feeds:
Pos
Komentar

Salam PNS seantero Bumi Pertiwi…

Saat ini kita sudah memasuki sidang kedua Uji Materi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini adalah Undang-Undang yang mengatur harkat, martabat dan keberadaan kita sebagai personifikasi negara. Profesi PNS sama dengan profesi anak negara lainnya yang muaranya untuk membangun dan mengabdi bagi nusa dan bangsa, namun dalam Undang-Undang ini banyak hal yang tak sejalan dengan semangat keadilan, kesetaran, kemartabatan dan keberadaan kita sesama anak negeri yang berprofesi dibidang apapun adanya dinegara tercinta ini.

Pada kesempatan ini kita hanya baru mengajukan Uji Materi terhadap pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 ini, sebenarnya banyak pasal yang harus kita kritisi dan perbaiki bersama, tapi step by step kita uji dulu pasal yang memang jelas jelas memasung, mengkerdilkan, mengebiri dan mangaputasi hak azazi kita sebagai warga negara yang berprofesi sebagai PNS.

Bersama ini saya sampaikan beberapa pokok pokok pikiran kita terhadap perbaikan permohonan uji materi, yang sudah kita hadiri bersama oleh perwakilan pemohon dan sudah saya bacakan didepan majelis hakim Mahkamah Konstitusi hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 kemarin. Alhamdulillah para hakim yang menyidangkan mengapresiasi perbaikan yang kita lakukan, dari tiga hakim yang menyidangkan, dua hakim yang hadir pada sidang pertama tidak ada komentar dan menyambut baik, hanya hakim MK Patrialis Akbar yang memberikan beberapa komentar dan catatan untuk sidang kita selanjutnya. Pada sidang ini sudah diketok palu bahwa berkas permohonan kita sudah dinyatakan lengkap. Dan selanjutnya kita diminta menunggu sidang selanjutnya dan mempersiapkan saksi ahli. Semoga jalan kita dimudahkan selalu demi keadilan dan kebaikan bagi PNS dan bangsa tercinta ini.

Untuk naskah utuhnya terlalu besar kapasitasnya jika saya upload kan disini (tapi pokok pokok pikiran yang pertama juga sudah saya lampirkan dicatatan saya terdahulu dapat dibaca disini ).

Ini adalah tanggungjawab, pekerjaan, tugas dan semangat kita bersama yang bernaung dibawah payung panji Pegawai Negeri Sipil Indonesia atau Apatur Sipil Negara.

SALAM PNS

Empi Muslion, MSc

 

POKOK POKOK PIKIRAN PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERI

UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Yang Kami Hormati Saudara/i pemohon Uji Materi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Hadirin hadirat yang berbahagia

 

Majelis Hakim Yang Mulia

Sesuai dengan surat panggilan sidang dari panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 557.41/PAN.MK/7/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal panggilan sidang dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan.

Maka izinkan kami para pemohon menyampaikan beberapa pokok pemikiran mengenai perbaikan permohonan Uji Materi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sudah kami siapkan dan sampaikan sebelumnya ke hadapan Yang Mulia Dewan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan saran dan kesempatan kepada kami untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa hal substansi dalam permohonan uji materi kami  pada saat sidang pertama tanggal 5 Mei 2014.

Bahwa perbaikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan kami para pemohon sebelumnya tanggal 3 April 2014.

Dari beberapa saran dan masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  pada sidang pertama untuk perbaikan permohonan ini, maka kami menghimpunnya atas empat hal pokok yang kami lakukan penambahan dan penajamannya, yakni : Pertama tentang kedudukan hukum (Legal Standing) kami sebagai pemohon dan konsepsi PNS/ASN. Kedua mengenai substansi materi permohonan berkaitan norma pada pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) yang menjadi norma objek pengujian yang kami sebutkan bersifat diskriminatif dan norma tentang konsepsi netralitas aparatur negara. Ketiga tujuan pembuatan Undang-Undang dan keempat kajian kami terhadap aspek formil dalam pembuatan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan kajian dalam dokumen Risalah maupun Naskah Akademisnya.

 

Pertama, tentang kedudukan hukum (legal standing) kami sebagai pemohon : 

–        Bahwa kami para pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dan juga sebagai pembayar pajak (tax payer).

–        Bahwa kami para Pemohon adalah PNS/ASN yang saat ini memiliki golongan kepangkatan dan posisi jabatan yang beragam di beberapa instansi pemerintahan, baik struktural maupun fungsional. Dan kami memiliki peluang dan potensi untuk menduduki sebagai pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana yang diamanatkan dalam UU nomor 5 tahun 2014 ini.

Konsepsi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara :

–        BahwaPNS adalah profesi, karena UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN memang mengkonsepsi dan mendefinisikan bahwa PNS adalah profesi.

Sebagaimana pengertian ASN yang termaktub dalam  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan bahwa : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

–        PNS juga adalah pekerjaan, sebagaimana kita ketahui hampir seluruh dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang diikat oleh Undang-Undang seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor, Dokumen untuk menjadi nasabah Bank atau dokumen pengajuan kredit ke Bank, semuanya mencantumkan bahwa PNS adalah jenis pekerjaan.

–        Menurut kami Para Pemohon, ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2004 tentang  Aparatur Sipil Negara telah menyebabkan kami Para Pemohon dan aparatur sipil negara umumnya kehilangan hak asasi kami sebagai warga negara, hanya karena mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan Negara yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum langsung sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 119 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

“Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.”

Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014, berbunyi:

“Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.”

 

Kedua, penajaman  substansi materi permohonan berkaitan norma pada pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) yang menjadi norma objek pengujian yang kami sebutkan bersifat diskriminatif dan norma tentang konsepsi netralitas aparatur negara.

Tentang diskriminasi terhadap PNS/ASN

Bahwa yang dimaksudkan dengan perlakuan yang diskriminatif dalam Permohonan ini adalah diskriminasi antar status warga Negara dalam profesi PNS jika mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat Negara diwajibkan mundur saat pendaftaran.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Berikut beberapa bentuk diskriminasi kepada PNS akibat pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 2014 ini :

Diskriminasi PNS dalam hal Pekerjaan 

Berkaitan dengan mundurnya PNS dari jabatan negeri untuk mendapatkan jabatan negara,  PNS sudah ada aturan yang mengaturnya yakni pasal  Pasal  59  ayat  (5)  huruf  g  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  menyatakan, “Surat  pernyataan  mengundurkan  diri  dari  jabatan  negeri  bagi  calon  yang berasal  dari  pegawai  negeri  sipil,  anggota  Tentara Nasional  Indonesia,  dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Tetapi dalam pasal 123 ayat (3) UU No.5 Tahun 2014 terjadi ketidakadilan dan pembatasan hak warga negara yang mana PNS jika memasuki jabatan negara, PNS diwajibkan mundur sejak mendaftar sebagai calon, padahal PNS merupakan profesi atau pekerjaan bagi warga negara yang merupakan hak azazi warga negara dalam bidang mendapatkan pekerjaan.

Hal ini bertentangan dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, Pasal 38 ; mengatakan bahwa :

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(1)   Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjarmin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Diskriminasi prosedur menjadi pejabat negara oleh PNS sendiri,

Jika PNS yang menjadi pejabat negara sebagaimana pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, mengapa PNS yang menjadi Pejabat negara menurut pasal Pasal 123 ayat (1) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, yang menyebutkan :

“Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua  dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS”.Mengapa mereka  tidak  diwajibkan juga untuk mundur  ?  

