Feeds:
Pos
Komentar

Oleh : Empi Muslion

Selang sengkarut kasus hukum yang menjerat pejabat negara di republik ini semakin hari semakin meningkat, saat ini lagi riuh riaknya para pejabat dibidang penegak hukum di KPK dan Polri yang menghiasi hampir semua pemberitaan di media, terutama pasca pengajuan calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden Jokowi yakni Irjenpol Budi Gunawan (BG) dan disangkakannya kasus hukum kepada komisioner KPK Bambang Widjoyanto (BW), serta dilaporkannya hampir keseluruhan komisioner KPK ke Bareskrimpolri dengan berbagai sangkaan kasus masa lalunya. Hal ini tentu akan membawa berbagai dampak yang luas ditengah masyarakat, terutama kepastian kelancaran tugas KPK dalam penegakkan hukum terhadap kasus kejahatan korupsi.

Dengan tersangkanya beberapa orang komisioner KPK banyak sedikit pasti berpengaruh terhadap intensitas pekerjaan besar di KPK dalam penanganan kasus korupsi yang kian menumpuk. Disatu sisi masyarakat tentunya tidak menginginkan lembaga KPK tersandera oleh kasus hukum personil komisionernya, terlepas nantinya mereka bersalah atau tidak, tetapi yang jelas KPK secara kelembagaan pasti akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Seperti saat ini BW baru hanya mengundurkan diri secara sementara dari KPK, tentu dengan pengunduran diri ini otomatis komisioner KPK akan berkurang, sudah barang tentu mengganggu kelancaran tugas KPK.

Disatu sisi, untuk menunggu kepastian penetapan status hukum bagi pejabat negara yang terkena kasus hukum pastinya tidaklah sebentar, akan memerlukan proses yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama.

Untuk mengatasi hal tersebut, kiranya perlu dipikirkan kembali format yang bermartabat dalam mencari solusi terbaik bagi penanganan banyaknya kasus hukum yang menjerat pejabat negara dan meminimalisir dampaknya terhadap kinerja lembaga yang mereka naungi. Salah satunya mungkin perlu diwacanakan dan dipikirkan kembali memasukkan asas forum privilegiatum dalam UUD 1945 atau melalui Perpu terhadap UU tentang Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan wacana menghidupkan kembali asas forum privilegiatum dalam konstitusi, sebenarnya telah dirintis dan digaungkan oleh DPD RI pada periode yang lalu (2004-2009), yang telah melakukan serangkaian penelitian, pembahasan dan diskusi publik bahkan melakukan kerjasama dengan 99 perguruan tinggi ditanah air, para pakar, dan tokoh masyarakat lainnya, hasil kajian tersebut telah dinormakan dalam sebuah naskah usul perubahan kelima UUD 1945. Hasilnya DPD RI memperoleh 10 isu strategis yang menjadi pokok-pokok perubahan kelima UUD 1945, yang mana salah satunya adalah isu tentang forum privilegiatum yakni diperlukannya suatu kepastian hukum bagi seorang pejabat negara yang menghadapi proses peradilan, agar tidak ‘tersandera’ proses hukum yang berlarut-larut.

Forum privilegiatum

Konsepsi forum privilegiatum ini sebenarnya diadopsi dari konstitusi Belanda tahun 1814 yang terdapat dalam pasal 119. Dalam hal ini anggota dan mantan anggota parlemen , para Menteri , dan Sekretaris Negara dapat diadili di Mahkamah Agung untuk pelanggaran yang dilakukan saat di kantor . Aturan ini menyatakan bahwa orang-orang di atas peringkat tertentu harus memiliki forum privilegiatum dimana penuntutan dapat dimulai untuk pelanggaran jabatan pejabat berpangkat tinggi seperti halnya dengan kepala negara.

Dari segi definsi forum privilegiatum dapat dilihat sebagaimana dalam kamusEncyclopedia Americana ; A popular Dictionary of arts, sciences, literature, history, politics, and biography (Edward Wigglesworth,Thomas Gamaliel Bradford,  halaman 188 ) “Forum privilegiatum is a tribunal under the jurisdiction of which any one comes on account of his personal or official character. The clergy, for example (in some countries), have a forum privilegiatum, as they do not come under the jurisdiction of common courts, but under that of a consistorium.”

Dalam Kamus Hukum (J.C.T. Simorangkir dkk, hal 62-63) Forum Privilegiatumdisebutkan adalah hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri. Sedangkan Saldi Isra, 2013, mendefinisikan sebagai “Pemberhentian pejabat tinggi negara, termasuk presiden, melalui proses peradilan khusus (special legal proceedings). Pejabat yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat tanpa melalui proses dari tingkat bawah (konvensional)”.

Forum privilegiatum pernah diterapkan di Indonesia, di masa konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan UUDS 1950, yakni berdasarkan pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan pasal 106 UUD Sementara 1950, yang keduanya berbunyi “Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan anggota MA, Jaksa Agung, anggota-anggota majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan Undang-Undang diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti.” Disini peran MA sebagai forum khusus tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat Negara.

Dalam sejarah praktek ketatanegaraan, beberapa pejabat negara pernah mengalami forum privilegiatum ini, seperti Menteri Negara Sultan Hamid pernah dituntut oleh Jaksa Agung R. Soeprapto di MA dengan majelis hakim yang diketuai Ketua MA, Mr. Wirjono Prodjodikoro dalam forum privilegiatum dengan hukuman 10 tahun dari tuntutan 18 tahun potong masa tahanan. Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo, Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, Menteri Kemakmuran Mr. Isqak, Jenderal Nasution, Kemal Idris dan lainnya pernah diperiksa berkaitan perlakuan khusus ini semasa berlakunya forum privilegiatum ini (Miftakhul Huda, 2010).

Dari sisi perbandingan hukum, forum khusus untuk pejabat negara juga diterapkan di Prancis yang dalam Pasal 68 konstitusinya mengatur bahwa presiden dan para pejabat pemerintah yang melakukan pengkhianatan terhadap negara disidangkan pada tingkat pertama dan terakhir di Mahkamah Agung Prancis. Selain itu dalam konstitusi Thailand juga membentuk The Supreme Court’s Criminal Division for Person Holding Political Positions, yaitu divisi khusus di MA Thailand untuk memeriksa pejabat negara yang terlibat tindak pidana. Divisi khusus pidana di MA Thailand ini melengkapi fungsi National Counter Corruption Commission, Komisi Pemberantasan Korupsi ala Thailand yang eksistensinya juga dijamin dalam konstitusi, dan beberapa negara lainnya yang menerapkan forum khusus ini (Saifudien, 2009).

Penerapan forum privilegiatum kedepan

Untuk saat ini sebenarnya dalam sistem ketatanegaraan kita masih ada pejabat yang mendapatkan forum privilegiatum terbatas yakni bagi Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tercantum dalam pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.” Walaupun akhirnya keputusan MK ini bisa diterima atau dianulir kembali melalui keputusan politik lewat hasil keputusan MPR.