Jika alasannya karena prosedur menjadi pejabat negara pada pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) tersebut dikarenakan oleh faktor sistem pemilihan, yakni pemilihannnya oleh rakyat secara langsung lewat pemilu, sedangkan jabatan negara pada pasal 123 ayat (1) tidak melalui pemilihan langsung atau berupa proses pengangkatan. Bukankah menjadi pejabat negara pasal 123 ayat (1) tersebut prosedurnya juga adalah melalui sistem pemilihan ? seperti pemilihan hakim MK, KY, BPK, yakni dipilih oleh DPR, yang mana DPR adalah representasi partai politik. Kedua metode pemilihan ini sama sama diakui dalam sistem demokrasi. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak sama bagi PNS sendiri.

Diskriminasi rekrutmen menjadi pejabat negara

Jika rekrutmen untuk menjadi pejabat negara yang sebagaimana pasal 123 ayat (3)  dikatakan ini domainnya partai politik karena alasan proses rekrutmennya lewat pemilihan oleh rakyat, karena itu jabatan negara ini dilarang bagi PNS, dan konsekuensinya PNS wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Sedangkan jabatan negara sebagaimana pasal 123 ayat (1) dianggap domainnya kalangan professional dan jabatan karier. Pertanyaannya mengapa rekrutmen menjadi Pejabat negara menurut pasal 123 ayat (1) juga ada berasal dari kalangan partai politik ? seperti untuk hakim konstitusi, hakim KY, BPK, yang mana ada unsur dari DPR-nya yang tidak lain adalah anggota dan atau pengurus partai politik. Mengapa kalangan partai politik bisa memasuki areal yang katakanlah ranahnya pejabat karier atau kalangan professional ? dan mengapa pula mereka bisa masuk ke jabatan negara yang rekrutmennya tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat lewat pemilu ? sehingga terjadi perlakuan yang tidak adil bagi PNS.

Jika alasan pejabat negara pasal 123 ayat (3) adalah faktor rekrutmennya lewat partai politik, argumentasi ini juga tidak bisa diterima karena di alam demokrasi saat ini, bahwa  saluran untuk memperebutkan jabatan negara untuk Kepala Daerah tidak hanya lewat partai politik, tetapi ada saluran jalur perseorangan, yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. Sebagaimana UU No.12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah; a.  pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; b.  pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Begitupun untuk menjadi pejabat negara dibidang legislatif sebagai Dewan Perwakilan Daerah yang juga tidak melalui partai politik tetapi menekankan kapasitas dan kualitas individual secara perorangan. Tentu semakin mendiskriminasi dan melanggar hak azazi PNS sebagai warga negara yakni hak dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

Diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama terhadap profesi PNS

Jaminan konstitusional yang menjadi syarat untuk demokrasi yaitu adanya eligibilitas dan adanya hak untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara (Robert Dahl). Dalam  negara  nomokrasi,  hukum  hanya  dapat  ditetapkan  dalam kaitannya  dengan  keadilan,  sehingga  keadilan mesti  dipahami  dalam  pengertian kesamaan  (Aristoteles).  Perbedaan  penting  antara  kesamaan  numerik  dan proporsional,  kesamaan  numerik mempersamakan  setiap  manusia  sebagai  satu unit,  inilah  yang  dipahami  mengenai  kesamaan  semua  warga  adalah  sama  di hadapan  hukum,  sedangkan  kesamaan  proporsional  memberi  tiap  orang  yang menjadi  haknya  sesuai  dengan  kemampuan,  prestasi,  dan  sebagainya.  Cara pandang  seperti  itulah  yang  disebut  cara  pandang  prinsip  keadilan  dimaknai sebagai kebenaran (fairness).

Ketentuan  Pasal  119 dan Pasal 123 ayat (3)  UU  No.5 Tahun 2014 selain  bertentangan dengan  asas  kepastian  hukum,  juga  bertentangan  dengan  asas  persamaan perlakuan  (asas  uniformitas).  Asas  persaman  perlakuan  dengan  asas  kepastian hukum pada dasarnya merupakan asas-asas yang paling  fundamental dan paling berakar  dalam  kesadaran  hukum  yang  bersifat  umum  (Indroharto,  1994  :  163). Asas  ini menghendaki  bahwa  agar  kasus-kasus  yang  sama  diperlakukan  sama pula, sedangkan kasus  yang  tidak  sama diperlakukan  tidak  sama  sesuai dengan tingkat ketidaksamaannya.

Dalam kasus PNS mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon sangat jelas  bertentangan  dengan  asas  persamaan  perlakuan,  karena  sekian  pekerjaan atau profesi yang ada, hanya  profesi PNS  saja yang diwajibkan mundur, sedangkan profesi atau pekerjaan lainnya, tidak perlu mundur.

Berkaitan dengan kesamaan untuk merebutkan jabatan negara di republik ini, jika yang diatur jabatan tentu pembandingnya yang setara adalah jabatan pula. Bagi PNS adalah jabatan negerinya dalam birokrasi, bagi anggota partai politik tentu jabatan organiknya dipartai politiknya.

Dalam hal menjunjung tinggi kesamaan dan keadilan, jika PNS diminta mundur dari jabatan negerinya, maka wajib pula bagi anggota atau pengurus partai politik untuk mundur dari jabatan organiknya dalam partai politiknya.

Tetapi mengapa UU ASN yang mengatur untuk memperoleh jabatan negara, yang mana jabatan negara adalah jabatan publik yang terbuka untuk umum dan untuk memperolehnya berdasarkan asas fair, equality, dan freedom, mengapa PNS diwajibkan mundur dari profesi atau pekerjaan PNSnya ? padahal untuk jabatan negerinya oleh undang undang yang ada mereka sudah diwajibkan mundur dari jabatan negerinya sejak pencalonan. Mengapa oleh UU ASN justru diperberat lagi dengan memasung hak azazi PNS dengan mewajibkan PNS mundur dari profesinya ?

Namun ketentuan ini tidak berlaku sedikitpun bagi anggota partai politik. Untuk keadilan dan persamaan hukum, jika PNS diwajibkan mundur dari jabatan dan profesinya, anggota partai politik tentu juga harus mundur dari jabatan organiknya di partai politik dan mundur juga dari keanggotaan partai politiknya yang tidak bisa dimasukinya kembali sejak mendaftar sebagai calon pejabat negara sebagaimana yang disebutkan pada pasal 123 ayat (3) dimaksud.

Dalam tataran kesetaraann saja sudah terjadi diskriminasi, ini malah bukan diskriminasi lagi tetapi sudah pengamputasian hak warga negara, sangat ironis, bukan hanya jabatan negeri PNS yang harus mundur, tetapi justru hak pekerjaan warga negara sebagai PNS yang dilindungi oleh UUD 1945 yang harus dipaksa untuk diberhentikan. Ini adalah bentuk penzaliman yang luar biasa yang disematkan untuk PNS.

Tentang Netralitas PNS/Aparatur Sipil Negara

Sejak masa reformasi PNS sudah lama netral, mereka telah diikat dengan berbagai macam aturan dan norma tentang netralitas, seperti UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian seperti tertera pada pasal 3 ayat (3) yang berbunyi: “Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.”

Bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah mengatur sebagai berikut : Bagi PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah :

–            wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

–            dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

–            dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

–            dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.

Begitu juga aturan yang mengatur mundurnya PNS dari jabatan negeri untuk mendapatkan jabatan negara,  dalam Pasal  59  ayat  (5)  huruf  g  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  menyatakan, “Surat  pernyataan  mengundurkan  diri  dari  jabatan  negeri  bagi  calon  yang berasal  dari  Pegawai  Negeri  Sipil,  anggota  Tentara Nasional  Indonesia,  dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Bahwa masalah netralitas, dikhawatirkannya PNS yang mencalonkan diri, khususnya dalam permohonan ini sebagai kepala daerah akan berdampak pada netralitas PNS, maka seharusnya dicarikan solusi yang terbaik bagi semua pihak, yakni baik bagi PNS yang mencalonkan diri tersebut, dan baik bagi masyarakat. Namun, pasal dan/atau ayat yang dimohonkan tidak mencerminkan solusi itu, melainkan melahirkan masalah baru dengan melabrak hak-hak konstitusional PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terlebih lagi sebagai calon anggota DPD yang memang hanya  dari calon perseorangan, dengan cara mewajibkan calon dari PNS untuk mengundurkan diri dari PNS pada saat pendaftaran calon. Padahal, masalah netralitas ini telah terbantahkan karena calon kepala daerah dari jalur perseorangan jelas-jelas independen dan tidak bersifat partisan, terlebih lagi calon anggota DPD yang tidak ada kaitannya dengan partai politik.

Bahwa jika dikaitkan profesi PNS yang harus netral, ini memang harus selayaknya seperti itu, cuma netralitas PNS tidak ada titik singgunggya dengan hak warga negara untu   k memajukan dirinya. Konsepsi netralitas adalah norma yang berlaku bagi profesi PNS tersebut saat dia menjalankan profesinya, unsur netralitas sangat berpengaruh dengan adanya jabatan yang melekat, fasilitas yang dimiliki, makanya unsur ini harus dicopot tetapi bukan status pekerjaannya yang harus dimusnahkan.

Ini ranahnya bukan lagi soal jabatan apakah jabatan negeri, jabatan organik atau jabatan negara, tapi soal hak azazi warga negara yang dalam hal ini hak azazi  PNS yang diamputasi yaitu hak azazi dalam bidang mendapatkan pekerjaan (yakni pekerjaan PNS itu yang sudah mereka pilih) (melanggar Pasal 27 UUD 1945) dan hak azazi PNS dalam mewujudkan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif (Pasal 28 UUD 1945).

 

Ketiga, tujuan pembuatan Undang-Undang

Bahwa tujuan Undang-Undang menurut Jeremy Bentham adalah memberikan kebahagiaan bagi setiap orang. Justru di sinilah ironisnya, bahwa seseorang yang berprofesi sebagai PNS yang ingin memperoleh jabatan sebagai pejabat negara harus merelakan hak pekerjaannya sebagai PNS untuk diberhentikan yang tidak bisa ditarik dan dimasukinya kembali jika usianya melebihi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sementara ia belum tentu memperoleh jabatan yang ia inginkan. Padahal jabatan itu merupakan jabatan publik yang terbuka untuk umum yang harus dapat diperoleh berdasarkan asas fair, equality, dan freedom. Persyaratan Pasal 119 dan pasal 123  ayat (3) Undang-Undang a quo merupakan tekanan bagi PNS untuk tidak mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang disebutkan pada pasal a quo.

Izinkan kami mengutip pandangannya Hakim Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki dalam dissenting opinion Beliau terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi terhadap Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 tentang Pemerintah Daerah. Beliau mengatakan “Padahal dari sisi profesionalitas, belum tentu PNS kalah untuk mengatasi persoalan yang terjadi di pemerintahan di daerah dibandingkan dengan calon yang bukan PNS.”

Ini menunjukkan secara kompetensi PNS adalah salah satu profesi elemen anak bangsa yang patut diapresiasi dan diberikan kesempatan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Disatu  sisi jika negara memberhentikan PNS tersebut, yang tentunya PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan  menjadi pejabat negara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal a quo adalah PNS yang memiliki kualitas, kompetensi dan pengalaman yang cukup banyak dipemerintahan, hal ini akan merugikan negara sendiri karena PNS adalah investasi SDM negara yang sangat besar. Dalam proses pembinaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM PNS memerlukan berbagai jenis pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan sebgainya yang telah memakan biaya negara yang cukup besar, haruskah negara hanya karena panggilan jiwa PNS yang ingin membangun negerinya, negara harus mengorbankan begitu besar investasi yang telah dikeluarkan untuk peningkatan SDM anak bangsanya ?

 

Keempat, kajian kami terhadap aspek formil dalam pembuatan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan kajian dalam dokumen Risalah maupun Naskah Akademisnya.

Dalam aspek formil pembuatan RUU tentang ASN, setelah kami baca dan pelajari secara  teliti risalahnya. Ternyata dalam perdebatan dan perumusan untuk pengaturan bahwa PNS jika mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) UU No.5 Tahun 2014. Didalam risalah dan perdebatan para pembuat Undang Undang ASN ini tidak terlihat sedikit pun adanya konsepsi filosofi dasar, argumentasi  teoritis  maupun aspek juridis yang menjadi argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan bagi warga negara terutama bagi profesi PNS yang profesinya harus diamputasi, padahal nyata-nyata profesi dan pekerjaanya dilindungi oleh Negara pasal 27 dan 28 UUD 1945.

Begitu juga halnya dalam naskah akademik tidak ditemukan satu kalimatpun yang mencantumkan pokok pokok bahasan teoritik dan argumentasi ilmiah tentang hal yang menjadi landasan pijak bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara sebagaimana pasal a quo mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa dalam penyusunan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN ini faktor politis lebih kuat ketimbang faktor akademik ilmiah dan faktor tujuan utama dalam pembuatan Undang-Undang sebagaimana yang dikatakan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang adalah memberikan kebahagiaan bagi setiap orang.

Bahwa Undang-undang ini semakin menekan keberadaan profesi PNS juga terkonfirmasi dari pernyataan menteri pendayagunaan aparatur Negara dalam berita harian Indopos 6 mei 2014 yang menyatakan “bahwa keputusan itu atas permintaan DPR RI untuk meningkatkan profesionalisme PNS” berarti pasal ini menyiratkan adanya sesuatu yang belum beres antara DPR dan pemerintah, secara tidak langsung menyiratkan pula bahwa UU ini disyahkan secara terburu-buru dan sarat dengan muatan yang tidak fairness.

 

Demikianlah pokok-pokok perbaikan permohonan kami terhadap Uji Materi pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini.

Lebih dan kurang kami honon maaf, kami berharap Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kami ini dengan sejernih dan seadil-adilnya.

Terima kasih, Wabillahitaufiq Walhidayah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 Juli 2014

Pemohon

Memaknai Blusukan

Memaknai Blusukan  

Oleh : Empi Muslion

Alumnus Universitas Lumiere Lyon 2 dan ENTPE Perancis

 

Pesta demokrasi bangsa Indonesia dalam memilih pemimpin tertinggi di Republik tinggal beberapa hari lagi. Dalam sosialisasi dan kampanye pemilihan Presiden 2014 ini, antar pasangan calon presiden beserta tim pemenangannya banyak hal positif dan pembelajaran yang dapat kita serap bersama. Selayaknya kita menghormati dan menikmati apapun yang terjadi dalam setiap detik kreatifitas dan inovasi cara pasangan meyakinkan masyarakat untuk memilihnya, dan itu adalah wajar saja asal dalam koridor dan norma yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu sisi yang sering diperbincangkan adalah hal ikhwal gaya kepemimpinan salah satu calon Presiden yang suka blusukan. Karena “blusukan” merupakan bagian dari gaya kepemimpinan, dan ini adalah salah satu domain dan ranahnya dunia pemerintahan. Saya ingin membahasnya dalam kerangka istilah blusukan dan teori yang mendasarinya dalam aspek manajemen pemerintahan dan dunia kepamongan.