Pasal inipun sebenarnya menjadi perdebatan yang belum tuntas sampai saat ini, karena pasal ini dianggap bertentangan dengan azas the rule of law dan equality before the law yang menyatakan bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya didepan hukum. Oleh Adnan Buyung Nasution dalam bukunya demokrasi konstitusional: pikiran dan gagasan, (hal; 179) mengatakan bahwa “kewenangan ini mestinya tidak hanya terbatas pada memeriksa perkara pidana terhadap Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga semua menteri dan pejabat tinggi negara setingkat menteri. Model pengadilan semacam forum privilegiatum ini meskipun mengandung unsur privilege, mekanisme tersebut semata-mata bukan untuk mengistimewakan para pejabat tinggi, tetapi justru dengan alasan mempertimbangkan urgensi penyelesaian kasus-kasus yang berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Jikapun forum privilegiatum belum bisa dimasukkan kedalam konstitusi melalui amandemen, untuk solusi jangka pendek forum privilegiatum dapat diberikan kepada Mahkamah Agung melalui Perpu yang kemudian menjadi UU. Dasar penambahan kewenangan kepada MA tersebut ialah Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Sudah barang tentu, jikapun nanti ada wacana memasukkan forum privilegiatumdalam wacana amandemen kelima UUD 1945, azas ini akan tetap mendapatkan kritikan baik yang pro maupun kontra, karena forum privilegiatum juga tidak terlepas dari kelemahan, yakni bisa saja digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk menjatuhkan orang yang dianggap tidak mendukungnya, dengan catatan jika lembaga MA nya lemah dan bisa ditembus oleh intervensi politik, tetapi jika MAnya kuat, tegas dan berwibawa, azas ini sepertinya memiliki peluang yang kecil untuk disalahgunakan dan bermanfaat bagi penyelematan efektifitas lembaga negara.

Dalam tragedi KPK saat ini, juga muncul dorongan yang kuat dari beberapa elemen anak bangsa untuk memberikan asaz imunitas bagi komisioner KPK, tentu hal ini juga akan menimbulkan polemik yang panjang, karena komisioner KPK bukanlah malaikat ataupun dewa yang tak luput dari godaan dan kesalahan, dan juga akan memantulkan wajah diskriminasi hukum terhadap warga negara, karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, namun untuk menyelamatkan lembaga negara yang terganggu oleh kasus yang menimpa pejabatnya, maka salah satu solusi melalui forum privilegiatum mungkin bisa dikunyah kunyah kembali.

Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam naungan Doa dan harapan Ibu Pertiwi, melihat kembali naiknya tensi politik anak negeri akhir-akhir ini. Saya ingin mengajak, marilah kita sama-sama belajar dewasa dan ikhlas menerima realita.

Presiden adalah representasi negara, kalau kita menghujat presiden secara tak langsung kita juga menjatuhkan harga diri bangsa kita sendiri. Jikapun tidak sehaluan dengan Pak Jokowi, jangan lihat Jokowinya tapi lihatlah Presidennya Negara Indonesia, tempat kita hidup, bernafas, bernaung, beribadah, bercengkrama, mencari nafkah, dan mungkin tempat tanah kita kembali ke alam baqa.

Dalam demokrasi, pendapat, masukan dan kritik adalah hak semua orang, dan itu mutlak adanya, tidak boleh dipasung, jika tidak ada kritik maka kekuasaan akan terlena untuk diselewengkan. Tapi berilah masukan dan kritik yang konstruktif, objektif, solutif dan fakta yang relevan, jangan terlalu jauh mencela masuk keranah norma pribadi yang kadangkala miris kita membaca dan mendengarnya.

Kita semua bersaudara sebangsa dan setanah air. Jika nanti katakanlah jalan kompetensi merebut takhta Presiden kembali terulang, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo atau dengan anak bangsa siapapun. Sekiranya pemenangnya adalah Pak Prabowo atau siapapun yang bukan Bapak jokowi. Kemudian orang yang memiliki garis ideologis dan perhatian terhadap Pak Jokowi melakukan hal yang sama terhadap Pak Prabowo atau yang lain, apakah seperti itu yang kita inginkan ? Apakah seperti itu kita memaknai demokrasi dan nilai-nilai luhur Pancasila yang diwarisi oleh nenek moyang bangsa nusantara ini ?

Marilah kita sama-sama belajar berempati, berdemokrasi, saling menghargai, belajar untuk membangun negeri secara bersama-sama, terlalu banyak permasalahn bangsa ini yang harus kita selesaikan secara bergandeng tangan.

Salam Indonesia…

By : Empi Muslion

Pak Jokowi, saya memahami bagaimana beratnya pergumulan batinmu saat ini, ternyata menjadi Presiden Indonesia itu memanglah penuh badai dan gelombang. Hari ini 100 hari usia pemerintahanmu, tapi turbulensi dan teriknya dinamika kepentingan begitu besar membelit jari-jarimu untuk menelorkan kebijakan yang bermaslahat untuk seluruh ummat.

Pak Jokowi, hari ini belum lima tahun usia kabinetmu, muka belakang samping kiri dan dari segala penjuru mata angin, begitu banyak yang merasa memiliki andil terhadapmu, seolah-olah kamu menjadi presiden adalah andil dari semua orang itu, memang iya mereka berandil, tetapi mereka lupa andil yang mereka berikan tak terlepas dari pribadimu yang luar biasa dan tampil beda ditengah gaya kepemimpinan yang umumnya bersifat formalistis, birokratis dan feodalistis yang tidak laris lagi dipasaran publik.

Pak Jokowi, kamu tampil dengan kebersahajaan, apa adanya, berbicara tanpa tendeng eling-eling, kosa kata yang tidak dibuat-buat apalagi dengan bumbu segudang terminologi ilmiah seolah-olah intelektualnya luar bisa hebatnya, bersikap dan bertutur yang sangat njawani, suka berblusukan dan memberi instruksi apa adanya, dari sanalah orang-orang yang merasa berandil tadi melirikmu untuk mengangkat kembali grafik mereka dibilik suara.

Pak Jokowi, kamu tidaklah dalam posisi yang meminta, tetapi kamu dilamar walau dalam frase halus dan ewuh pakewuhmu yang mengatakan siap melaksanakan perintah partai. Tapi memang sayangnya mereka lupa, setelah kamu teramanahi untuk memimpin bangsa ini, semua merasa karena merekalah kamu jadi presiden, jika saja mereka sedikit mau berintrospeksi, bahwa tidak akan ada asap kalau tidak ada api, kamu tidak akan dilirik jika memang kamu tidak berkualitas dan berpotensi untuk mendongkrak segala posisi. Mereka bahkan sudah melupakan kodratnya selaku manusia, melebihi kuasa Allah SWT yang merasa bisa menentukan takdir dan jalan hidup manusia.