Istilah blusukan

Tentang kata “blusukan”, ini sebenarnya hanya sebuah istilah dari beberapa istilah yang banyak digunakan oleh beberapa pemimpin selama ini disetiap tingkatan pemerintahan dalam pengejewantahan kerja dan kepemimpinannya di medan tugas. Istilah umumnya adalah turun kelapangan tidak hanya duduk di belakang meja, ada juga yang mengistilahkannya dengan berbagai sebutan lainnya seperti; turba, inspeksi, safari lapangan, manunggal, dan sebagainya.

Istilah blusukan secara substansi dan hakikatnya merupakan kegiatan melakukan kunjungan atau turun kelapangan, yang tujuannya untuk mengetahui, memahami, mengecek kebenaran, menjemput aspirasi, mengawasi, mengevaluasi dan sebagainya.

Jika di dunia pemerintahan dilakukan dalam bentuk turun ketengah-tengah lingkungan masyarakat, ke desa, ke kantor/instansi, kewilayah yang menjadi wewenang tugasnya. Jika di perusahaan turun ketengah-tengah pekerja di pabrik yang sedang melakukan proses pekerjaan atau di lokasi yang menjadi lingkup perusahaannya.

Kegiatan ini sebenarnya dalam dunia kepamongan di pemerintahan sudah menjadi pakaian kerja mereka sehari-hari, mulai dari tingkat Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati/Wali Kota. Kegiatan blusukan ini tidaklah sebuah kegiatan yang wah dan istimewa, justru disitulah nafas pekerjaan pamong.

Seharusnya kegiatan blusukan ini memang selayaknya dilakukan oleh pimpinan di level apapun. Begitupun di level Propinsi dan Negara. Karena di situlah denyut nadi negara ini bisa di silau dan di lihat dengan mata hati untuk dicarikan solusi. Rakyatlah energi utama bangsa ini.

Blusukan dalam bungkus teori

Dalam teori dasar kepemimpinan dan manajemen, ada yang disebut dengan fungsi manajeman, yang paling sederhana disebut dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang diteori kan oleh George R. Terry. Jika kita cermati empat fungsi tersebut tiga diantaranya merupakan fungsi manajemen yang harus diimplementasikan dalam bentuk kepemimpinan yang dinamis dan semangat mobilitas yang tinggi atau dengan istilahnya “blusukan” ala Jokowi,  yakni Organizing, Actuating dan Controlling. Sedangkan satu fungsi tentang Planning, ini yang hanya dikerjakan dibelakang meja oleh para think tank sebuah organisasi. Planning-pun dalam merancang dan menyusunnya harus dimulai dari evaluasi yang tak lain juga memerlukan turun kelapangan.

Jadi tidak ada alasan juga yang mengatakan turun kelapangan atau blusukan merupakan kegiatan yang tak ada artinya, hanya pencitraan atau menghabiskan waktu saja. Padahal epicentrum permasalahan sebuah organisasi, daerah atau negara justru disimpul ini.

Jika pemimpin tidak memiliki referensi yang utuh tentang permasalahan yang akan dipecahkannya, maka percayalah kebijakan yang diambil sarat dengan keputusan yang Asal Bapak Senang (ABS) apalagi ditengah sistem birokrasi kita yang masih sarat dengan patologinya, masih kental nuansa patrimonial dan paternalistiknya,  serta akan mengaburkan substansi permasalahan yang sebenarnya terjadi ditengah masyarakat.

Karena itu blusukan adalah sebuah cara dan sistem kerja yang banyak manfaatnya, ada histori, filosofi dan teori yang membenarkannya. Janganlah kita karena tidak suka dengan salah satu calon presiden, kita juga menafikan gaya kepemimpinan yang justru berurat berakar di bangsa ini. Karena jauh sebelum Jokowi jadi pemimpin daerah, sudah banyak pemimpin bangsa ini yang melakukannya, seperti Harmoko dengan istilah “safari ramadhan”-nya, Ali Sadikin dengan “inspeksi”-nya, Azwar Anas dengan istilah “turba”, dan sebagainya.

Jika Prabowo yang berlatar belakang militer, diidentikkan dengan gaya kepemimpinan komando, memonitor dari belakang dan memotivasi dari depan, meneropong derak derik nafas kehidupan rakyat dengan suara yang menggelegar. Gaya kepemimpinan seperti ini juga memiliki kelebihan.

Dari dua gaya kepemimpinan yang seperti asimetris ini, seyogyanya kita mendapatkan pendidikan politik dan pembelajaran kepemimpinan yang paripurna. Kitapun berharap, semoga siapapun pasangan calon presiden yang terpilih, akan terjadi harmoni yang saling mengisi antara gaya kepemimpinan blusukan dan sistem komando untuk bersinergi, yang keduanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Jangan lagi kita terjebak dan menapak salah jalan reformasi, seperti saat kita berang ke Pak Harto maka semua yang berbau Pak Harto diberangus, padahal sekarang romantisme dan kerinduan akan figur kepemimpinan Pak Harto kembali bersemi. Tanpa dipungkiri banyak hal yang baik dari Pak Harto yang harus diambil, harusnya apa yang kurang baik dari rezim orde baru, itulah yang diberangus dan direformasi.

Karena itu siapapun nanti yang diamanahi oleh rakyat untuk menjadi pemimpin negeri yang gemah ripah loh jinawi ini, selayak dan sepantasnyalah tetap memelihara nilai-nilai kepemimpinan pamong yang berurat berakar dari filosofi bangsa. Mengkombinasikannya dengan kepemimpinan modern yang menggunakan transformasi tekhnologi informasi. Sehingga antara kerja di belakang meja dan turun kelapangan tetap selaras, serasi dan harmoni dalam akselerasi gerak pemerintahan. Sehingga blusukan tetap menusuk di hati rakyat, tidak membusuk ditelan angin malam.

PP 43 Tahun 2014

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dapat diakses klik PP 43 tahun 2014

Jalan Mandela buat Capres Indonesia

Oleh : Empi Muslion

Ditengah hiruk-pikuk pasca deklarasi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta gonjang-ganjing dukung mendukung pasangan calon. Ada fenomena politik yang cukup menarik untuk disimak atau untuk disenyumkulumkan bersama. Setiap detik ada kejutan-kejutan politik yang membikin kita semakin tergelitik, menyadari bahwa perdaban demokrasi kita entah surut entah maju, atau maju surut.

Dulu mencela sekarang membela, dulu membendung sekarang mendukung, dulu saling menyerang sekarang saling memandang, dulu menderita sekarang bahagia… akh… seperti lagunya anak jalanan yang sering didendangkannya dibawah jembatan layang.

Katanya pasca reformasi, perdaban demokrasi Indonesia sudah terbang tinggi, tapi apa nyana ternyata itu baru fatamorgana. Lihatlah akrobat beberapa partai politik, hanya akibat dukung mendukung Calon Presiden, banyak yang patah asa sesama rekan seperjuangan, ada yang tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh partainya, atau jalan bercabang dua. Begitupun ada tokoh yang awalnya mendukung partai tertentu karena tidak terakomodasi kepentingan politiknya akhirnya locat sana loncat sini.

Tak sengaja saat menertawai diri sendiri sebagai bagian dari anak negeri yang hidup bersama peradaban demokrasi di bumi Ibu Pertiwi, yang kebetulan baru saja secara seremonial mengulang peringatan hari kebangkitan nasional, tetapi apakah makna hakiki dan implementasi kongrit dari kebangkitan nasionalisme disanubari ikut terjangkiti.

Yaa sudahlah…. saat menertawai diri sendiri itu, saya membuka lemari buku yang telah mulai berdebu, ingin bermeditasi mencari jawaban atas sandiwara yang mengharu biru, tak sengaja mata saya tertuju pada buku Nelson Mandela dengan judul Mandela’s Way karangan Richard Stengel yang kata pengantarnya langsung diberikan oleh Nelson Mandela. Intinya ada lima belas pelajaran tentang hidup, Cinta, dan Keberanian.

Saya pikir buku ini cocok untuk dibaca baca oleh Calon Presiden Indonesia beserta timnya, saya yakin mereka sudah membacanya, tentu juga beberapa biografi besar pemimpin dunia lainnya, termasuk Tan Malaka, Soekarno, Muhammad Hatta, H. Agus Salim, Sutan Sjahrir dan tokoh besar lainnya dari negara kita sendiri.

Kebetulan pula didalam buku itu, ada saya selipkan catatan 10 pernyataan Mandela yang cukup terkenal, yang saya pikir bisa untuk menginspirasi para kandidat Presiden yang saling berkompetisi saat ini, yakni :

1. Rasis

I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations. I have fought it all during my life; I fight it now, and will do so until the end of my days.

Aku sangat benci diskriminasi ras dan segala bentuknya. Saya sudah memperjuangkannya selama hidup saya. Saya akan memperjuangkannya sekarang, dan akan melakukannya sampai akhir hayat.

2. Kesulitan

Difficulties break some men but make others. No axe is sharp enough to cut the soul of a sinner who keeps on trying, one armed with the hope that he will rise even in the end

Kesulitan bisa menghancurkan orang, tetapi juga bisa membentuk kepribadian. Tidak ada kapak yang cukup tajam untuk memotong jiwa seorang yang berdosa yang terus mencoba, seseorang yang dipersenjatai dengan harapan ia akan bangkit sampai akhir.

3. Kematian

Death is something inevitable. When a man has done what he considers to be his duty to his people and his country, he can rest in peace. I believe I have made that effort and that is, therefore, why I will sleep for the eternity’.

Kematian adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ketika seseorang telah melakukan apa yang dia anggap sebagai kewajiban kepada rakyat dan negerinya, ia dapat beristirahat dalam damai. Saya percaya saya telah membuat usaha itu, maka dari itu, saya akan tidur dalam keabadian.

4. Moral

Those who conduct themselves with morality, integrity and consistency need not fear the forces of inhumanity and cruelty.

Mereka yang berbuat dengan moralitas, integritas dan konsistensi tidak perlu takut akan tindakan tak manusiawi dan kekejaman

5. Keberanian

I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it…. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.

Saya belajar bahwa keberanian timbul bukan karena tidak adanya rasa takut, tapi kemenangan atas (rasa takut) itu…. Orang pemberani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tapi dia yang mengalahkan ketakutan.

6. Perjuangan

During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.

Selama hidup saya, saya telah mendedikasikan diri saya berjuang untuk rakyat Afrika. Saya telah berjuang melawan dominasi kulit putih, dan saya telah berjuang melawan dominasi kulit hitam. Saya menghargai demokrasi yang ideal dan masyarakat yang bebas, di mana semua orang hidup bersama dalam harmoni dan kesempatan yang sama. Ini adalah hal ideal yang saya siapkan untuk mati.

7. Penjara
Prison itself is a tremendous education in the need for patience and perseverance. It is above all a test of one’s commitment.

Penjara adalah tempat pendidikan yang luar biasa untuk melatih kesabaran dan ketekunan. Ini adalah ujian komitmen seseorang.

8. Musuh

If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner.

Jika ingin berdamai dengan musuh, kita harus bekerja sama dengan mereka. Maka musuh bisa jadi sekutu.

9. Kebencian

No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.

Tidak seorang pun yang terlahir untuk membenci orang lain karena warna kulit, latar belakang, atau agamanya. Orang harus belajar untuk membenci, dan jika mereka dapat belajar untuk membenci, mereka dapat diajarkan untuk mencintai, karena cinta datang lebih alami ke hati manusia daripada kebalikannya.

10. Kebebasan

Only free men can negotiate, prisoners cannot enter into contracts. Your freedom and mine cannot be separated.

Hanya orang bebas yang dapat bernegosiasi, tahanan tidak bisa masuk ke dalam perjanjian. Kebebasan Anda dan saya tidak dapat dipisahkan.

Semoga ada manfaat

Salam jabat erat…

MERDEKA…

Ditunggu Langkah Prabowo Mengeluarkan SDA

Oleh : Empi Muslion

 

Surya Dharma Ali Tersangka Korupsi

Sekitar Pukul 19;50, kembali juru bicara KPK Johan Budi membuat bulu roma anak negeri merinding, disertai geraman geraham akan fenomena korupsi yang terjadi di Republik ini yang tidak lagi mengenal sosok, batas, norma dan nilai nilai kehidupan. Karena kembali lembaga di pemerintahan yang seharusnya menjaga akhlak anak negeri justeru menjadi biang keladi perusaknya.

Johan Budi mengemukakan, “berkaitan proses penyelidikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013, sudah dilakukan penyelidikan dan pengumpulan data yang tidak hanya di kementerian agama Republik Indonesia tetapi juga di Arab Saudi. Dokumen maupun keterangan para pihak maupun pejabat dikementerian negara, gelar perkara berkaitan penyelidikan proses penyelenggaraan ibadah haji.”

“Kemudian disimpulkan dalam poses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013 diduga sudah terjadi tindak pidana korupsi, dan menetapkan SDA selaku Menteri Agama, kepadanya disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No.31 Tahun1999 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 11 pasal 65 KUHPidana. Dalam kasus ini, anggaran yang dipakai diatas 1 Triliun,” untuk kerugian negara menurut Johan Budi “masih sedang dihitung.” Adapun SDA diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang, adanya penggelembungan harga yang diduga merugikan keuangan negara dan unsur memperkaya diri sendiri atau pihak lain.

Di sesi tanya jawab ada wartawan yang menanyakan terkait tersangka lainnya selain SDA, seperti yang beredar selama ini ada nama Hasrul Azwar dan Anggito Abimanyu. Johan Budi menjawab “bahwa sprindik hanya menyebutkan tersangkanya adalah SDA yang tidak lain adalah Menteri Agama,” Budi melanjutkan “pihak-pihak yang dimintai keterangan tidak hanya pejabat dikementerian agama tetapi juga di Arab Saudi, tetapi tentu proses pengembangan perkara seperti yang sudah biasa dilakukan di KPK akan terus berproses, kemana arah pengembangan jika menemukan dua alat bukti yang cukup, siapapun pihak lain yang terlibat, pasti akan diusut.”

Rusaknya Penjaga Moral

Apalagi yang bisa kita katakan dari tontonan yang baru saja dipertontonkan di Republik ini ? Saya hanya membayangkan saat dikampung saya nun jauh dipelosok nagari di Sumatera sana, saat saudara dan rakyat kampung saya yang saban hari berdo’a dan berusaha untuk dapat naik haji, kemudian menyisihkan hasil panennya, menyisihkan sisa belanjanya, menabung sedikit demi sedikit bahkan ada yang menjual harta benda dan tanah leluhurnya hanya karena niat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini.