Pak Jokowi, Bapak tidak usah gentar dan sedih menghadapi semua ini, memang baru sampai disinilah kedewasaan dan kematangan bangsa ini, banyak yang tidak tulus, ikhlas dan legawa karena tidak terakomodasi kepentingannya, karena politik dimaknai bagi-bagi kursi padahal kursi hanya ada empat kaki.

Pak Jokowi, saya memahfumi bagaimana sulitnya posisimu saat ini, diantara berdiri untuk semua anak bangsa sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan yang bersifat universal dan menempatkan diri diantara para partai penggusung yang sektarian. Sebenarnya banyak hal yang telah kamu lakukan untuk mengakomodasi semua itu, tetapi suara-suara sumbang tetap banyak mengambang, biarlah Pak Jokowi, karena kamu memang bukan presiden untuk pemuas semua kepentingan, apalagi untuk kepentingan kelompok dan diri sendiri.

Pak Jokowi, sekarang apapun yang kamu lakukan, pasti akan selalu banyak yang mengkritisi dan tentunya juga pasti ada yang memuji, yang mengkritisi bisa jadi yang tersakiti karena tidak terakomodasi atau yang memang tidak ingin melihat kamu yang ndesoni jadi presiden. Biarlah Pak, tetaplah Bapak menjadi dirimu sendiri, tetap fokus bekerja memperbaiki berbagai permasalahan yang menggunung dibangsa ini, tetap fokus mengurai satu persatu benang kusut bangsa ini berdasarkan skala prioritas yang sudah Bapak gaungkan dalam Nawacita.

Pak Jokowi, sekiranyapun jika memang ada yang menginginkan Bapak untuk diimpeachment hari ini, biarlah itu terjadi, Bapak tidak usah melawan dan mengkonsolidasikan diri, Bapak legowo saja menerimanya jika memang itu kemauan mereka, jikapun rakyat juga ikutan legowo mengimpechment Bapak, ya sudahlah. Paling tidak sejarah tidak bisa dihapuskan dengan catatan impeachmentdan pemakzulan, sejarah telah melihatkan kepada dunia bagaimana rakyat berpesta pora melambaikan tangan saat hari pelantikanmu, bagaimana merakyat dan demokratisnya kamu.

Pak Jokowi, tetap sabar dan fokus saja dalam bekerja, buktikan satu persatu kinerjamu. Walau kamu sudah menegakkan kepala para anak bangsa pelaut ini dengan membordir kapal illegal fishing dan dikatakan itu pencitraan yaa biarkan saja. Walau kamu sudah menegakkan kepala anak bangsa dan mengikisi keprihatinan atas bahaya narkoba dengan menggedor penjahat narkoba dan dikatakan itu tidak ada gunanya yaa biarkan saja. Walau kamu sudah menaik turunkan harga BBM untuk mencari formula terbaik, dikatakan kamu tidak punya konsep ya sudahlah terima saja untuk membuat kebijakan lebih bermakna lagi.

Pak Jokowi, karena jabatan banyak orang yang tidak lagi menghiraukan akal sehat dan rasionalitas, yang dilihat lebih kediri sendiri, keangkuhan akan rasa “mengapa tidak saya” akan banyak bergerilya dan menggusung dada, tetapi yakinlah masih banyak anak bangsa yang legowo dan ikhlas berjuang untuk kepentingan bangsa dan negaranya.

Pak Jokowi, ditengah himpitan berat pikiranmu saat ini, yakinlah bak adagiumnya klub sepak bola Inggris, Liverpool “you’ll never walk alone”, kamu tidak sendiri Pak, masih banyak anak bangsa yang jernih pikirannya dan berhati tulus untuk melihat bangsa ini cepat keluar dari jerat kemiskinan, dan kesesatan mental.

Pak Jokowi, memang manusia tidak ada yang sempurna, memang kebijakan tidak ada yang selalu tepat multiguna, namun Pak jika ada masukan dan kritikan yang paling pedas sama sekali, terimalah selalu sebagaimana kebiasaan kamu selama ini yang selalu menyapa dan menjulurkan tangan terhadap siapapun yang menjabat tangan dan mengetok pintu hatimu. Semoga kritikan itu menambah libido perbaikan kinerjamu hari per hari.

Pak Jokowi sudahlah, jangan lagi gerinyit dahimu semakin tinggi, jangan lagi terperangkap dalam dimensi kepentingan yang merasa berandil terhadapmu, be your self, karena ketika pengabdian terhadap negara sudah dimandati, maka putuslah pengabdian terhadap kelompok yang apapun nama dan seginya.

Pak Jokowi sudahlah, tetaplah jadi jati dirimu sendiri, esok hari, 101 hari tapak kakimu membangun negeri, bukalah pintu istana, hiruplah udara pagi sembari disinari cahaya mentari, dengan menebarkan kembali senyum optimismu menatap bangsa besar ini meraih kejayaannya…

Salam Indonesia……..

Oleh : Empi Muslion

Melekatnya status tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan (BG) Calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi menjadi bola panas yang terus menggelinding, bahkan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto oleh Bareskrim Polri dan perseteruan antara Plt.Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Ketua KPK Abraham Samad ditengarai ada kaitannya dengan pemberian titel tersangka kepada BG.

Terkait tragedi yang menimpa BG, sebagian pihak ada yang mendukung BG ditetapkan menjadi Kapolri karena sudah memenuhi unsur administratif dan prosedur legal formal. Namun ada juga publik yang menolak dengan  argumentasi etika penyelenggaraan negara, apalagi dikaitkan dalam kemasan visi nawa cita yang bernafaskan revolusi mental yang diusung Jokowi saat kampanye nan lalu.

Sebenarnya jika dilihat dalam alur normal maupun legal formal, pergantian pejabat pemerintahan dibidang eksekutif yang berada dibawah lembaga kepresidenan adalah hal yang lumrah dan biasa saja, begitupun dalam sebuah unit organisasi pemerintahan, hal yang berhubungan dengan kegiatan mutasi, rotasi, promosi maupun amputasi dalam koridor peningkatan kinerja organisasi dan pemberian reward and punishment adalah hal yang sudah menjadi pakaian sehari-hari abdi negara dan abdi masyarakat yang bernaung dibawah panji yang bernama aparatur negara, apakah itu PNS (sekarang ASN), Polri maupun TNI.

Begitupun dalam kasus pergantian Kapolri Jenderal Polisi Sutarman ke calon penggantinya BG yang saat ini menjadi ramai, akar permasalahannya bukanlah didasari atas unsur politis apalagi faktor dendam kesumat, ini adalah murni faktor kealpaan dalam pengelolaan negara yang telah melenceng dari pakem konsistensi dan komunikasi antar lembaga negara.