Tapi siapa sangka, uang yang ditabung dari peluh keringatnya itu, digarong begitu saja oleh orang yang dipercaya oleh negara ini untuk mengurus dan melayaninya, digoreng oleh pemimpin salah satu partai yang selama ini menjadi partai yang sangat dipercaya dikampung saya, yang mana ada lambang Ka’bahnya, gambar yang selalu ada dikepala mereka dalam doa dan harap untuk dapat mencium hajar aswad di Mekah sana.

Saat saya menonton berita di televisi, saya ditemani oleh anak saya yang baru kelas IV SD, tanpa saya duga keluar kata-kata dari mulutnya yang membikin saya selaku orang tua sangat malu dan merinding “Pa bukannya Itu Pak Menteri Agama ? emang agamanya apa Pa ?” saya jawab “agamanya Islam nak,” okhh anak saya menutup mulutnya dengan tangannya, dan menatap mata saya dengan wajah lugu dan hampanya, “Astaggfirullahilazdim Papa”, “saya malu jadi orang Islam Pa…” okh pak menteri agama begitu kejam kamu membunuh karakter dan memperlemah harga diri anak-anak kami yang merindukan kebersahajaan, kemartabatan dan kebanggaan akan tanah airnya..

Ditunggu Langkah Prabowo

Saya akan mengangkat tangan sepuluh jari, dan memberikan salam hormat kepada pasangan Prabowo-Hatta Rajasa, yang mana saat ini sedang berikhtiar menuju RI 1, jika saja dalam kesempatan ini dengan segala tidak hormat memberhentikan atau mengeluarkan Surya Dharma Ali keluar dari tim pemenangannya..

Saya pikir ini moment yang sangat tepat untuk menunjukkan kepada rakyat, bahwa pasangan Prabowo-Hatta Rajasa betul-betul memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan tegas menindak siapapun orangnya.

Kebetulan pula acara di Metro TV pasca pengumuman Surya Dharma Ali sebagai tersangka korupsi oleh KPK, ada acara Forum Indonesia yang disana ada tim pemenangan Prabowo-Hatta Rajasa, Fachri Hamzah dari PKS yang mengatakan bahwa “Prabowolah pemimpin yang tegas dan memiliki komitmen yang tinggi bagi perbaikan bangsa ini.”

Ditunggu ketegasan, komitmen, keberanian dan keberpihakan Prabowo-Hatta dalam pemberantasan korupsi..

“Sudden Death: Jokowi VS Prabowo” (tanggapan atas ILC)

Oleh : Empi Muslion

Entah mengapa malam ini saya begitu terpaku di depan televisi, barangkali hanya karena rasa ikut memiliki sebuah bangsa tempat beta dilahirkan. Akhirnya saya tak ditemani oleh anak anak untuk menonton karena mereka semua lari ke kamar dan main di luar rumah karena acara yang saya tonton katanya melulu Metro TV dan TV One.

Kebetulan pula acara Bang Karni Ilyas dengan Indonesia Lawyers Club-nya mengangkat tema “Sudden Death: Jokowi vs Prabowo.” Karena tak tahan ikut memberikan komentar atas dialog yang dilakukan oleh antar tim kandidat Capres/Cawapres, sebagai anak bangsa yang ingin melihat bangsanya berdaulat, bermartabat dan sejahtera, maka saya ambil laptop dan mencoretnya. Akhirnya jadilah tulisan seperti ini, yang saya tujukan bersama untuk ILC dan kedua kandidat anak bangsa yang akan bersanding dalam niat mulia membangun negeri tentu buat kita bersama juga.

Karni Ilyas memulai diskusinya dengan melemparkan pertanyaan kepada tim kandidat Jokow-JK, apa alasan partai PDI dan beberapa partai lainnya memajukan Jokowi-JK. Pertanyaan ditujukan kepada Arya Bima. Saya mencatat apa yang disampaikan oleh Arya Bima cukup baik dan jernih apa alasan partainya mengusung Jokowi dan menduetkannya dengan JK. Intonasinya cukup datar, tidak sinis, tidak menyinggung dan tidak menyindir pihak Prabowo-JK. Diskusi sepertinya akan berjalan sebagaimana sebuah keluarga yang bercakap-cakap di meja makan.

Setelah tim Jokowi-JK menyampaikan alasannya, selanjutnya Karni Ilyas memberikan kesempatan kepada tim Prabowo-Hatta Rajasa yang dalam kesempatan pertama disampaikan oleh Fadhli Zon.

Di sini saya melihat diskusi mulai menaiki tensinya, saya menangkap Fadhli Zon menggunakan terminologi kata-kata yang mungkin bermakna ganda, sebagaimana kata Yudi Chrisnandi memainkan semantik. Memang paling tidak ada beberapa kata Fadhli yang mungkin menjadikan diskusi  menyentuh emosional peserta diskusi seperti:

“Pemimpin yang mandiri dan pemimpin yang disetir oleh partai atau petugas partai. Kalau mau maju jangan cuti mundur dong, pemimpin yang mencla-mencle kini tahu besok tempe, tegas disiplin bukan gerombolan, isu penculikan, impor bus berkarat,” dan sebagainya.

Saya pikir kalimat kalimat ini akan menjurus kepada dikusi yang akan membuat saling serang, kekuatiran saya menjadi terbukti karena setelah itu terjadi adu argumen yang kurang sedap kita lihat antara Kivlan Zen, Fadhli Zon dengan Victor Laiskodat timnya Jokowi-JK. Untung situasi ini dapat diredam.

Harapan buat ILC dan Tim Kandidat Presiden

Harapan saya ke depannya, kalau bisa dalam diskusi ILC ada panduan yang disepakati bersama tidak dilepas bebas begitu saja, dalam hal ini Karni Ilyas atau timnya di TV One harus memberikan panduan kepada peserta diskusi, seperti peserta diskusi harus memakai bahasa yang lugas, datar tidak menggunakan kata kata bersayap yang terkesan saling sindir. Sehingga diskusi berjalan lebih fokus, tidak menyulut emosi, mengedepankan substansi, konstruktif dan produktif, jika ada peserta yang suka bermain dengan kata-kata bersayap Karni Ilyas juga harus tegas untuk menyetop atau mengingatkan agar memakai kalimat yang tidak menyinggung pihak diskusi lainnya, jangan menyindir dan melontarkan kata-kata yang sarkastik sehingga memancing emosi yang tidak rasional. Kecuali guyonan yang bersifat mencairkan dan menghangatkan suasana diskusi.

Begitu pun jika mendiskusikan kedua kandidat calon Presiden kita ini, bagaimanapun inilah anak bangsa yang terbaik pada saat ini, inilah sistem yang kita bangun bersama untuk memunculkan anak bangsa yang terbaik memimpin bangsanya. Jika membahas track record calon munculkanlah prestasi-prestasi sang kandidat yang telah pernah diukir, dibuat dan disumbangsihkannya untuk negeri ini.

Tidak ada masa lalu maupun masa depan manusia ini yang sempurna bak malaikat. Pasti ada kesalahan, kesalahan itupun tidak ada hak veto kita untuk memvonisnya, kecuali vonis pengadilan, Allah SWT saja maha pengampun bagi umat-NYA.

Karena beberapa diskusi yang terjadi jika membahas kandidat tentang Prabowo, sepertinya Beliau selalu dicecar dengan hal yang pernah menimpanya di Peristiwa Semanggi, Trisakti, Group Mawar dan dipecat dari TNI, tentu hal ini juga menjadi hal yang sangat sensitif bagi timnya. Cuma sayang dalam diskusi ILC ini, yang memunculkan masa lalu yang dianggap sensitif bagi tim Prabowo justru datang dari tim Prabowo sendiri, semoga bila diskusi ke depan hal ini bisa diperbaiki lagi.

Tim kandidat Jokowi-JK juga harus dapat menerima kenyataan sejarah bangsa ini, bagaimanapun Megawati pernah memimpin negara ini, mengapa kalau memang Prabowo bersalah tidak dituntaskan di saat kepemimpinan beliau? Begitu pun di Pilpres 2009 Megawati sudah berpasangan dengan Prabowo. Jadi tidak ada alasan lagi bagi tim Jokowi-JK mengungkit peristiwa di panasnya deru reformasi 1998, walau terkesan pahit sudahlah jangan diungkit lagi. Kalau memang mau menatap masa depan yang bermartabat dan lebih baik tonjolkanlah apa saja prestasi dan kelebihan masing-masing kandidat Presiden yang akan memimpin bangsa kita ini. Sehingga rakyat dapat menimbang secara logis, fakta, dan rasional.

Bayangan terhadap tayangan ILC

Saya membayangkan dialog sekelas ILC, yang mampu menghadirkan tokoh-tokoh di negeri ini. Dapat mempertontonkan tayangan berbobot yang disampaikan oleh para peserta diskusi, menyampaikan secara elegan, mendidik, dan mencerahkan, walau hati panas tetapi kepala tetap dingin.

Dalam diskusi ILC kali ini yang pesertanya adalah para tim utama kandidat untuk beradu argumen, saya membayangkan akan keluar kalimat-kalimat taktis, strategis, dan akurat tentang adu pemikiran dan program ke depan yang akan dientaskan berdasarkan skala prioritas dan permasalahan bangsa.

Seperti beradu topik dan berargumentasi ilmiah bagaimana menyikapi sumber daya alam kita yang sebagian besar sudah dikuasai asing. Bagaimana memperbaiki moral dan karakter bangsa yang sudah bergelimangan dengan kemunafikan, seperti kasus korupsi, kasus pemerkosaan anak, kecelakaan yang setiap hari terjadi, kesemrawutan tata kelola pemerintahan, mengurus pendidikan, kemiskinan, kedaulatan energi, pangan, masalah pengangguran, dan sebagainya.

Saya melihat Efendi Ghazali dan Tjipta Lesmana yang diminta menjadi panelis dalam diskusi kali ini, juga terjebak dalam menggiring tim kandidat ke areal pribadi sang calon tetapi sedikit sekali memancing k earah substantif apa pemikiran sang kandidat Presiden untuk negeri ini.

Pertanyaan yang berbobot muncul dari Refli Harun yang memancing tim think tank kandidat untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar seperti; tentang tantangan bagi kandidat untuk tidak ber-money politic dalam pileg dan pilpres, jika ada ketangkap money politic apa siap untuk didiskualifikasi. Kemudian tentang kontrak karya migas Refli meminta tolong sebutkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan bagi kandidat jika terpilih, kata renegosiasi kata Refli itu sangat lemah. Visi dan misi kedua calon, ini visi dan misi yang membuat siapa, jangan-jangan apa yang dibuat tidak sama dengan pemikiran kandidat dengan dokumen resmi yang diserahkan ke KPU. Bagaimana cara mengungkap dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Bagaimana cara pengentasan korupsi, apa resep ampuh yang ditawarkan untuk menjerat koruptor, apa berani menginisiasi aturan pembuktian terbalik.

Namun sayang pertanyaan berbobot dilepaskan Refli, yang saya nantikan ulasannya daripada think tank para kandidat untuk menjawabnya, ternyata tidak banyak terjawab dengan argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan, apalagi secara sistematis dan meyakinkan, semua jawaban normatif semata. Jawaban masih berangkat dari kerangka pikir perorangan belum blue print bersama tim kandidat.

Untuk ke depannya kalau ada diskusi seperti ini lagi, apalagi diskusi untuk kepemimpinan bangsa, baik ILC maupun tim kandidat diharapkan mempersiapkan diri dengan seksama, lebih berbobot, lebih bernas, sistematis, jelas apa dan bagaimana masing-masing kandidat membawa konsep untuk mengurusi kekusutan berbagai problem di bangsa besar ini.

Sehingga argumentasi yang keluar dari kandidat tidak diwarnai saling menyerang personal, saling menyindir, saling mengultuskan sang kandidat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara membabi buta. Bagaimanapun kedua kandidat Presiden adalah akan menjadi Presiden kita bersama nantinya.

Saya berharap diskusi seperti ini nantinya dapat dicerna oleh masyarakat Indonesia yang ditonton oleh jutaan pasang mata, mendapatkan pencerahan pendidikan politik yang beradab, dewasa, berbobot dan saling merangkul tangan antar sesama. Tidak ada yang merasa terkalahkan, terhinakan, atau tersudutkan, tetapi cukup merasa ada argumen logis masing masing tim kandidat yang masih lemah yang harus diperbaiki lagi untuk berdiskusi di arena selanjutnya.

Harapan buat Presiden terpilih

Dari diskusi ini, paling tidak untuk kedua kandidat Calon Presiden ini ada beberapa catatan dan harapan penting yang dapat ditumpangkan:

Jika Jokowi-JK yang terpilih menjadi Presiden nantinya, diharapkan pasangan ini dapat bekerja, bersikap, berbuat dan memutuskan segala sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini atas pertimbangan tim kerja di lembaga pemerintahan yang mereka pimpin.

Jangan sampai keputusan dan kinerja pasangan ini disetir oleh partai katakanlah oleh Megawati, Puan Maharani atau jajaran partai lainnya. Intinya ketika Jokowi-JK menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, segala hubungannya dengan partai politik PDIP maupun mitra yang mengusungnya secara struktur harus diputus. Kecuali hubungan silaturahmi dan hubungan sebagai minta pandangan, pendapat kepada tokoh bangsa, tetapi tidak menyetir dan mempengaruhi kebijakan yang diambil Jokowi-JK. Sehingga kekhawatiran anak bangsa akan Presiden Boneka bisa dimentahkan.

Untuk pasangan Prabowo-Hatta Rajasa jika terpilih diharapkan untuk tidak bersikap temperamental dan pemarah sebagaimana yang disangsikan oleh berbagai orang yang mungkin tidak tahu dengan siapa Prabowo selama ini. Berbuatlah betul-betul secara tegas, adil dan bermartabat untuk kedaulatan bangsa, tidak ada dendam bagi sesama. Semua hanya satu untuk merah putih sebagaimana nama koalisi yang dibangun saat ini.

Begitu pun dalam menjalankan roda pemerintahan nantinya, diharapkan Prabowo-Hatta Rajasa harus betul-betul mandiri dalam menentukan kabinet dan menjalankan pemerintahannya, tidak ditumpangi oleh kepentingan dan titipan partai yang berkoalisi, sehingga kekuatiran politik transaksional betul-betul dapat dibantah oleh kepemimpinan Prabowo-Hatta Rajasa.