Sebagaimana kita lihat dan dengar bersama di media, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengajuan pencalonan BG adalah murni Beliau menggunakan hak prerogatifnya selaku Presiden, dan itu adalah hak Beliau sepenuhnya dan didasari oleh aturan hukum. Yang menjadi pertanyaan besar ditengah masyarakat adalah, yakni turbulensi sendiri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat membentuk tim work-nya, yang mana saat Presiden menggodok tim kabinetnya tempo hari, Presiden mereduksi sendiri hak prerogatifnya, saat itu Presiden Jokowi juga banyak mendapat tanggapan pro dan kontra ditengah masyarakat,  tetapi sebagian besar publik menerima dan mengapresiasi langkah sang presiden mengajak PPATK dan KPK untuk menyortir track record tim kabinetnya sebelum menjadi tim yang bernafaskan reformasi mentalnya sang presiden.

Inkonsistensi Presiden dan KPK

Jika Presiden Jokowi dan KPK mau berinstropeksi, hebohnya kasus BG ini tiada lain adalah kendornya konsistensi dan komunikasi antar lembaga. Jika Presiden Jokowi konsisten dengan semangat dan prinsipnya dalam menentukan pejabat-pejabat strategis bagi penyelenggaraan negara ini harus diseleksi track recordnya terlebih dahulu, dengan meminta masukan dari lembaga yang sesuai bidangnya seperti PPATK dan KPK, maka selayaknya prosedur seperti itu juga dilakukan secara konsisten terutama bagi lembaga-lembaga yang strategis dan menjadi perhatian publik, apalagi institusi seperti Polri yang sarat dengan sorotan masyarakat.

Sehingga kesan memainkan teori gelang karet atau bak pisau bermata dua dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak muncul, yakni disaat desakan berbagai partai penggusung dan berbagai elemen penyokong Jokowi-Jk begitu keras tekanannya, maka Presiden Jokowi menggunakan tangan PPATK dan KPK untuk melemaskan otot para penekannya. Namun disaat tekanan itu mulai mengendor maka Presiden Jokowi mengesampingkan lembaga yang telah membantunya dalam menetralisir kuatnya arus tekanan.

Maka jika muncul persepsi PPATK dan KPK hanya dijadikan alat yang bersifat temporer tergantung kepentingan pengguna juga tidaklah salah, maka jugalah wajar jika PPATK dan KPK meradang, meraka merasa hanya diperlakukan ketika ada maunya sang Presiden saja.

Namun bagi KPK, begitupun sebaliknya, adalah wajar jika publik memberikan tanggapan negatif seolah-olah KPK sudah masuk keareal politik praktis, walaupun secara normatif, tidak ada hukum yang dilanggar dan sah-sah saja menetapkan tersangka bagi siapa saja jika sudah cukup alat buktinya.

Tetapi yang menjadi pertanyaan mengapa sampai saat ini belum ada satupun nama yang diajukan oleh Jokowi-Jk saat pengajuan menjadi calon menteri yang diberi warna oleh KPK, dipanggil untuk dimintakan keterangannya, apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya mengapa  BG belum dipanggil dan diperiksa,  ujug-ujug sudah ditetapkan tersangka oleh KPK disaat yang bersangkutan diajukan namanya oleh Presiden kepada DPR untuk dimintakan persetujuannya sebagai calon Kapolri. Disimpul inilah muncul kejanggalan dan swasangka publik yang menganggap KPK bermain di air keruh atau masuk keranah politis.

Boleh saja KPK mungkin gerah dengan Presiden karena tidak lagi mengkonsultasikan dan memintakan pendapat KPK terhadap pencalonan pejabat Negara yang bersifat strategis dan sensitif dimata publik. Namun KPK seharusnya juga berintrospeksi diri, jika KPK mau konsisten dengan pemberian pertimbangan dan keputusannya dalam memberi list berwarna merah kepada Presiden, maka KPK harus konsisten mengusut nama-nama yang diajukan Jokowi –JK tempo lalu yang diberi warna merah tersebut  untuk ditetapkan sebagai tersangka minimal dipanggil untuk diperiksa.Jangan sampai KPK menjadi godam pencabut karier dan mengorbankan sumbangsih pengabdian terbaik bagi putra putri terbaik bangsa untuk Ibu pertiwi.

Dari tragedi yang menimpa BG saat ini dan sorotoan terhadap KPK yang dianggap bermain api dengan politik, jika kita ambil hikmahnya, sebenarnya  adalah baik buat negara yang besar ini, mumpung roda pemerintahan Jokowi-JK belum jauh berputar, ini bisa menjadi pelajaran untuk diperhatikan dalam pengambilan keputusan strategis dan bermaslahat dimasa mendatang.

Sebagaimana kita ketahui, selama ini lembaga KPK maupun Presiden Jokowi adalah sosok yang mendapatkan simpati, apresiasi dan dukungan dari masyarakat untuk membawa bangsa ini kearah yang lebih baik dan bermartabat. Namun pasca pencalonan BG, apresiasi kepada Presiden Jokowi dan  KPK mulai tergerus, sarat dengan kritikan tajam.

Namun yang perlu kita sadari bersama,  publik saat ini ramai mengkritik Presiden Jokowi maupun KPK, bukanlah karena faktor amarah belaka dan swasangka, apalagi menghujat atau membenci kedua sosok tersebut. Tetapi justru tingginya harapan dan kecintaan publik buat Presiden Jokowi dan KPK. Semoga Presiden Jokowi dan KPK tetap konsisten dalam setiap kebijakannya, sehingga asumsi penggunaan teori gelang karet baik yang ditujukan kepada Presiden maupun ke KPK hanya isapan jempol semata.

Salam PNS seantero Bumi Pertiwi…

Saat ini kita sudah memasuki sidang kedua Uji Materi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini adalah Undang-Undang yang mengatur harkat, martabat dan keberadaan kita sebagai personifikasi negara. Profesi PNS sama dengan profesi anak negara lainnya yang muaranya untuk membangun dan mengabdi bagi nusa dan bangsa, namun dalam Undang-Undang ini banyak hal yang tak sejalan dengan semangat keadilan, kesetaran, kemartabatan dan keberadaan kita sesama anak negeri yang berprofesi dibidang apapun adanya dinegara tercinta ini.

Pada kesempatan ini kita hanya baru mengajukan Uji Materi terhadap pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 ini, sebenarnya banyak pasal yang harus kita kritisi dan perbaiki bersama, tapi step by step kita uji dulu pasal yang memang jelas jelas memasung, mengkerdilkan, mengebiri dan mangaputasi hak azazi kita sebagai warga negara yang berprofesi sebagai PNS.

Bersama ini saya sampaikan beberapa pokok pokok pikiran kita terhadap perbaikan permohonan uji materi, yang sudah kita hadiri bersama oleh perwakilan pemohon dan sudah saya bacakan didepan majelis hakim Mahkamah Konstitusi hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 kemarin. Alhamdulillah para hakim yang menyidangkan mengapresiasi perbaikan yang kita lakukan, dari tiga hakim yang menyidangkan, dua hakim yang hadir pada sidang pertama tidak ada komentar dan menyambut baik, hanya hakim MK Patrialis Akbar yang memberikan beberapa komentar dan catatan untuk sidang kita selanjutnya. Pada sidang ini sudah diketok palu bahwa berkas permohonan kita sudah dinyatakan lengkap. Dan selanjutnya kita diminta menunggu sidang selanjutnya dan mempersiapkan saksi ahli. Semoga jalan kita dimudahkan selalu demi keadilan dan kebaikan bagi PNS dan bangsa tercinta ini.

Untuk naskah utuhnya terlalu besar kapasitasnya jika saya upload kan disini (tapi pokok pokok pikiran yang pertama juga sudah saya lampirkan dicatatan saya terdahulu dapat dibaca disini ).

Ini adalah tanggungjawab, pekerjaan, tugas dan semangat kita bersama yang bernaung dibawah payung panji Pegawai Negeri Sipil Indonesia atau Apatur Sipil Negara.

SALAM PNS

Empi Muslion, MSc

 

POKOK POKOK PIKIRAN PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERI

UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Yang Kami Hormati Saudara/i pemohon Uji Materi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Hadirin hadirat yang berbahagia

 

Majelis Hakim Yang Mulia

Sesuai dengan surat panggilan sidang dari panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 557.41/PAN.MK/7/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal panggilan sidang dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan.

Maka izinkan kami para pemohon menyampaikan beberapa pokok pemikiran mengenai perbaikan permohonan Uji Materi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sudah kami siapkan dan sampaikan sebelumnya ke hadapan Yang Mulia Dewan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan saran dan kesempatan kepada kami untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa hal substansi dalam permohonan uji materi kami  pada saat sidang pertama tanggal 5 Mei 2014.

Bahwa perbaikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan kami para pemohon sebelumnya tanggal 3 April 2014.

Dari beberapa saran dan masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  pada sidang pertama untuk perbaikan permohonan ini, maka kami menghimpunnya atas empat hal pokok yang kami lakukan penambahan dan penajamannya, yakni : Pertama tentang kedudukan hukum (Legal Standing) kami sebagai pemohon dan konsepsi PNS/ASN. Kedua mengenai substansi materi permohonan berkaitan norma pada pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) yang menjadi norma objek pengujian yang kami sebutkan bersifat diskriminatif dan norma tentang konsepsi netralitas aparatur negara. Ketiga tujuan pembuatan Undang-Undang dan keempat kajian kami terhadap aspek formil dalam pembuatan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan kajian dalam dokumen Risalah maupun Naskah Akademisnya.

 

Pertama, tentang kedudukan hukum (legal standing) kami sebagai pemohon : 

–        Bahwa kami para pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dan juga sebagai pembayar pajak (tax payer).

–        Bahwa kami para Pemohon adalah PNS/ASN yang saat ini memiliki golongan kepangkatan dan posisi jabatan yang beragam di beberapa instansi pemerintahan, baik struktural maupun fungsional. Dan kami memiliki peluang dan potensi untuk menduduki sebagai pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana yang diamanatkan dalam UU nomor 5 tahun 2014 ini.

Konsepsi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara :

–        BahwaPNS adalah profesi, karena UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN memang mengkonsepsi dan mendefinisikan bahwa PNS adalah profesi.

Sebagaimana pengertian ASN yang termaktub dalam  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan bahwa : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

–        PNS juga adalah pekerjaan, sebagaimana kita ketahui hampir seluruh dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang diikat oleh Undang-Undang seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor, Dokumen untuk menjadi nasabah Bank atau dokumen pengajuan kredit ke Bank, semuanya mencantumkan bahwa PNS adalah jenis pekerjaan.

–        Menurut kami Para Pemohon, ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2004 tentang  Aparatur Sipil Negara telah menyebabkan kami Para Pemohon dan aparatur sipil negara umumnya kehilangan hak asasi kami sebagai warga negara, hanya karena mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan Negara yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum langsung sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 119 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

“Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.”

Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014, berbunyi:

“Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.”

 

Kedua, penajaman  substansi materi permohonan berkaitan norma pada pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) yang menjadi norma objek pengujian yang kami sebutkan bersifat diskriminatif dan norma tentang konsepsi netralitas aparatur negara.

Tentang diskriminasi terhadap PNS/ASN

Bahwa yang dimaksudkan dengan perlakuan yang diskriminatif dalam Permohonan ini adalah diskriminasi antar status warga Negara dalam profesi PNS jika mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat Negara diwajibkan mundur saat pendaftaran.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Berikut beberapa bentuk diskriminasi kepada PNS akibat pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 2014 ini :

Diskriminasi PNS dalam hal Pekerjaan 

Berkaitan dengan mundurnya PNS dari jabatan negeri untuk mendapatkan jabatan negara,  PNS sudah ada aturan yang mengaturnya yakni pasal  Pasal  59  ayat  (5)  huruf  g  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  menyatakan, “Surat  pernyataan  mengundurkan  diri  dari  jabatan  negeri  bagi  calon  yang berasal  dari  pegawai  negeri  sipil,  anggota  Tentara Nasional  Indonesia,  dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Tetapi dalam pasal 123 ayat (3) UU No.5 Tahun 2014 terjadi ketidakadilan dan pembatasan hak warga negara yang mana PNS jika memasuki jabatan negara, PNS diwajibkan mundur sejak mendaftar sebagai calon, padahal PNS merupakan profesi atau pekerjaan bagi warga negara yang merupakan hak azazi warga negara dalam bidang mendapatkan pekerjaan.

Hal ini bertentangan dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, Pasal 38 ; mengatakan bahwa :

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(1)   Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjarmin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Diskriminasi prosedur menjadi pejabat negara oleh PNS sendiri,

Jika PNS yang menjadi pejabat negara sebagaimana pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, mengapa PNS yang menjadi Pejabat negara menurut pasal Pasal 123 ayat (1) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, yang menyebutkan :

“Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua  dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS”.Mengapa mereka  tidak  diwajibkan juga untuk mundur  ?  

Jika alasannya karena prosedur menjadi pejabat negara pada pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) tersebut dikarenakan oleh faktor sistem pemilihan, yakni pemilihannnya oleh rakyat secara langsung lewat pemilu, sedangkan jabatan negara pada pasal 123 ayat (1) tidak melalui pemilihan langsung atau berupa proses pengangkatan. Bukankah menjadi pejabat negara pasal 123 ayat (1) tersebut prosedurnya juga adalah melalui sistem pemilihan ? seperti pemilihan hakim MK, KY, BPK, yakni dipilih oleh DPR, yang mana DPR adalah representasi partai politik. Kedua metode pemilihan ini sama sama diakui dalam sistem demokrasi. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak sama bagi PNS sendiri.