Renungan

Sebuah pernyataan yang perlu direnungkan oleh ILC dan peserta diskusinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Salim Said, yang awalnya kata Beliau dia tidak mau datang “karena yang dibicarakan yang itu-itu saja, sehingga hal yang substansi bagi negara tidak pernah terurusi.” Lanjutnya “kita tidak pernah mengurusi sesuatu secara kongrit, apakah tim ini punya konsep, atau ini hanya lelucon.”

Semoga ILC kedepannya tidak berlelucon lagi, begitu pun tim kandidat yang sudah pasti personil terbaik yang diutus oleh masing-masing partai, harus membawa konsep matang untuk ditonton oleh rakyat badarai di Republik ini….

Semoga

MERDEKA….

UU ASN, Pengebirian Hak Politik Warga Negara

Oleh : Empi Muslion

Pemohon JR UU ASN, Alumnus Universitas Lumiere Lyon 2 dan ENTPE Perancis

 

Menanggapi beragamnya pendapat pro kontra berbagai kalangan terhadap Uji Materi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diajukan oleh beberapa orang PNS ke Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu, yakni terhadap pasal 119 dan 123 ayat (3) yang intinya jika PNS mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara (Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota), mereka diwajibkan menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Saya sebagai inisiator dan konseptor Uji Materi UU ASN ini, memahami mengapa banyaknya muncul silang pendapat tersebut, menurut saya hal ini terjadi karena tidak utuhnya pemahaman anak bangsa tentang konsepsi netralitas profesi, hak azazi warga negara dalam memilih dan mendapatkan pekerjaan, hak politik sebagai sebuah hak azazi hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dan mana areal ranah politik praktis. Apalagi selama ini jika bicara politik kesannya selalu negatif, kekuasaan, dan hanya domainnya partai politik.

Hak politik warga negara dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 C ayat (2) “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Sedangkan politik praktis adalah aktifitas seseorang dalam partai politik yang mana mereka menjadi pengurus atau anggota dari sebuah partai politik.

Jika ada partai politik yang melakukan rekrutmen atau menawarkan jabatan negara dibidang legislatif dan eksekutif kepada yang bukan pengurus partai politik atau anggota partai politik, katakanlah kepada kalangan profesional, ini bisa saja dan hak semua orang untuk dapat berpartisipasi, mendaftar dalam rekrutmen pengelolaan negara oleh partai politik. Konsekuensinya bagi yang berprofesi sebagai PNS, disaat dia ikut berproses memperebutkan jabatan negara tersebut, untuk menghindari conflit of interest, menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatannya maka konsekuensi maksimal yang pantas mereka dapatkan adalah melepaskan hak jabatan negeri di profesi PNS-nya dan hak mendapatkan gajinya yang diberhentikan sementara selama dia terlibat dalam proses dan selama memegang jabatan negara tersebut, atau cuti diluar tanggungan negara.

Namun jika mereka tidak terpilih atau jika terpilih dan habis masa pengabdiannya di jabatan negara tersebut maka hak profesi PNSnya harus dipulihkan kembali. Karena profesi adalah sebuah hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kompetisinya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Tetapi jika dia masuk dalam kepengurusan partai politik secara struktural dan menjadi anggota, maka hak profesinya sebagai PNS baru bisa diberhentikan, karena menimbulkan dualisme kepentingan yang bertolak belakang dan menjadi partisan. Namun jika PNS menjadi pejabat negara lewat rekrutmen partai politik tetapi mereka tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik tersebut, maka adalah penzaliman jika hak PNSnya harus diberhentikan. Karena itu adalah wujud apresiasi partai politik terhadap berbagai elemen anak bangsa yang dianggap memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, pengalaman yang mumpuni dan indikator kualitas lainnya.

Di alam demokrasi saat ini, bahwa saluran untuk memperebutkan jabatan negara untuk Kepala Daerahtidak hanya lewat partai politik, tetapi ada saluran jalur independen, yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. Begitupun untuk menjadi pejabat negara dibidang legislatif sebagai Dewan Perwakilan Daerah yang juga tidak melalui partai politik tetapi menekankan kapasitas dan kualitas individual secara independen. Tentu semakin melanggar hak azazi politik warga negara yang berprofesi PNS jika mereka harus berhenti dari profesinya.

Trauma Rezim

Keadaan PNS saat ini tidaklah sama dengan dinamika PNS selama Orde Baru yang memang dikooptasi oleh rezim yang berkuasa saat itu, sehingga terjadi afiliasi salah satu Parpol/Ormas dengan Pegawai Negeri. Tetapi yang salah bukanlah PNS nya, tetapi justru PNS yang diperalat oleh rezim yang berkuasa saat itu. Sehingga kondisi tidak netralnya PNS bukanlah akibat subjek PNS nya tetapi sistem dan rezimnya yang mengkooptasi PNS.

Kondisi di alam demokrasi saat ini jangan sampai karena kita trauma dengan rezim masa lalu tetapi yang menjadi korban tetap lagi adalah PNS-nya selaku anak bangsa yang memilih berprofesi mulia sebagai PNS. Sehingga hak politik dan hak pekerjaan sebagai hak azazi yang hakikipun harus dikebiri dan diamputasi. Laiknya sistem, metode, management PNSnya yang harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan konsekuensi pelanggaran hak azazi manusia bagi PNS dan bertabrakan dengan Undang-Undang lainnya yang mengatur PNS. Jangan sampai pula pengidentifikasian permasalahan birokrasi yang tidak tepat sehingga menghancurkan eksistensi dan karier PNS yang cemerlang yang dapat berkontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa. Rumahnya yang salah bangun jangan penghuninya yang dibakar.

Jabatan negara adalah jabatan publik yang terbuka untuk umum dan untuk memperolehnya berdasarkan asas fair, equality, dan freedom, mengapa PNS diwajibkan mundur dari profesi atau pekerjaan PNSnya ? padahal untuk jabatan negerinya oleh undang undang yang ada mereka sudah diwajibkan mundur dari jabatan negerinya sejak pencalonan. Mengapa oleh UU ASN justru diperberat lagi dengan memasung hak azazi PNS dengan mewajibkan PNS mundur dari profesinya ?

Namun ketentuan ini tidak berlaku sedikitpun bagi anggota partai politik. Untuk keadilan dan persamaan hukum, jika PNS diwajibkan mundur dari jabatan dan profesinya, anggota partai politik tentu juga harus mundur dari jabatan organiknya di partai politik dan mundur juga dari keanggotaan partai politiknya yang tidak bisa dimasukinya kembali sejak mendaftar sebagai calon pejabat negara sebagaimana yang disebutkan pada pasal 123 ayat (3) dimaksud.

Dalam tataran kesetaraan saja sudah terjadi diskriminasi, ini malah bukan diskriminasi lagi tetapi sudah pengamputasian hak warga negara, sangat ironis, bukan hanya jabatan negeri PNS yang harus mundur, tetapi justru hak pekerjaan warga negara sebagai PNS yang dilindungi oleh UUD 1945 yang harus dipaksa untuk diberhentikan. Ini adalah bentuk penzaliman yang luar biasa yang disematkan untuk PNS.

Tidak seharusnya lagi negara ini memperlakukan diskriminasi profesi dan memasung hak politik warga negara untuk rekrutmen pemimpin terbaik bagi negara ini. Jika negara Indonesia mau maju dalam akselerasi percepatan perubahan dunia yang terus bergerak, kita harus memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi anak bangsa untuk memajukan bangsa ini secara bersama-sama, siapa yang terbaik dan yang dianggap bagus oleh masyarakat biarlah mereka yang memimpin.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.