Diskriminasi rekrutmen menjadi pejabat negara

Jika rekrutmen untuk menjadi pejabat negara yang sebagaimana pasal 123 ayat (3)  dikatakan ini domainnya partai politik karena alasan proses rekrutmennya lewat pemilihan oleh rakyat, karena itu jabatan negara ini dilarang bagi PNS, dan konsekuensinya PNS wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Sedangkan jabatan negara sebagaimana pasal 123 ayat (1) dianggap domainnya kalangan professional dan jabatan karier. Pertanyaannya mengapa rekrutmen menjadi Pejabat negara menurut pasal 123 ayat (1) juga ada berasal dari kalangan partai politik ? seperti untuk hakim konstitusi, hakim KY, BPK, yang mana ada unsur dari DPR-nya yang tidak lain adalah anggota dan atau pengurus partai politik. Mengapa kalangan partai politik bisa memasuki areal yang katakanlah ranahnya pejabat karier atau kalangan professional ? dan mengapa pula mereka bisa masuk ke jabatan negara yang rekrutmennya tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat lewat pemilu ? sehingga terjadi perlakuan yang tidak adil bagi PNS.

Jika alasan pejabat negara pasal 123 ayat (3) adalah faktor rekrutmennya lewat partai politik, argumentasi ini juga tidak bisa diterima karena di alam demokrasi saat ini, bahwa  saluran untuk memperebutkan jabatan negara untuk Kepala Daerah tidak hanya lewat partai politik, tetapi ada saluran jalur perseorangan, yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. Sebagaimana UU No.12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah; a.  pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; b.  pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Begitupun untuk menjadi pejabat negara dibidang legislatif sebagai Dewan Perwakilan Daerah yang juga tidak melalui partai politik tetapi menekankan kapasitas dan kualitas individual secara perorangan. Tentu semakin mendiskriminasi dan melanggar hak azazi PNS sebagai warga negara yakni hak dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

Diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama terhadap profesi PNS

Jaminan konstitusional yang menjadi syarat untuk demokrasi yaitu adanya eligibilitas dan adanya hak untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara (Robert Dahl). Dalam  negara  nomokrasi,  hukum  hanya  dapat  ditetapkan  dalam kaitannya  dengan  keadilan,  sehingga  keadilan mesti  dipahami  dalam  pengertian kesamaan  (Aristoteles).  Perbedaan  penting  antara  kesamaan  numerik  dan proporsional,  kesamaan  numerik mempersamakan  setiap  manusia  sebagai  satu unit,  inilah  yang  dipahami  mengenai  kesamaan  semua  warga  adalah  sama  di hadapan  hukum,  sedangkan  kesamaan  proporsional  memberi  tiap  orang  yang menjadi  haknya  sesuai  dengan  kemampuan,  prestasi,  dan  sebagainya.  Cara pandang  seperti  itulah  yang  disebut  cara  pandang  prinsip  keadilan  dimaknai sebagai kebenaran (fairness).

Ketentuan  Pasal  119 dan Pasal 123 ayat (3)  UU  No.5 Tahun 2014 selain  bertentangan dengan  asas  kepastian  hukum,  juga  bertentangan  dengan  asas  persamaan perlakuan  (asas  uniformitas).  Asas  persaman  perlakuan  dengan  asas  kepastian hukum pada dasarnya merupakan asas-asas yang paling  fundamental dan paling berakar  dalam  kesadaran  hukum  yang  bersifat  umum  (Indroharto,  1994  :  163). Asas  ini menghendaki  bahwa  agar  kasus-kasus  yang  sama  diperlakukan  sama pula, sedangkan kasus  yang  tidak  sama diperlakukan  tidak  sama  sesuai dengan tingkat ketidaksamaannya.

Dalam kasus PNS mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon sangat jelas  bertentangan  dengan  asas  persamaan  perlakuan,  karena  sekian  pekerjaan atau profesi yang ada, hanya  profesi PNS  saja yang diwajibkan mundur, sedangkan profesi atau pekerjaan lainnya, tidak perlu mundur.

Berkaitan dengan kesamaan untuk merebutkan jabatan negara di republik ini, jika yang diatur jabatan tentu pembandingnya yang setara adalah jabatan pula. Bagi PNS adalah jabatan negerinya dalam birokrasi, bagi anggota partai politik tentu jabatan organiknya dipartai politiknya.

Dalam hal menjunjung tinggi kesamaan dan keadilan, jika PNS diminta mundur dari jabatan negerinya, maka wajib pula bagi anggota atau pengurus partai politik untuk mundur dari jabatan organiknya dalam partai politiknya.

Tetapi mengapa UU ASN yang mengatur untuk memperoleh jabatan negara, yang mana jabatan negara adalah jabatan publik yang terbuka untuk umum dan untuk memperolehnya berdasarkan asas fair, equality, dan freedom, mengapa PNS diwajibkan mundur dari profesi atau pekerjaan PNSnya ? padahal untuk jabatan negerinya oleh undang undang yang ada mereka sudah diwajibkan mundur dari jabatan negerinya sejak pencalonan. Mengapa oleh UU ASN justru diperberat lagi dengan memasung hak azazi PNS dengan mewajibkan PNS mundur dari profesinya ?

Namun ketentuan ini tidak berlaku sedikitpun bagi anggota partai politik. Untuk keadilan dan persamaan hukum, jika PNS diwajibkan mundur dari jabatan dan profesinya, anggota partai politik tentu juga harus mundur dari jabatan organiknya di partai politik dan mundur juga dari keanggotaan partai politiknya yang tidak bisa dimasukinya kembali sejak mendaftar sebagai calon pejabat negara sebagaimana yang disebutkan pada pasal 123 ayat (3) dimaksud.

Dalam tataran kesetaraann saja sudah terjadi diskriminasi, ini malah bukan diskriminasi lagi tetapi sudah pengamputasian hak warga negara, sangat ironis, bukan hanya jabatan negeri PNS yang harus mundur, tetapi justru hak pekerjaan warga negara sebagai PNS yang dilindungi oleh UUD 1945 yang harus dipaksa untuk diberhentikan. Ini adalah bentuk penzaliman yang luar biasa yang disematkan untuk PNS.

Tentang Netralitas PNS/Aparatur Sipil Negara

Sejak masa reformasi PNS sudah lama netral, mereka telah diikat dengan berbagai macam aturan dan norma tentang netralitas, seperti UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian seperti tertera pada pasal 3 ayat (3) yang berbunyi: “Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.”

Bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah mengatur sebagai berikut : Bagi PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah :

–            wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

–            dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

–            dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

–            dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.

Begitu juga aturan yang mengatur mundurnya PNS dari jabatan negeri untuk mendapatkan jabatan negara,  dalam Pasal  59  ayat  (5)  huruf  g  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  menyatakan, “Surat  pernyataan  mengundurkan  diri  dari  jabatan  negeri  bagi  calon  yang berasal  dari  Pegawai  Negeri  Sipil,  anggota  Tentara Nasional  Indonesia,  dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Bahwa masalah netralitas, dikhawatirkannya PNS yang mencalonkan diri, khususnya dalam permohonan ini sebagai kepala daerah akan berdampak pada netralitas PNS, maka seharusnya dicarikan solusi yang terbaik bagi semua pihak, yakni baik bagi PNS yang mencalonkan diri tersebut, dan baik bagi masyarakat. Namun, pasal dan/atau ayat yang dimohonkan tidak mencerminkan solusi itu, melainkan melahirkan masalah baru dengan melabrak hak-hak konstitusional PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terlebih lagi sebagai calon anggota DPD yang memang hanya  dari calon perseorangan, dengan cara mewajibkan calon dari PNS untuk mengundurkan diri dari PNS pada saat pendaftaran calon. Padahal, masalah netralitas ini telah terbantahkan karena calon kepala daerah dari jalur perseorangan jelas-jelas independen dan tidak bersifat partisan, terlebih lagi calon anggota DPD yang tidak ada kaitannya dengan partai politik.

Bahwa jika dikaitkan profesi PNS yang harus netral, ini memang harus selayaknya seperti itu, cuma netralitas PNS tidak ada titik singgunggya dengan hak warga negara untu   k memajukan dirinya. Konsepsi netralitas adalah norma yang berlaku bagi profesi PNS tersebut saat dia menjalankan profesinya, unsur netralitas sangat berpengaruh dengan adanya jabatan yang melekat, fasilitas yang dimiliki, makanya unsur ini harus dicopot tetapi bukan status pekerjaannya yang harus dimusnahkan.

Ini ranahnya bukan lagi soal jabatan apakah jabatan negeri, jabatan organik atau jabatan negara, tapi soal hak azazi warga negara yang dalam hal ini hak azazi  PNS yang diamputasi yaitu hak azazi dalam bidang mendapatkan pekerjaan (yakni pekerjaan PNS itu yang sudah mereka pilih) (melanggar Pasal 27 UUD 1945) dan hak azazi PNS dalam mewujudkan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif (Pasal 28 UUD 1945).

 

Ketiga, tujuan pembuatan Undang-Undang

Bahwa tujuan Undang-Undang menurut Jeremy Bentham adalah memberikan kebahagiaan bagi setiap orang. Justru di sinilah ironisnya, bahwa seseorang yang berprofesi sebagai PNS yang ingin memperoleh jabatan sebagai pejabat negara harus merelakan hak pekerjaannya sebagai PNS untuk diberhentikan yang tidak bisa ditarik dan dimasukinya kembali jika usianya melebihi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sementara ia belum tentu memperoleh jabatan yang ia inginkan. Padahal jabatan itu merupakan jabatan publik yang terbuka untuk umum yang harus dapat diperoleh berdasarkan asas fair, equality, dan freedom. Persyaratan Pasal 119 dan pasal 123  ayat (3) Undang-Undang a quo merupakan tekanan bagi PNS untuk tidak mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang disebutkan pada pasal a quo.

Izinkan kami mengutip pandangannya Hakim Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki dalam dissenting opinion Beliau terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi terhadap Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 tentang Pemerintah Daerah. Beliau mengatakan “Padahal dari sisi profesionalitas, belum tentu PNS kalah untuk mengatasi persoalan yang terjadi di pemerintahan di daerah dibandingkan dengan calon yang bukan PNS.”

Ini menunjukkan secara kompetensi PNS adalah salah satu profesi elemen anak bangsa yang patut diapresiasi dan diberikan kesempatan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Disatu  sisi jika negara memberhentikan PNS tersebut, yang tentunya PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan  menjadi pejabat negara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal a quo adalah PNS yang memiliki kualitas, kompetensi dan pengalaman yang cukup banyak dipemerintahan, hal ini akan merugikan negara sendiri karena PNS adalah investasi SDM negara yang sangat besar. Dalam proses pembinaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM PNS memerlukan berbagai jenis pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan sebgainya yang telah memakan biaya negara yang cukup besar, haruskah negara hanya karena panggilan jiwa PNS yang ingin membangun negerinya, negara harus mengorbankan begitu besar investasi yang telah dikeluarkan untuk peningkatan SDM anak bangsanya ?

 

Keempat, kajian kami terhadap aspek formil dalam pembuatan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan kajian dalam dokumen Risalah maupun Naskah Akademisnya.

Dalam aspek formil pembuatan RUU tentang ASN, setelah kami baca dan pelajari secara  teliti risalahnya. Ternyata dalam perdebatan dan perumusan untuk pengaturan bahwa PNS jika mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) UU No.5 Tahun 2014. Didalam risalah dan perdebatan para pembuat Undang Undang ASN ini tidak terlihat sedikit pun adanya konsepsi filosofi dasar, argumentasi  teoritis  maupun aspek juridis yang menjadi argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan bagi warga negara terutama bagi profesi PNS yang profesinya harus diamputasi, padahal nyata-nyata profesi dan pekerjaanya dilindungi oleh Negara pasal 27 dan 28 UUD 1945.

Begitu juga halnya dalam naskah akademik tidak ditemukan satu kalimatpun yang mencantumkan pokok pokok bahasan teoritik dan argumentasi ilmiah tentang hal yang menjadi landasan pijak bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara sebagaimana pasal a quo mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa dalam penyusunan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN ini faktor politis lebih kuat ketimbang faktor akademik ilmiah dan faktor tujuan utama dalam pembuatan Undang-Undang sebagaimana yang dikatakan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang adalah memberikan kebahagiaan bagi setiap orang.

Bahwa Undang-undang ini semakin menekan keberadaan profesi PNS juga terkonfirmasi dari pernyataan menteri pendayagunaan aparatur Negara dalam berita harian Indopos 6 mei 2014 yang menyatakan “bahwa keputusan itu atas permintaan DPR RI untuk meningkatkan profesionalisme PNS” berarti pasal ini menyiratkan adanya sesuatu yang belum beres antara DPR dan pemerintah, secara tidak langsung menyiratkan pula bahwa UU ini disyahkan secara terburu-buru dan sarat dengan muatan yang tidak fairness.

 

Demikianlah pokok-pokok perbaikan permohonan kami terhadap Uji Materi pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini.

Lebih dan kurang kami honon maaf, kami berharap Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kami ini dengan sejernih dan seadil-adilnya.

Terima kasih, Wabillahitaufiq Walhidayah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 Juli 2014

Pemohon

Memaknai Blusukan

Memaknai Blusukan  

Oleh : Empi Muslion

Alumnus Universitas Lumiere Lyon 2 dan ENTPE Perancis

 

Pesta demokrasi bangsa Indonesia dalam memilih pemimpin tertinggi di Republik tinggal beberapa hari lagi. Dalam sosialisasi dan kampanye pemilihan Presiden 2014 ini, antar pasangan calon presiden beserta tim pemenangannya banyak hal positif dan pembelajaran yang dapat kita serap bersama. Selayaknya kita menghormati dan menikmati apapun yang terjadi dalam setiap detik kreatifitas dan inovasi cara pasangan meyakinkan masyarakat untuk memilihnya, dan itu adalah wajar saja asal dalam koridor dan norma yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu sisi yang sering diperbincangkan adalah hal ikhwal gaya kepemimpinan salah satu calon Presiden yang suka blusukan. Karena “blusukan” merupakan bagian dari gaya kepemimpinan, dan ini adalah salah satu domain dan ranahnya dunia pemerintahan. Saya ingin membahasnya dalam kerangka istilah blusukan dan teori yang mendasarinya dalam aspek manajemen pemerintahan dan dunia kepamongan.

Istilah blusukan

Tentang kata “blusukan”, ini sebenarnya hanya sebuah istilah dari beberapa istilah yang banyak digunakan oleh beberapa pemimpin selama ini disetiap tingkatan pemerintahan dalam pengejewantahan kerja dan kepemimpinannya di medan tugas. Istilah umumnya adalah turun kelapangan tidak hanya duduk di belakang meja, ada juga yang mengistilahkannya dengan berbagai sebutan lainnya seperti; turba, inspeksi, safari lapangan, manunggal, dan sebagainya.

Istilah blusukan secara substansi dan hakikatnya merupakan kegiatan melakukan kunjungan atau turun kelapangan, yang tujuannya untuk mengetahui, memahami, mengecek kebenaran, menjemput aspirasi, mengawasi, mengevaluasi dan sebagainya.

Jika di dunia pemerintahan dilakukan dalam bentuk turun ketengah-tengah lingkungan masyarakat, ke desa, ke kantor/instansi, kewilayah yang menjadi wewenang tugasnya. Jika di perusahaan turun ketengah-tengah pekerja di pabrik yang sedang melakukan proses pekerjaan atau di lokasi yang menjadi lingkup perusahaannya.

Kegiatan ini sebenarnya dalam dunia kepamongan di pemerintahan sudah menjadi pakaian kerja mereka sehari-hari, mulai dari tingkat Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati/Wali Kota. Kegiatan blusukan ini tidaklah sebuah kegiatan yang wah dan istimewa, justru disitulah nafas pekerjaan pamong.

Seharusnya kegiatan blusukan ini memang selayaknya dilakukan oleh pimpinan di level apapun. Begitupun di level Propinsi dan Negara. Karena di situlah denyut nadi negara ini bisa di silau dan di lihat dengan mata hati untuk dicarikan solusi. Rakyatlah energi utama bangsa ini.

Blusukan dalam bungkus teori

Dalam teori dasar kepemimpinan dan manajemen, ada yang disebut dengan fungsi manajeman, yang paling sederhana disebut dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang diteori kan oleh George R. Terry. Jika kita cermati empat fungsi tersebut tiga diantaranya merupakan fungsi manajemen yang harus diimplementasikan dalam bentuk kepemimpinan yang dinamis dan semangat mobilitas yang tinggi atau dengan istilahnya “blusukan” ala Jokowi,  yakni Organizing, Actuating dan Controlling. Sedangkan satu fungsi tentang Planning, ini yang hanya dikerjakan dibelakang meja oleh para think tank sebuah organisasi. Planning-pun dalam merancang dan menyusunnya harus dimulai dari evaluasi yang tak lain juga memerlukan turun kelapangan.

Jadi tidak ada alasan juga yang mengatakan turun kelapangan atau blusukan merupakan kegiatan yang tak ada artinya, hanya pencitraan atau menghabiskan waktu saja. Padahal epicentrum permasalahan sebuah organisasi, daerah atau negara justru disimpul ini.

Jika pemimpin tidak memiliki referensi yang utuh tentang permasalahan yang akan dipecahkannya, maka percayalah kebijakan yang diambil sarat dengan keputusan yang Asal Bapak Senang (ABS) apalagi ditengah sistem birokrasi kita yang masih sarat dengan patologinya, masih kental nuansa patrimonial dan paternalistiknya,  serta akan mengaburkan substansi permasalahan yang sebenarnya terjadi ditengah masyarakat.

Karena itu blusukan adalah sebuah cara dan sistem kerja yang banyak manfaatnya, ada histori, filosofi dan teori yang membenarkannya. Janganlah kita karena tidak suka dengan salah satu calon presiden, kita juga menafikan gaya kepemimpinan yang justru berurat berakar di bangsa ini. Karena jauh sebelum Jokowi jadi pemimpin daerah, sudah banyak pemimpin bangsa ini yang melakukannya, seperti Harmoko dengan istilah “safari ramadhan”-nya, Ali Sadikin dengan “inspeksi”-nya, Azwar Anas dengan istilah “turba”, dan sebagainya.

Jika Prabowo yang berlatar belakang militer, diidentikkan dengan gaya kepemimpinan komando, memonitor dari belakang dan memotivasi dari depan, meneropong derak derik nafas kehidupan rakyat dengan suara yang menggelegar. Gaya kepemimpinan seperti ini juga memiliki kelebihan.

Dari dua gaya kepemimpinan yang seperti asimetris ini, seyogyanya kita mendapatkan pendidikan politik dan pembelajaran kepemimpinan yang paripurna. Kitapun berharap, semoga siapapun pasangan calon presiden yang terpilih, akan terjadi harmoni yang saling mengisi antara gaya kepemimpinan blusukan dan sistem komando untuk bersinergi, yang keduanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Jangan lagi kita terjebak dan menapak salah jalan reformasi, seperti saat kita berang ke Pak Harto maka semua yang berbau Pak Harto diberangus, padahal sekarang romantisme dan kerinduan akan figur kepemimpinan Pak Harto kembali bersemi. Tanpa dipungkiri banyak hal yang baik dari Pak Harto yang harus diambil, harusnya apa yang kurang baik dari rezim orde baru, itulah yang diberangus dan direformasi.

Karena itu siapapun nanti yang diamanahi oleh rakyat untuk menjadi pemimpin negeri yang gemah ripah loh jinawi ini, selayak dan sepantasnyalah tetap memelihara nilai-nilai kepemimpinan pamong yang berurat berakar dari filosofi bangsa. Mengkombinasikannya dengan kepemimpinan modern yang menggunakan transformasi tekhnologi informasi. Sehingga antara kerja di belakang meja dan turun kelapangan tetap selaras, serasi dan harmoni dalam akselerasi gerak pemerintahan. Sehingga blusukan tetap menusuk di hati rakyat, tidak membusuk ditelan angin malam.

PP 43 Tahun 2014

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dapat diakses klik PP 43 tahun 2014

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.